ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
23 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Catat! Ini Rahasia Lolos Kartu Prakerja

Catat! Ini Rahasia Lolos Kartu Prakerja

Konfirmasitimes.com-Jakarta (19/03/2021). Banyak peserta mengeluhkan kegagalan mereka dalam seleksi Kartu Prakerja.

Bagi yang belum lolos, peserta masih bisa mengikuti pendaftaran di gelombang berikutnya. Dan yang sudah lolos, maka selanjutnya mengikuti pelatihan untuk bisa mendapatkan insentif dari Prakerja.

Kementerian Ketenagakerjaan lewat akun Twitternya mengunggah informasi terkait beberapa ketentuan peserta yang tidak akan lolos Kartu Prakerja 2021.

Simak ini rahasia lolos kartu prakerja, caranya hindari ini:

  • Pendaftar yang sudah pernah lolos di gelombang sebelumnya
  • Pendaftar yang masih aktif sekolah atau kuliah
  • Pendaftar yang sudah pernah menerima bantuan sosial (bansos) lainnya dari kementerian atau lembaga terkait
  • Terdaftar sebagai anggota TNI atau POLRI, anggota DPR atau DPRD, direksi atau komisaris dewan pengawas BUMN atau BUMD, PNS, serta perangkat desa.


Tahukah Anda, ada tiga tahap penyaringan atau seleksi pada Program Kartu Prakerja yang dikerjakan oleh sistem, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penyaringan pendaftar kategori blacklist

Sistem juga akan menyaring apakah peserta masuk dalam kategori yang tidak bisa menerima kartu Prakerja sebagaimana disebutkan di atas.

Pencocokan NIK

Sistem akan melakukan pencocokan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dari data yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Pengacakan oleh sistem

Dilakukan proses randomisasi atau pengacakan oleh sistem sehingga untuk menjadi penerima Kartu Prakerja.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menyampaikan, peminat Program Kartu Prakerja sangat banyak sehingga tidak semua peminat dapat tertampung.

“Tadi disampaikan Pak Menko Perekonomian bahwa yang mendaftar di Kartu Prakerja kurang lebih 55 juta orang. Tetapi, yang ikut pada 2020 sebanyak 5,6 juta orang. Artinya peminatnya banyak sekali. Artinya apa? Belum tertampung semuanya” kata Jokowi, dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Jumlah pendaftar Prakerja berasal dari 514 kabupaten atau kota dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Dan jumlah peserta yang sudah tersaring pada gelombang 1 hingga 11 atau Prakerja 2020 adalah sebanyak 5,5 juta orang dengan anggaran terealisasi Rp 19,98 triliun.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyampaikan terdapat delapan platform digital sebagai pelaksana program Kartu Prakerja yang meliputi SISNAKER, Tokopedia, Skill Academy, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolah.mu, dan Pijar Mahir.

“SISNAKER merupakan satu-satunya platform digital milik pemerintah sebagai pelaksana Program Kartu Prakerja. Di sini posisi kami, Kementerian Ketenagakerjaan adalah salah satu platform digital milik pemerintah,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menaker juga mengatakan tiga upaya yang telah dilakukan Kemnaker pada 2020 dalam mendukung program Kartu Prakerja.

Pertama, melakukan pendataan tenaga kerja terdampak Covid-19 untuk kemudian diusulkan menjadi daftar waitlist Program Kartu Prakerja sebesar 2,175 juta orang, termasuk CPMI.

Kedua, menerbitkan Permenaker Nomor 17 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis, Tata Cara Pendaftaran, Seleksi, dan Penetapan Penerima Kartu Prakerja dengan Cara Luar Jaringan yang merupakan turunan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dan Permenko Nomor 11 Tahun 2020.

Ketiga, Sisnaker sebagai satu-satunya platform digital pemerintah yang menjadi mitra Program Kartu Prakerja dengan transaksi pelatihan sebesar 586.049 penerima Kartu Prakerja secara daring.

Selain itu, Menaker Ida berusaha mendorong agar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mendapatkan kuota program Kartu Prakerja pada 2021. Insentif itu sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi CPMI.

“Ini adalah salah satu upaya peningkatan kompetensi CPMI. Saya kira dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa peningkatan kompetensi CPMI menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3).

Menaker Ida mengemukakan, sejak awal penyusunan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja menyepakati bahwa ada kuota khusus untuk peningkatan CPMI. Namun, hal itu tertunda lantaran kondisi pandemi Covid-19.

“Maka hingga kini, keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi. Kita dorong terus agar CPMI dapat kuota Kartu Prakerja,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Cara Membuat Video Animasi Di HP Android

Read Next

Ngawur! Habib Ini Kaburkan Sejarah Berdirinya NU dan Muhammadiyah