ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
23 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Pegawai BUMN dan PNS Tidak Boleh Bepergian ke Luar Kota Selama PPKM Mikro

Update CPNS 2021; Siapkan Syarat Ini, dan Catat Jadwalnya, Tes SKB CPNS Palangka Raya Digelar Setelah Pandemi Covid-19 Berakhir

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/03/2021). Mulai hari ini Selasa, 9 Maret 2021 hingga dua pekan kedepan yakni 22 Maret 2021, Pemerintah Indonesia kembali memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Terakhir pemerintah menambahkan tiga wilayah diluar Jawa Bali pada penerapan PPKM mikro ini, diantaranya Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Keputusan itu diambil dengan pertimbangan terjadinya peningkatan junlah kasus di ketiga wilayah tersebut lebih besar dibandingkan dengan nasional.

“Peningkatan pengendalian Covid-19 di tingkat nasional, perluasan PPKM mikro di provinsi lain di luar Jawa dan Bali, ada tiga provinsi yang diikutkan karena ada kenaikan aksus signfikan dan perlu perhatian lebih lanjut, yakni di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Airlangga.

Selama PPKM Mikro berlangsung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN dan BUMD dilarang bepergian ke luar kota.

Kebijakan itu juga berlaku selama periode libur Isra’ Miraj serta Hari Raya Nyepi pada tanggal 11 Maret dan 14 Maret 2020 mendatang.

“Selanjutnya kebijakan pelarangan bepergian ke luar daerah bagi ASN, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD terkait liburan Isra’ Miraj dan Hari Raya Nyepi pada 10 hingga 14 Maret 2021 mendatang,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Senin (08/03/2021).

Selama PPKM mikro kali ini, Airlangga menyampaikan pemerintah mulai mengizinkan pembukaan fasilitas umum dengan kapasitas maksimal sebesar 50 persen.

Kemudian, Airlangga mengimbau agar pegawai swasta juga tidak melakukan kegiatan ke luar daerah.

“Hal itu diberlakukan dengan baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan pada prinsipnya ini fasilitas umum yang berbasis komunitas,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Kepala Daerah Ini Berkantor di Masjid

Read Next

Adem Suara Qiroah Ustadz Farhan Muhammadi