ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
24 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Dirut BUMD Jakarta Terjerat Dugaan Korupsi Pembelian Tanah, Wagub: Bukanlah Pekerjaan yang Mudah

Dirut BUMD Jakarta Terjerat Dugaan Korupsi Pembelian Tanah, Wagub: Bukanlah Pekerjaan yang Mudah

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/03/2021). Perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur kini sampai pada penggeledahan.

Tanah tersebut untuk program DP 0 persen.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi, Senin (08/03/2021).

Lokasi-lokasi yang didatangi penyidik KPK antara lain, Kantor PT Adonara Propertindo, Gedung Sarana Jaya, serta rumah kediaman dari sejumlah pihak yang terkait dengan perkara ini.

“Tim penyidik KPK telah selesai melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi berbeda di wilayah DKI Jakarta,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Selasa (09/03/2021).

Dari hasil penggeledahan itu, sejumlah dokumen diamankan. Selanjutnya penyidik akan mempelajari keseluruhan dokumen sebelum melakukan penyitaan atas seizin Dewan Pengawas KPK.

“Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk segera dilakukan penyitaan untuk menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan dimaksud,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sebagai tersangka. PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan BUMD Pemprov DKI Jakarta.

Yoory pun sudah diberhentikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan sejumlah program di bawah BUMD DKI tak akan terganggu menyusul kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program DP 0 persen.

“Insyaallah program dan lain-lain, di BUMD enggak keganggu karena ini kasus kan lama tahun 2018 kalo enggak salah, program jalan terus,” ujar Ahmad Riza Patria, Senin (08/03/2021) malam.

PT Sarana Jaya, kata Ahmad Riza Patria, tidak hanya dipimpin oleh satu orang.

Mereka merupakan satu tim yang terdiri dari direktur maupun manajer.

Ahmad Riza Patria menuturkan pihaknya menghargai proses hukum yang dilakukan KPK. Kendati demikian, ia tetap berharap Yoory bisa bebas.

“Jadi kalau ada yang sedang jalani proses hukum kita hormati beri kesempatan, tentu berharap yang bersangkutan bebas,” jelasnya.

Ahmad Riza Patria mengakui kasus itu sudah berlangsung sejak lama, tetapi penyelesaian hal tersebut bukanlah hal yang mudah.

“Memang soal kasus tanah ini di DKI terjadi sejak lama dan tahun-tahun sebelumnya memang banyak kasus mafia tanah, namun ini bukanlah pekerjaan yang mudah,” ujarnya.

Riza mengungkapkan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin dan berhati-hati dalam penyelesaian mafia tanah ini.

“Kami sendiri membeli lahan ada syaratnya, minimal syaratnya harus sertifikat. Di samping syarat-syarat lain kita cek ke notaris, BPN, cek ke yang lain. Kalau kemudian terjadi ada masalah, di sini kami akan melihat siapa yang sengaja mengubah data, memanipulasi sertifikat, menduplikasi, dan sebagainya,” kata Riza.

Riza sepakat dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas mafia tanah karena masalah tanah di Jakarta ini menurut salah satu masalah yang kompleks.

“Tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada lagi mafia-mafia tanah yang mempermainkan, apalagi merebut hak tanah warga-warga terlebih bagi masyarakat kecil,” lanjut Riza.

Menurut informasi yang dihimpun, di Jakarta memang beberapa kali diinformasikan terdapat persoalan mengenai tanah. Terakhir adalah kasus korupsi lahan yang juga menjerat Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, yang juga disebut-sebut untuk proyek program di BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Sejauh ini Yoory C Pinontoan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Dirut Sarana Jaya, yang selanjutnya Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

Sebelumnya, KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.

Sebanyak sembilan objek pembelian tanah yang diduga di-mark up, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka.

Mereka adalah Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA). Selain itu, penyidik juga menetapkan PT AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.

Indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5.200.000 per meter persegi dengan total pembelian Rp217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun.

Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait sengkarut kasus mark up pembelian tanah ini, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, di antaranya di rumah YC dan kantor pusat PSJ. Penggeledahan dilakukan pada Rabu (03/03/2021) lalu.

Menurut informasi yang didapat media dari pihak KPK, terdapat sembilan laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak BUMD DKI Jakarta. Adapun, dari sembilan laporan itu yang sudah naik ke penyidikan yakni terkait pembelian tanah di daerah Munjul, Pondok Ranggon untuk program rumah DP Rp0.

Berdasarkan informasi yang sama, modus korupsi itu diduga terkait mark up atau permainan harga yang ditaksir oleh pihak appraisal yang tidak berkompeten. Total dari sembilan laporan itu terindikasi merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun. Sedangkan untuk satu laporan yang telah naik ke taraf penyidikan tersebut total kerugian negara di angka sekitar Rp100 miliar. 

Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang menjerat Yoory terkait program DP 0 Rupiah Pemprov DKI. Sembilan objek pembelian tanah diduga dikorupsi, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 m2 di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Lagi Flu? Coba Konsumsi Ini

Read Next

Beli Tanah di Bawah Tangan Apakah Bisa Disertifikat