ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
23 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Memanas, Partai Demokrat Terombang Ambing

Partai Demokrat

Konfirmasitimes.com-Jakarta (06/03/2021). Usai penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB kemarin, permasalahan di Partai Demokrat kian memanas dan tampak terombang-ambing bagaimana kepastian nasib Partai Demokrat kedepannya.

Konflik di Partai Demokrat kian memanas berawal dari isu kudeta hingga berujung pemecatan beberapa kader dan yang terakhir digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) yang disebut sebagai KLB Ilegal.

Pada KLB itu, ditetapkan juga Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Marzuki Alie mengaku kesiapannya bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

“Moeldoko ketum, saya ketua dewan pembina. Jadi keputusan kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres,” ujar Marzuki.

Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan KLB itu tidak sah.

Kemudian penetapan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat disebut tidak sesuai dengan AD/ART dan inkonstitusional.

“Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko, yang selama ini selalu mengelak, kini terang-benderang. Terbukti ketika diminta oleh para pelaku GPKPD, tadi kita saksikan kita dengar bersama melalui sejumlah media,” ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat.

Lebih lanjut, AHY mengatakan KLB itu berlangsung karena ada ‘dukungan’ dari Moeldoko.

“Jadi, jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat. Segelintir kader-mantan kader yang tadi semangat sekali KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan keyakinan kalau tidak mendapat dukungan dari KSP Moeldoko,” kata AHY.

Sementara menurutnya Moeldoko selalu mengelak bila dirinya terlibat dalam kudeta.

Menurutnya Moeldoko tidak seharusnya bersikap seperti itu, ia menilai sikap Moeldoko jauh dari sikap yang ksatria, bukan contoh baik bagi masyarakat Indonesia.

“Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukan lah sikap yang ksatria. Bukan juga sikap yang perilaku sebagai contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia, juga generasi muda Indonesia,” jelas AHY. 

Sementara itu menurut keterangan Pengamat politik Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, ia menilai penyelenggaraan KLB telah merusak sistem demokrasi Indonsia.

Lanjut Najmuddin, KLB tidak sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Demokrat.

Najmuddin menyatakan hasil KLB bisa dianggap tidak sah.

“KLB Partai Demokrat di Deli Serdang kalau merujuk ke AD/ART: Pasal 11 tentang Anggota, Pasal 12 tentang Struktur Organisasi Tingkat Pusat, Pasal 13 tentang Majelis Tinggi Partai adalah melanggar AD/ART. Ini merusak nilai-nilai demokrai,” ujar Najmuddin, dalam keterangannya kepada media, Sabtu (06/03/2021).

Najmuddin berpendapat, Moeldoko menerima mandat sebagai ketua umum Demokrat versi KLB sekaligus melirik masa depan di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Najmuddin juga menyebut Moeldoko membutuhkan kendaraan politik yang dapat mengantarkannya menuju kontestasi pilpres 2024.

Tidak hanya itu, langkah Moeldoko melakukan kudeta Partai Demokrat sebagai cara terbaik menuju pilpres mendatang.

“Moeldoko memang melihat cara terbaik (untuk menuju Pilpres 2024) dengan mengambil salah satu partai. Dalam hal ini Partai Demokrat yang bukan koalisi pemerintah,” kata Najmuddin.

Selain itu, konflik di Partai Demokrat yang kian memanas ini dipicu oleh beberapa faktor.

Menurut Pengamat Politik asal Universitas Paramadina Hendri Satrio, faktor itu diantaranya Pertama, kekuasaan yang akhirnya berujung pada perebutan kendaraan berupa partai politik.

“Kekuasaan ini kan harus punya kendaraan dan kendaraan paling nyaman adalah partai politik, itu yang pertama,” ujar Hendri kepada media, Jumat (05/03/2021).

Kedua, menurut Hendri Satrio terdapat salah satu kubu yang melihat potensi dan kesempatan itu dengan memanfaatkan kepemimpinan AHY.

Ketiga, kemungkinan ada kubu lain yang melihat kesempatan untuk mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah.

Walau begitu, dugaan itu terpatahkan dengan soliditas Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.

“Perihal kemudian kenapa harus AHY yang jadi ketua partai, waktu itu kan kader Demokrat yang pilih,” terangnya.

Partai Demokrat diketahui merupakan oposisi terhadap pemerintahan saat ini. Menurut Hendri Satrio jika Partai Demokrat tidak bisa stabil maka hanya tinggal PKS yang konsisten sebagai oposisi.

“Barang langka ini di Indonesia. Kalau Demokrat pecah, tinggal PKS saja, oposisinya semakin sedikit. Ini menurut saya sangat disayangkan,” ujar Hendri.

Hendri berharap, Partai Demokrat segera menyelesaikan konflik tersebut.

Jika konflik masih terus memanas hingga menjelang 2024, elektabilitas Partai Demokrat otomatis akan turun drastis.

Sebelumnya diberitakan, pasca KLB Demokrat, kedua kubu saling klaim. Kubu AHY menyatakan, mereka tetap satu komando di bawah Agus Harimurti Yudhoyono.

Kader Partai Demokrat di Sumatera Barat beramai-ramai membuat surat pernyataan yang menegaskan tetap memberikan dukungan penuh kepada AHY.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB mengeklaim KLB Partai Demokrat konstitusional.

“KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART,” kata Moeldoko saat berpidato di lokasi KLB, Jumat (05/03/2021).

Presiden Joko Widodo dinilai perlu segera bersikap soal penetapan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

KLB itu digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Peneliti Centre for Strategis and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, Jokowi harus bicara karena polemik tersebut melibatkan anggota kabinet.

“Presiden harus bicara soal pentingnya menjaga nilai dan etika demokrasi,” kata Arya saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).

Arya menduga, KLB itu tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan AD/ART Partai Demokrat. Misalnya, soal jumlah kehadiran pengurus tingkat DPD dan DPC.

Berdasarkan AD/ART, KLB harus dihadiri 2/3 dari jumlah pimpinan DPD dan 1/2 dari DPC dan disetujui majelis tinggi partai.

“Kalau kita lihat data yang disampaikan Demokrat, hampir semua pemilik suara yang sah tidak hadir di sana. Dari syarat administratif saya kira jadi persoalan,” tutur Arya.

Kepemimpinan AHY, dinilai Arya masih cukup kuat secara hukum. Kendati demikian, ia mengingatkan, kadang persoalan hukum tidak cukup untuk mempertahankan legalitas kepengurusan partai.

Menurutnya kepengurusan partai harus memiliki dukungan politik yang baik, sebab pengesahannya harus melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Arya mengharapkan Menkumham bisa bersikap profesional menghadapi kisruh di internal tubuh Partai Demokrat ini.

“Tentu hasil KLB ini akan dibawa ke Kemenkumham. Saya kira profesionalitas dan independensi Menkumham penting dalam menghadapi situasi ini. Menteri harus netral dalam posisinya sesuai standar hukum yang rigid,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Fenomena Alam Ekstrem, Kabut Tebal Menyelimuti Tulang Bawang

Read Next

Kopkar PBNU (Koperasi Karyawan) Gelar RAT 2021