ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
23 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Konflik dan KLB Partai Demokrat, Pemerintah Sebut Tak Bisa Ikut Campur Apalagi Bantu

KLB Digelar Hari Ini Meski Ditolak Partai Demokrat

Konfirmasitimes.com-Jakarta (06/03/2021). Pemerintah mengaku tidak bisa ikut campur terkait konflik di Partai Demokrat, khususnya Kongres Luar Biasa (KLB).

Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Selain itu, ia beralasan kekisruhan yang terjadi saat ini merupakan masalah internal partai.

Menurut Mahfud MD pemerintahan SBY saat itu tidak melakukan pelarangan ketika terjadi dualisme kepengurusan PKB.

Jadi sikap pemerintah saat ini sama halnya seperti kasus PKB Gusdur dan PKB Cak Imin saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden kala itu.

“Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” tulis Mahfud MD di twitternya, Sabtu (06/03/2021).

Menurut Mahfud, sikap yang sama juga dilakukan pemerintah era Presiden Megawati Soekarnoputri yang tidak melarang kegiatan kader PKB yang ingin ambil alih PKB dari Gusdur pada tahun 2003 lalu.

“Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gusdur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” ujar Mahfud MD.

Mahfud menuturkan, pemerintah tidak bisa melarang maupun mendorong kegiatan kader Demokrat di Deli Serdang karena terbentur Undang-undang Nomor 9 Tahun 1991. Undang-undang itu sendiri mengatur mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang,” ujar Mahfud.

KLB kemarin, menurutnya bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai. Namun apabila sudah menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan.

“Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” kata Mahfud.

Mahfud mengklaim dari jejak pemerintahan era Megawati, SBY hingga Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub partai politik manapun.

“Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini Pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan, karena menghormati independensi parpol,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, pemerintah lebih memilih diniliai cuci tangan atau abai daripada tidak menghirmati indepensi parpol.

“Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah,” tegasnya.

Sementara itu Politisi Partai Demokrat Andi Arief, pernyataan Mahfud MD terkait KLB itu tidak sesuai dengan pemahamannya.

Menurut Andi, KLB kemarin jelas perbuatan melanggar hukum. Berbeda dengan KLB Partai lainnya. Karena di dalam AD/ART Partai Demokrat yang diresmikan dalam lembaran negara, terdapat peran Majelis Tinggi sebagai penentu jalannya KLB.

“Maaf Pak Prof, peristiwa melanggar hukumnya ada. Melawan atau melanggar AD/ART yang sudah diresmikan negara. Dokumen itu ada di lembaran negara. Itu perbuatan melanggar hukumnya. Beda dengan KLB lainnya yang sudah terjadi, karena demokrat mengenal Majelis Tinggi penentu jalannya KLB,” tulis Andi di Twitternya.

Konflik di Partai Demokrat kian memanas berawal dari isu kudeta hingga berujung pemecatan beberapa kader dan yang terakhir digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) yang disebut sebagai KLB Ilegal.

Sebagaimana diketahui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Jumat (05/03/2021).

Kabar itu memicu kemarahan kader Demokrat dari kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka menyebut KLB ini ilegal karena melanggar AD/ART.

“Ketua DPD yang hadir 0, syarat 2/3 Ketua DPC yang hadir 0 persen (Dari dari Jumlah total 514 ketua DPC. TIDAK ADA ijin Ketua Majelis Tinggi. Jadi KLB dihadiri peserta ghaib. KLB bukan hanya abal-abal tapi ghaib. Aya aya wae..,” tulis Andi di Twitternya.

Pada KLB itu, ditetapkan juga Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Marzuki Alie mengaku kesiapannya bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

“Moeldoko ketum, saya ketua dewan pembina. Jadi keputusan kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres,” ujar Marzuki.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Lima Makanan yang Harus Dihindari di Microwave

Read Next

Cara Aktivasi Brizzi