ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
14 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Polemik Legalisasi Miras; Ketum PBNU Tolak Keras, Pengamat: Sekalian Perjudian dan Prostitusi Jangan Nanggung..

Polemik Legalisasi Miras; Ketum PBNU Tolak Keras, Pengamat: Sekalian Perjudian dan Prostitusi Jangan Nanggung..

Konfirmasitimes.com-Jakarta (28/02/2021). Beberapa waktu lalu, tersiar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil.

Jauh-jauh hari beberapa tahun lalu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah itu.

Sebagaimana diketahui, industri minuman keras sebelumnya masuk daftar negatif investasi.

“Minuman keras jelas-jelas lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” ujar KH Said Aqil Siroj.

Dengan keputusan pemerintah itu, akan membuka potensi munculnya pabrik-pabrik minuman keras.

Sementara bila pendirian pabrik baru atau perluasan yang sudah ada, akan mendorong para pengusaha mencari konsumen minuman beralkohol yang diproduksinya demi meraih keuntungan, ini jelas akan merugikan masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas muslim dan Indonesia sendiri merupakan daerah tropis.

KH Said Aqil Siroj menegaskan sebaiknya pemerintah lebih kepada bagaimana minuman beralkohol bisa ditekan bukan malah sebaliknya.

“Seharusnya, kebijakan pemerintah adalah bagaimana konsumsi minuman beralkohol ditekan untuk kebaikan masyarakat, bukan malah didorong untuk naik,” katanya.

Perlu diketahui, Jokowi membuka izin investasi untuk industri miras dengan menetapkan sebuah persyaratan. Adapun syarat itu ialah investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan itu tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat,” tulis Pasal 2 ayat 1 Perpres 10/2021.

Adapun lampiran bidang usaha yang boleh mendapat aliran investasi tertuang dalam tiga lampiran. Pada lampiran ketiga, tercantum industri minuman keras mengandung alkohol pada daftar urutan ke-31.

“Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” tulis lampiran III dalam perpres itu.

Jika penanaman modal dilakukan di luar daerah tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Bagi industri minuman mengandung alkohol anggur, izin dan syaratnya juga sama. Dengan izin itu, industri miras bisa memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Investasi asing boleh mengalir dengan nilai lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Tapi, wajib membentuk perseroan terbatas (PT) dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri.

Tak hanya mengatur soal investasi ke industri miras, Jokowi juga memberi restu investasi bagi perdagangan eceran miras atau beralkohol masuk daftar bidang usaha yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

“Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Bidang perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus,” tulis daftar 44 dan 45 pada lampiran III.

Walaupun peraturan diatas berlaku untuk di daerah tertentu saja, tetap saja banyak kalangan yang menolaknya.

“Kegelisahan hingga penolakan masyarakat atas legalisasi miras menunjukkan bahwa DPR belum tentu mewakili suara rakyat. Mengapa?,” kata Pengamat Politik dan Hukum Gde Siriana Yusuf , dalam keterangannya kepada media, Sabtu (27/02/2021).

Gede Siriana meragukan DPR telah berjuang mewakili kepentingan masyarakat seiring terbitnya Perpres No 10/2021 ini yang diteken Jokowi ini.

Terlebih lagi, sekarang Jokowi tampaknya seperti berlindung di balik UU Cipta Kerja. Sementara DPR sudah tersandera dalam kehendak eksekutif.

“Saya pribadi melihatnya begini, Perpres ini kan turunan dari UU Cipta Kerja, kalau proses legislasi induknya sudah cacat, misalnya sosialisasi soal miras ini disampaikan transparan atau tidak kepada publik, maka produk turunannya yaitu Perpres ini akan juga cacat,” jelasnya.

Menurutnya, secara nilai UU Ciptaker ini kan cacat moral. Jika diuji dengan konstitusi dan Pancasila, apakah bisnis miras ini bisa diterima untuk ditumbuhkan?

“Jika DPR memang setuju, ya legalkan saja sekalian perjudian dan prostitusi. Jangan nanggung-nanggung. Biar bangsa ini dihancurkan sekalian sama pemimpinnya” katanya.

Gde Siriana Yusuf yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini pun mempertanyakan, bagaimana bisa Perpres No.10/2021 pada lampiran III memasukkan usaha miras sebagai bidang usaha yang dilegalkan.

Gde Siriana menerangkan Perpres tersebut turunan dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang menghapus Pasal 12 UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Yang Melarang Bidang Usaha Miras.

UU Cipta Kerja selanjutnya menambahkan miras sebagai bidang usaha yang dilegalkan.

“Jadi inilah yang ditakutkan masyarakat ketika menolak Omnibus Law. Saya juga enggak tahu apakah semua anggota DPR membaca pasal ini,” terangnya.

“Sekarang masyarakat ribut setelah keluar perpres sebagai turunan UU Cipta Kerja soal legalisasi miras,” lanjutnya.

Ramai-ramai masyarakat Indonesia mulai bersuara menolak keputusan pemerintah itu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku kecewa kepada Jokowi karena membuka izin investasi untuk industri miras.

Menurut keterangan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, pihaknya kecewa dan sudah tidak paham lagi mengapa pemerintah menetapkan industri minuman keras yang sebelumnya masuk ke dalam kategori bidang usaha tertutup, tapi sekarang dimasukkan ke dalam kategori usaha terbuka.

“Semestinya pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan [kerugian] bagi rakyatnya,” terang Anwar dalam keterangannya.

Kebijakan pemerintah Indonesia dinilai aneh dan bertentangan.

“Tapi di situlah anehnya, di mana pemerintah malah membuat kebijakan yang menentang dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya tersebut,” tambahnya.

Menurut Anwar keputusan Jokowi yang membuka investor untuk membuka usaha miras menunjukkan pemerintah telah memposisikan manusia dan bangsa sebagai objek yang bisa dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah.

Lebih lanjut, Anwar menilai bangsa ini telah kehilangan arah karena tidak lagi jelas pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini.

“Dimulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang pancasila dan uud 1945 tapi dalam prakteknya yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” kata Anwar.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Abiyoso Ngakak Tampil di YPA Masjid Al Ma’arif Singosari

Read Next

Rajab Bulan Allah bersama Kang Roso