ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
14 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

KPK Akan Periksa Husni Fahmi, Terkait Kasus Megakorupsi E-KTP

Pejabat Kemensos Ditangkap KPK, Terkait Bansos Covid-19

Konfirmasitimes.com-Jakarta (25/02/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa tersangka kasus korupsi e-ktp Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik Husni Fahmi.

Pemeriksaan itu menandai KPK kembali mendalami kasus megakorupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik).

Sebagai informasi, Husni belum ditahan tim penyidik KPK. Tim penyidik dijadwalkan akan memeriksa Husni.

“HF (Husni Fahmi) akan diperiksa sebagai tersangka,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/02/2021).

Diketahui pada Agustus 2019, adalah kali terakhir KPK menetapkan empat tersangka baru kasus korupsi proyek e-KTP.

Para tersangka itu diantaranya mantan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi; dan Dirut PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Keempatnya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sebelumnya, KPK lebih dahulu menjerat tujuh orang dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Ketujuh orang tersebut sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Mereka adalah dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan Sugiharto, yang masing-masing divonis 15 tahun penjara; mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, juga divonis 15 tahun penjara; pengusaha Andi Narogong 13 tahun penjara; dan Anang Sugiana Sudihardjo seberat 6 tahun penjara.

Lalu, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung masing-masing 10 tahun penjara. Sementara itu, politikus Partai Golkar, Markus Nari, divonis 8 tahun penjara dalam tingkat kasasi.

Namun dalam perjalannya, MA menyunat vonis Irman dan Sugiharto. Hukuman Irman dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun. Sementara hukuman Sugiharto dikurangi dari 15 tahun menjadi 10 tahun.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Kasus Penodaan Agama 4 Nakes Dihentikan, Ketua MUI Angkat Bicara

Read Next

Nasionalis Religius versi Gus Baha