ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
14 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

BNPT Bakal Mengubah Nama Tim Koordinasi Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme Menjadi Ini

BNPT Bakal Mengubah Nama Tim Koordinasi Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme Menjadi Ini

Konfirmasitimes.com-Jakarta (25/02/2021). Dalam rangka penyesuaian terminologi yang sudah umum dilakukan di BNPT maupun organisasi pemerintah lain.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan mengubah terminologi Tim Koordinasi Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme menjadi Satgas Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme.

“Terminologi ini diusulkan untuk diubah menjadi Satgas. Hal ini dikarenakan terminologi Satgas sudah umum digunakan di lingkungan BNPT. Lebih lanjut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga telah membentuk Satgas Reaksi Cepat untuk mendukung perluasan fungsi koordinasi,” kata Kasubdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme Kol (Czi) Roedy Widodo, dalam keterangan resmi kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) terkait Peraturan BNPT tentang Koordinasi Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme, Kamis (25/02/2020).

Roedy menuturkan, terminologi tanggap darurat diusulkan untuk masuk ke dalam rumusan Perban karena merupakan salah satu tahapan pemulihan korban setelah kejadian tindak pidana terorisme. 

Lebih lanjut, koordinasi program pemulihan korban melibatkan peran aktif akademisi dan tokoh masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Peraturan Badan (Perban) yaitu mendukung pelaksanaan pembinaan dan pembekalan kepada penyintas. 

Kasubdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT itu juga menyebutkan usulan terkait penghapusan restitusi dalam ketentuan umum. Menurutnya restitusi kurang sesuai dengan tujuan pembentukan Perban. 

“Mengingat restitusi merupakan kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terorisme dan sifatnya tentatif atau sesuai hasil putusan pengadilan,” katanya.

Dalam FGD ini, Roedy mengingatkan pentingnya peran pimpinan daerah dalam membantu pemulihan korban terorisme. Peran tersebut menurutnya harus disebutkan dalam draft Perban.

“Sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme, Pemerintah Daerah dapat memberikan reaksi cepat dalam memberikan tindakan dan penyaluran bantuan awal,” terangnya. 

Untuk korban tindak pidana terorisme di luar negeri, Roedy juga mengharapkan adanya hak yang sama seperti korban WNI di dalam negeri. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Selamat Harlah NU ’98 dari Secretary General of the PBNU Dr. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaeni

Read Next

Dilaporkan ke Polisi, Begini Respon Jumadi Wawali Tegal