ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

PTUN Jakarta Kabulkan Tommy Soeharto Ketua Umum Partai Berkarya, Begini Tanggapan Pengurus

PTUN Jakarta Kabulkan Tommy Soeharto Ketua Umum Partai Berkarya, Begini Tanggapan Pengurus

Konfirmasitimes.com-Jakarta (19/02/2021). Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengalahkan Muchdi PR dalam memperebutkan kursi Ketum Partai Berkarya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dalam putusan itu, PTUN Jakarta mencabut SK Kemenkum HAM yang memutuskan Muchdi PR sebagai Ketum Partai Berkarya.

Menanggapi putusan PTUN itu, Ketua Team 9 DPP Partai Berkarya Wartini di dampingi Ketua Umum Laskar Berkarya Aldi R Napitupulu dan Dewan Pakar DPP AMPB (Angkatan Muda Partai Berkarya) Toni Setiawan, mengatakan puji syukurnya atas keluarnya putusan PTUN itu.

“Kami mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, bahwa keputusan inilah yang kami tungu-tunggu selama ini, dimana alhamdulillah PTUN sudah betul-betul mendirikan hukum di republik ini yang sebenar-benarnya, artinya dengan suatu landasan yang betul-betul apa yang kami berikan pada waktu sidang itu yang seasli-aslinya,” kata Wartini kepada konfirmasitimes.com di DPP Partai Berkarya di Jalan Antasari Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, diketahui kubu dari Muchdi PR berencana melakukan banding, Wartini menyampaikan bahwa itu adalah hak setiap warga negara.

“Biasa, dalam masalah hukum, itu kan hak mereka, bukan kita, kita sesuai hak kita juga, ketika kita sudah mendapatkan hasil PTUN ini yang kita tunggu, pengembalian SK kita dari Kemenkumham, kita akan bergerak sesuai hak dan tanggung jawab kita, kalau masalah banding itu urusan mereka, kita lihat nanti perkembangannya bagaimana, kita akan menerima legalitas kita kembali itu yang kami targetkan,” jelas Wartini.

Jika banding itu dilakukan, Wartini mengatakan langkah-langkah selanjutnya masih sifatnya menunggu.

“Langkah-langkah kita sifatnya menunggu, karena kan PTUN itu sudah memutuskan, itu kan keputusan tertinggi di republik ini, dimana keputusan itu mengisyaratkan beberapa poin bahwa salah satunya itu mencabut SK dari Kemenkumham kepada mereka dan mengembalikan kepada kami, itu yang kami tunggu-tunggu, ya kalau masalah mereka mau kembali tegaskan apa yang mereka lakukan itu diluar kami, kalau partai berkarya aslinya sudah diputuskan oleh PTUN, tinggal menunggu SK kembali dari Depkumham,” kata Wartini.

Selain itu dari Biro humas Kemenkumham menyatakan masih akan mempelajari putusan PTUN, Wartini menghargai itu hanya pihaknya berharap ketua partai berkarya bisa kembali ke Hutama Mandala Putra.

“Biasa itu mah, tentu segala sesuatunya harus dipelajari dulu, itu tetap kita hargai, dan kita tetap berharap kembalinya ketua kita ini ketangan bapak Hutama Mandala Putra,” kata Wartini.

Sebagai informasi, kasus bermula pada Juli 2020. Sejumlah pengurus Partai Berkarya menggelar Munaslub di Hotel Grand Kemang, di mana Tommy Soeharto lengser dari kursi ketua umum. Hasilnya, Muchdi PR terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekjen.

Muchdi PR mendaftarkan pengurusnya ke Kemenkum HAM dan disetujui. Tommy Soeharto tidak terima dan menggugat ke PTUN Jakarta.

“Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020. Batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020 ,” tulis putusan PTUN Jakarta.

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Umar Dani dengan anggota M Ilham dan Akhdiat Sastrodinata. Berikut alasan majelis memenangkan Tommy Soeharto:

Tentang Perubahan AD/ART Partai Berkarya

  • Pada pokoknya bahwa telah timbul kewajiban terhadap Menteri yang berwenang akibat adanya permohonan pengesahan perubahan AD dan ART Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi atas keabsahan dokumen-dokumen permohonan perubahan AD dan ART Partai Politik yang didasarkan pada hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, serta ada atau tidaknya perselisihan internal Partai Politik yang dapat berakibat tidak diberikannya Hak Akses kepada Pemohon atau diberikannya Hak Akses kepada Pemohon;
  • Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya pada tanggal 11 Juli 2020 yang diinisiasi oleh Presedium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) yang bukan merupakan Dewan Pengurus Pusat Partai Berkarya yang sah berdasarkan pengesahan Pengurus Partai Berkarya sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-07. AH.11.01 Tahun 2018.
  • Peserta Munaslub tersebut sebagian besar bukanlah pengurus DPW Partai Berkarya, melainkan terdiri dari pengurus-pengurus DPD Partai Berkarya, yang mana pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan Munaslub Partai Berkarya sebagaimana diatur dalam AD dan ART Partai Berkarya.
  • DPP Partai Berkarya telah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Tergugat (Menkumham, red) yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk tidak menindaklanjuti setiap permohonan terkait perubahan AD dan ART atau kepengurusan Partai Berkarya, serta telah ditemukan adanya perbedaan keanggotaan Mahkamah Partai dari permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dengan penetapan keanggotaan Mahkamah Partai oleh DPP Partai Berkarya.
  • Telah terbukti Tergugat (Menkumham, red) dalam menerbitkan objek sengketa pertama hanya melakukan pemeriksaan formil saja terhadap dokumen permohonan dari Tergugat II Intervensi tanpa melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 10 Permenkumham No 34 Tahun 2017.
  • Oleh karena terbitnya objek sengketa pertama tanpa dilaksanakan pemeriksaan dan/atau verifikasi oleh Tergugat maka terbitnya objek sengketa pertama telah bertentangan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Permenkumham No. 34 Tahun 2017, dan oleh karenanya terhadap objek sengketa pertama telah terbukti cacat prosedur dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal.

Tentang Kepengurusan Pengurus Kubu Muchdi PR

  • Terdapat kewajiban pada Tergugat (Menkumham, red) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi terkait ada atau tidak perselisihan internal partai politik sebelum menerbitkan keputusan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik.
  • Didasarkan pada fakta hukum persidangan terkait prosedur sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta mengambil alih pertimbangan mengenai adanya sengketa internal dalam Partai Berkarya sebagaimana pertimbangan dalam objek sengketa pertama, menurut Majelis Hakim telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa kedua hanya melakukan pemeriksaan formil saja terhadap dokumen permohonan dari Tergugat II Intervensi tanpa melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 21 dan 22 Permenkumham No 34 Tahun 2017;
  • Oleh karena terbitnya objek sengketa kedua tanpa dilaksanakan pemeriksaan dan/atau verifikasi oleh Tergugat maka terbitnya objek sengketa kedua telah bertentangan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 21 dan 22 Permenkumham No. 34 Tahun 2017, dan oleh karenanya terhadap objek sengketa kedua telah terbukti cacat prosedur dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal.
Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Kapolres Tegal Pimpin Razia Binaan Lapas 2B Tegalandong Slawi

Read Next

Adik Ayus Beberkan Bukti Sang Kakak dan Nissa Sabyan Selingkuh