ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
1 March 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Apa Bedanya Pinjaman Online dan Layanan Urun Dana

Cek Bansos PKH Januari 2021 Disini, Gaji ke 13 Cair Hari Ini, Simak Faktanya

Konfirmasitimes.com-Jakarta (27/01/2021). Pertanyaan muncul apakah ada perbedaan antara pinjaman online/daring (P2P lending) dengan layanan urun dana atau securities crowdfunding.

Menjawab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan perbedaan antara keduanya, terutama terletak pada mekanisme dalam mendapatkan pendanaan bagi pelaku UMKM.

“Kalau P2P itu peminjaman seperti perusahaan pembiayaan tapi dia pakai media penyelenggara,” kata Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK, Ona Retnesti Swaminingrum dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (27/01/2021).

Menurutnya, dalam P2P lending, ada tiga pihak yakni peminjam atau debitur, pemberi pinjaman atau pemilik modal dan perusahaan teknologi finansial sebagai perantara.

Sementara ada juga tiga pihak yang terlibat dalam securities crowdfunding yakni penyelenggara yang mengajukan izin kepada OJK, kemudian penerbit yang menerbitkan saham, efek bersifat utang dan atau sukuk (EBUS) dan ada pemodal.

Perbedaan ditemukan ketika, dalam layanan urun dana, pihak yang mendapatkan pendanaan atau penerbit akan menerbitkan surat berharga atau efek baik dalam bentuk saham atau EBUS.

Adapun cara kerja dalam securities crowdfunding, yaitu perusahaan penyelenggara akan berhubungan dengan penerbit yang bisa merupakan pelaku UMKM misalnya pedagang atau usaha restoran.

Penerbit, lanjutnya, dilarang merupakan badan usaha konglomerasi, perseroan terbatas (PT) Tbk atau anak usahanya dan badan usaha yang kekayaan bersihnya kurang atau sama dengan Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Penyelenggara dan penerbit kemudian akan melakukan perjanjian dan penerbit akan tetap dianalisis oleh penyelenggara salah satunya menyangkut prospek usaha hingga akuntabilitas usaha.

Selanjutnya, penyelenggara akan menawarkan efek yang diterbitkan penerbit dalam laman penyelenggara.

“Penyelenggara memastikan penerbit bagus dan pemodal aman dan dia harus memastikan berjalan baik dengan mekanisme pelaporan, keterbukaan cukup lengkap bahkan penyelenggara juga punya kewajiban membimbing penerbit,” katanya.

Securities Crowdfunding menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM khususnya yang belum bankable atau terkendala syarat dalam pengajuan kredit bank.

Layanan urun dana ini juga menjadi instrumen investasi yang menarik bagi pemodal.

Hingga akhir Desember 2020, ada tiga calon penyelenggara Securities Crowdfunding dalam proses perizinan di OJK.

Sebelumnya, OJK sudah memberikan izin kepada perusahaan penyelenggara Equity Crowdfunding yakni Santara, Bizhare, Crowddana, dan LandX.

OJK mencatat total penghimpunan dana empat penyelenggara itu hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp185 miliar dengan jumlah pemodal mencapai 22.341 dan penerbit mencapai 129.

Selain ada empat penyelenggara yang sudah mengantongi izin, ada juga 16 calon penyelenggara Equity Crowdfunding yang dalam proses perizinan.

Sebagai informasi, OJK telah memperbarui peraturan equity crowdfunding yang hanya berbasis saham menjadi securities crowdfunding yang dituangkan dalam Peraturan OJK atau POJK 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Aturan sebelumnya yakni POJK nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

Di aturan yang sudah diperbarui ini, OJK memperluas basis perusahaan tak hanya yang berstatus perseroan terbatas (PT) melainkan mengakomodasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menghimpun pendanaan melalui pasar modal.

Sebelumnya, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IA OJK, Luthfi Zain Fuady menjelaskan, mekanisme urun dana ini nantinya UMKM dapat menghubungi penyedia layanan urun dana atau platform untuk menyampaikan dokumen tertentu.

“Platform menjadi perpanjangan tangan OJK untuk me-review dokumen penerbit. OJK tidak perlu memberikan surat apapun, semua di-access oleh platform,” katanya.

Sementara itu dari sisi mitigasi risiko, regulator memberikan batasan, investor yang berinvestasi di securities crowdfunding hanya diperbolehkan 5% saja dari total pendapatannya untuk penghasilan sebesar Rp 500 juta per tahun. Sedangkan, dengan penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun boleh berinvestasi 10% dari pendapatan.

Equity securities crowdfunding merupakan sebuah cara pengumpulan dana investor dari pasar modal oleh startup dan UMKM dengan melepas sebagian sahammnya (atau efek bersifat utang) yang dilakukan melalui perantara penyelenggara securities crowdfunding yang berizin dari OJK.

Jadi securities crowdfunding yang merupakan penyempurnaan dari equity crowdfunding yang sebelumnya hanya berjenis saham, ke depannya dapat berjenis EBUS.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Yuminah Rohmatullah With Ya Robbi Sholli ala Muhammad & Assalamu Alaik. Karya Al Imam Jalil Abd. Ra.

Read Next

Video Dua Unit Rumah Di Perumahan Elit Citra Land Bandar Lampung Ambruk