ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
1 March 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Fakta-fakta Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit di BIG

kpk gedung

Konfirmasitimes.com-Jakarta (21/01/2021). KPK menetapkan Kepala BIG periode 2014-2016 Priyadi Kardono (PRK) dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lapan 2013-2015 Muchamad Muchlis (MUM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Korupsi tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 179,1 miliar. Kedua tersangka itu diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Mereka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan CSRT pada BIG bekerja sama dengan Lapan pada 2015.

Saksi sudah dipanggil

Saksi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Badan Informasi Geospasial pada 2014-2016 Priyadi Kardono.

Jumlah saksi yang dipanggil KPK sebanyak lima oang. Mereka akan bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada 2015.

“Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka PRK (Priyadi Kardono),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (21/01/2021).

Lima saksi yang dipanggil pada pemeriksaan adalah Kepala Bidang Pelayanan Teknis dan Promosi Pusfaktegan Lapan pada 2015 Henny Sulistyawati, Direktur PT Bhumi Prasaja Rasjid A Aladdin, dan Kepala Bidang Pustekdata Lapan Ayom Widipaminto.

Selanjutnya, Ketua Kelompok Kerja Citra Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim (PPRT) BIG tahun 2015 Elyta Widyaningrum serta Fungsional Surveyor Pemetaan Muda BIG tahun 2015 Agung Indrajit.

Kerugian yang dialami negara

Dilaporkan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini hingga mencapai Rp 179,1 miliar.

“Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp 179,1 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/01/2021).

Tersangka kasus korupsi

Tersangka kasus korupsi ini diantaranya yakni Kepala Badan Informasi Geospasial periode 2014-2016 Priyadi Kardono dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) periode 2013-2015 Muchamad Muchlis.

Lili menyampaikan para tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Keduanya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan CSRT pada BIG bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada 2015.

“Tak akan bosan dan lelah KPK terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, setiap penggunaan anggaran negara adalah untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Lili.

Konstruksi dugaan korupsi pengadaan CSRT:

  1. Pada 2015, BIG melaksanakan kerja sama dengan Lapan dalam pengadaan CSRT.
  2. Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, PRK dan MUM diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh pemerintah.
  3. Sebelum proyek mulai berjalan, telah diadakan beberapa pertemuan dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak tertentu di Lapan dan perusahaan calon rekanan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu PT AIP (Ametis Indogeo Prakarsa) dan PT BP (Bhumi Prasaja), untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.
  4. Atas perintah para tersangka, penyusunan berbagai dokumen KAK (kerangka acuan kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT langsung melibatkan PT AIP dan PT BP agar ‘mengunci’ spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut.
  5. Untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka juga diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah-terima dan proses quality control (QC).

Vonis Hukuman

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Ketika Angin Puting Beliung Menerjang Wonogiri

Read Next

Ibu Muslimat NU dan Ansor Banser NU Bersepeda Motor Kembar