ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
27 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

‘Tolak di Vaksin’ Hingga Sebut Bio Farma Tak Mau Rugi, Ribka Tjiptaning Kena Semprot Sekjen PDIP

Ribka Tjiptaning

Konfirmasitimes.com-Jakarta (13/01/2021). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegur Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Ribka Tjiptaning perihal ‘menolak vaksin’.

“Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih risiko ya,” kata Ribka Tjiptaning, dalam keterangannya, Rabu (13/01/2021).

Ribka Tjiptaning menuturkan saat dirinya menjadi Ketua Komisi IX DPR RI. Dia bercerita soal vaksin flu burung.

“Waktu Ketua Komisi (IX), aku (vaksin) flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadillah,” kata Ribka Tjiptaning.

Menurut Ribka Tjiptaning, latar belakangnya sebagai dokter menjadi landasan atas pilihannya menolak vaksinasi COVID-19. Ia mengaku latar belakangnya itu membuat dirinya tidak akan mudah menerima sesuatu apa pun terkait kesehatan.

“Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat,” kata Ribka.

“Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, nama Ribka Tjiptaning tengah menjadi sorotan usai pernyataannya yang menolak divaksinasi COVID-19. Ribka menyampaikan itu dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI kemarin.

Ribka Tjiptaning mengatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning bahkan mengatakan lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

“Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek,” kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/01/2021) kemarin.

Kecam Bio Farma

Tak sampai disitu, Ribka Tjiptaning juga mengkritik keras Bio Farma yang bicara untung rugi dalam pengadaan vaksin Covid-19.

Menurutnya, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir yang memaparkan skema business to business dengan Sinovac. Sementara, untuk Pfizer meminta skema pengadaan business to government.

“Saya cuma mau mempertegas business to business, business to government, dari awal saya sudah ngomong negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya,” kata Ribka dalam rapat di Komisi IX DPR RI.

Ribka mengecam Bio Farma seolah tidak mau rugi dalam pengadaan vaksin Covid-19 dengan Sinovac. Menurutnya tidak pantas Bio Farma bicara untung rugi dalam persoalan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi, Bio Farma disokong APN.

“Tadi statement Bio Farma jelas, Bio Farma tidak mau rugi. Loh saya agak kaget dikit. Ini kan Bio Farma punyanya negara, kok itung-itungan enggak mau rugi,” ujar Ribka.

“Bila perlu celana dalam kita jual untuk rakyat kalau udah enggak punya apa-apa. Enggak ada cerita rugi merugi buat rakyat. Nah itu jadi seperti itu kuping saya jadi geli,” tegas Ribka.

Dalam rapat ini, Dirut Bio Farma Honesti Basyir menjelaskan skema bisnis dengan perusahaan produsen vaksin seperti Sinovac, Pfizer, dan lainnya. Honesti menjelaskan, skema business to business dengan Sinovac, Bio Farma berbisnis menjalankan fungsi sebagai perusahaan plat merah.

“Seandainya business to business pun kami dari Bio Farma menjalankan fungsi BUMN agent development,” kata Honesti.

Dalam proses bisnis itu, Bio Farma didampingi BPKP. Honesti mengatakan, jika Bio Farma mendapat keuntungan bukan untuk bisnis.

“Seandainya kami dapat margin pun bukan dalam pengertian margin untuk bisnis. Tapi margin adalah karena kami butuh working capital untuk itu. Kami butuh riset, kami butuh kapasitas produksi untuk itu,” tegasnya.

Klarifikasi Sekjen PDIP terhadap pernyataan Ribka Tjiptaning

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara terkait isu penolakan vaksinasi Ribka Tjiptaning.

Sekjen PDIP, menyampaikan sikap PDIP terkait vaksinasi Corona penting untuk masyarakat. Hasto pun menyebut sikap Fraksi PDIP di Komisi IX mendukung vaksinasi covid-19.

“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” kata Sekjen PDIP.

“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” lanjutnya.

Terkait pernyataan Ribka, Sekjen PDIP itu meminta agar pernyataan Ribka dinilai secara utuh.

“Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara, sebagai skala prioritas tertinggi,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/01/2021).

Menurut Hasto, yang diungkapkan Ribka adalah kritik terhadap komersialisasi kesehatan.

“Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat, sedangkan bagi rakyat kecil sering kali harus menunggu 3-10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab, pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” jelasnya..

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Rektor Merespon Mahasiswa UNY Persoalkan Biaya UKT

Read Next

Ya Nabi Allah Ya Salam