ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
16 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Fadli Zon, Menghilangkan Nyawa 6 Pemuda Merupakan Pelanggaran HAM

Fadli Zon, Menghilangkan Nyawa 6 Pemuda Merupakan Pelanggaran HAM

Konfirmasitimes.com-Jakarta (27/12/2020). Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, bahwa peristiwa meninggalnya 6 anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 Karawang Jawa Barat, merupakan pelanggaran HAM. Dan menginginkan pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen.

“Saya termasuk bahwa peristiwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, karena telah menghilangkan nyawa 6 orang anak-anak muda Indonesia. Dengan kalau kita melihat dari bukti-bukti yang ada, satu tindakan yang telah mematikan 6 orang.” terangnya, di akun Youtube Fadli Zon Official, Sabtu (26/12/2020).

“Saya membaca bahwa Koordinator KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) menyatakan ini sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Saya kira sudah ada tokoh dan pakar yang menyatakan hal serupa,” ucap Fadli Zon.

Menurutnya, Kepolisian yang dikatakan melakukan pembelaan diri sebagai respons atas serangan enam laskar tersebut, sulit dipercaya. Politikus dari partai Gerindra tersebut mengatakan, kepolisian tak punya dalih yang konsisten. Yang dapat dipercaya publik atas penembakan yang menghilangkan enam nyawa tersebut. Karena, tak ada pembanding dari pihak korban untuk pembelaan kronologis.

“Karena hukum kita (Indonesia) menganut asas praduga tidak bersalah, dan kalau kita melihat dari dalih, maupun alasan-alasan kepolisian yang selalu berubah-ubah, apa yang terjadi di rest area Jakarta-Cikampek ini, tentu mengundang tanda tanya,” kata Fadli Zon.

Untuk menjawab tanda tanya tersebut, Fadli Zon, meminta agar pemerintah mengambil peran, segera membentuk tim khusus pencari fakta independen.

“Saya sebagai anggota DPR, termasuk yang menerima banyak aspira, masyarakat menginginkan agar segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), agar peristiwa ini ditangani oleh satu lembaga, satu tim pencari fakta yang independen, yang bisa transparan, dan akuntabel di mata publik,” kata Fadli Zon.

Lanjut Fadli Zon, “Sekarang memang ditangani Komnas HAM, tentu sekarang kita berharap kepada Komnas HAM untuk bisa mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya, tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi, tetapi Komnas HAM bisa investigasi tentang apa yang sebenarnya terjadi,” tutup Fadli Zon.

Sebelumnya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras ) Fatia Maulidiyanti menegaskan kembali bahwa penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karena Polri telah berlaku sewenang-wenang menembak mati enam pemuda.

“Ini pelanggaran HAM karena adanya penembakan sewenang-wenang yang memang dilakukan oleh institusi negara melalui kepolisian,” kata Fatia dalam diskusi Indonesia Leaders Talk ‘6 Nyawa dan Kemanusiaan Kita’ di Youtube Front TV, Jumat (25/12/2020).

Penembakan tersebut menurutnya telah melemahkan hukum. Sebab pada akhirnya penegakan hukum menjadi tidak berguna untuk melakukan pembuktian dugaan tindakan pidana yang dilakukan oknum polisi.

“Mengapa ini akhirnya menjadi penghinaan bagi proses hukum itu sendiru karena dengan dibunuhnya orang-orang ini tanpa ada proses hukum, maka ini mencelakai juga yang namanya praduga tak bersalah yang harusnya dimiliki terduga pelaku pelanggaran atau tindak pidana,” ungkapnya.

Kontras menyayangkan aksi pelumpuhan yuang dilakukan polisi tersebut. Apalagi, Polri terkesan tidak transparan dalam melakukan rekonstruksi yang berujung pada pelanggaran hak atas informasi kepada publik.

“Harusnya proses pemeriksaan, rekonstruksi, dibuka seterang-terangnya kepada publik. Dan kita harus mendukung Komnas HAM dalam menjalankan investigasinya terkait penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh polisi,” tegasnya.

Fatia juga mempertanyakan alasan polisi melakukan penembakan dari jarak dekat dengan target bagian tubuh vital para laskar. Menurut dia, Pekap Nomor 1 Tahun 2009 telah mengatur penggunaan kekuatan dalam tindakan di Korps Bhayangkara.

“Ini pelanggaran karena penyelewengan adanya penggunaan senjata tersebut. Yang patut dipertanyakan, ada izin penggunaan senpi yang harus dilakukan Polri. Harus ada formulir yang diisi. Apakah polisi yang menembak sudah isi formulir itu? Kita harus pertanyakan itu,” tuturnya.

Dia juga menyoroti Kompolnas yang harusnya menjadi salah satu lembaga pengawas dan memberikan evalusasi di Polri.

“Karena kalau terpaksa dilumpuhkan ada parameter yang harusnya diterapkan tidak di organ yang mematikan. Kita lihat tidak ada preventif polisi,” tandasnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Gubernur Aceh, Peringatan 16 Tahun Tsunami Hendaknya Jadi Media Membangun Kekuatan Masyarakat

Read Next

Gubernur Sumsel, Pariwisata Pagar Alam Sangat Baik