ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
18 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Curhat Djoko Tjandra Diminta Rp 25 M, Netizen: Emang ga da Akhlak

Dituntut 2 Tahun, Djoko Tjandra Ajukan Pleidoi

Konfirmasitimes.com-Jakarta (15/12/2020). Djoko Tjandra mengeluh ongkos untuk mengurus red notice yang diminta oleh Tommy Sumardi terbilang mahal.

Hal tersebut diketahui saat Djoko Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan red notice, Senin (14/12/2020).

“Ini ongkos pertama kali Rp 25 miliar. ‘Aduh, Tom, banyak banget hanya membersihkan nama saja banyak banget’,” kata Djoko Tjandra saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Akhirnya nominal yang disepakati Rp 10 miliar, setelah bernegosiasi.

“Saya tawar Rp 5 miliar. Kemudian akhirnya beliau turun Rp 15 miliar. Entah apa kita bicara akhirnya ketemu di titik Rp 10 miliar,” kata Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra menyampaikan bahwa penghapusan red notice itu dilakukan agar dia bisa masuk ke Indonesia untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Sebagaimana diketahui, Djoko Tjandra dijatuhi hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 15 juta subsider 3 bulan atas kasus Bank Bali.

“Saya enggak bisa masuk ke Indonesia karena Imigrasi belum melepas saya. Dapat informasi dari, saya tidak ingat. Tetapi kira-kira itu, saya minta ke Tommy untuk melakukan pengecekan. Saya posisi ada di Malaysia, TS di Jakarta. Komunikasi lewat telepon,” katanya.

Usai nominal Rp 10 miliar disepakati, pengiriman uang kepada Tommy pun dilakukan. Djoko Tjandra mengaku mengetahui uang Rp 10 miliar itu sebagai uang konsultan.

Djoko Tjandra melakukan transaksi melalui sekretaris pribadinya, Nurmawan Fransisca, kepada Tommy pertama kali pada 27 April 2020.

Uang yang diserahkan saat itu senilai 100.000 dollar AS.

Penyerahan kedua dengan nominal 200.000 dollar Singapura dilakukan dari Sisca kepada Tommy di Hotel Mulia, pada 28 April 2020.

Ketiga, pada 29 April 2020, uang 100.000 doar AS yang diantar office boy ke Tommy di Resto Meradelima.

Di lokasi yang sama, penyerahan keempat dengan nominal 150.000 dollar AS dilakukan pada 4 Mei 2020.

Kelima, pada 12 Mei 2020, office boy kembali mengantar uang 100.000 dollar AS kepada Tommy di kawasan Tanah Abang.

Dengan proses yang sama yaitu melalui office boy, uang sebesar 50.000 dollar diserahkan kepada Tommy di kediamannya pada 22 Mei 2020.

Kemudian, Djoko Tjandra mengatakan, namanya dalam red notice dan pencekalan sudah dicabut pada 11 Mei 2020.

“Intinya bahwa DPO sudah diangkat,” kata Djoko Tjandra.

Akan tetapi, Djoko Tjandra mengaku tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa saja oleh TS di Indonesia.

Sebagai informasi, dalam kasus red notice, Djoko Tjandra didakwa menyuap dua jenderal polisi melalui Tommy Sumardi.

Dua jenderal polisi yang dimaksud adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Untuk Napoleon, dia didakwa menerima uang dari Djoko Tjandra sebesar 200.000 dollar Singapura dan 270.000 dollar Amerika Serikat atau Rp 6,1 miliar.

JPU mendakwa Prasetijo menerima uang sebesar 150.000 dollar AS atau sekitar Rp 2,2 miliar dalam kasus tersebut.

Menurut JPU, atas berbagai surat yang diterbitkan atas perintah Napoleon, pihak Imigrasi menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO).

Djoko Tjandra yang merupakan narapidana kasus Bank Bali itu pun bisa masuk ke Indonesia dan mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020 meski diburu kejaksaan.

Curhat Djoko Tjandra mengeluh dimintai uang penghapusan red notice senilai Rp 25 Miliar sontak menjadi viral di media sosial, salah satunya Twitter.

Banyak netizen turut berkomentar menanggapi kabar itu.

“Ternyata ada yang minta jatah 25 M buat lolosin koruptor. Pantesan Korupsi menjadi jadi di negri sendiri. Emang ga da Akhlak,” tulis @TheG83909924 di Twitter.

“Ya Allah kirimin duit 25 M kek, gapapa pada sobek juga nanti saya lakban lakbanin ko.,” tulis @yotyotdikenyot_ di Twitter.

“Susah melihat keadilan dalam masyarakat yang dikuasai uang. Semua nilai bisa dikuantifikasikan dengan uang. Kebebasan = 25 M, maka hanya yang berpunya, yang bebas, tulis @fristian_h di Twitter.

Tommy Sumardi yang juga terdakwa kasus suap red notice Djoko Tjandra, direncanakan menjalani sidang tuntutan hari ini pukul 10:00 WIB pagi. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Iya, agenda tuntutan,” kata kuasa hukum Tommy Sumardi, Dion Pongkor, dalam keterangannya, Selasa (15/12/2020).

Sidang pembacaan tuntutan rencana dimulai pukul 10.00 WIB. Dion berharap jaksa penuntut umum memberikan tuntutan yang ringan kepada kliennya itu.

“Kita sudah sampaikan yang sebenar-sebenarnya dan membuka semua tabir kepulangan Djoko Tjandra ke Indonesia. Mudah-mudahan dituntut ringan,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Tommy didakwa menjadi perantara suap Djoko Tjandra ke dua jenderal Polri. Dua jenderal itu adalah Irjen Napoleon Bonaparte, yang saat itu menjabat Kadivhubinter Polri, dan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri.

Dalam surat dakwaan, Tommy diduga memberikan SGD 200 ribu dan USD 270 ribu kepada Irjen Napoleon dan USD 150 ribu kepada Brigjen Prasetijo. Jaksa menyebut uang itu berasal dari Djoko Tjandra untuk kepentingan pengurusan red notice Interpol dan penghapusan status Djoko Tjandra dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Terdakwa Tommy Sumardi turut serta melakukan dengan Joko Soegiarto Tjandra yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu kepada Irjen Napoleon Bonaparte selaku Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Serta memberi uang sejumlah USD 150 ribu kepada Brigjen Prasetijo Utomo selaku Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri,” kata jaksa, dalam keterangannya saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (02/11/2020).

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Jenazah Bayi Dibawa Pakai Sepeda Motor, Netizen: Sedih, Semoga Para Petinggi Bisa Melihatnya

Read Next

Aturan Uni Eropa yang Baru Batasi Raksasa Teknologi AS