ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
16 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Pengamat ke Pemerintahan Jokowi: Kekerasan Dianggap Hal Biasa

Jokowi Ungkap PHK dan Pengangguran Melonjak

Konfirmasitimes.com-Jakarta (10/12/2020). Pada masa pemerintahan di era Jokowi dinilai tidak serius dalam menangani masalah pelangaran HAM di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Hukum Universitas Airlangga Herlambang Wiratraman dalam diskusi Webinar “Evaluasi Akhir Tahun Isu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara”, Rabu (09/12/2020).

Bahkan menurut pengamat, kekerasan demi kekerasan yang terus terjadi, dianggap hal yang biasa alias lumrah.

“Saya tidak melihat kesungguhan pemerintahan hari ini untuk bicara serius atau sungguh-sungguh tentang hak asasi manusia. Bahkan sebaliknya kekerasan-kekerasan demi kekerasan itu dianggap hal yang biasa saja,” kata Herlambang.

Herlambang menilai sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden 2014, pengerdilan ruang kebebasan sipil dan kekerasan masih terjadi kekerasan.

Sehingga ia menyebut komitmen Jokowi terhadap hak asasi manusia masih lemah.

“Kenapa ini masih terjadi, karena memang sejak 2000 sejak Jokowi berkuasa itu pengadilan-pengadilan ruang kebebasan sipil itu masih terjadi. Celakanya adalah imunitas, poin keduanya. Impunitas adalah tidak ada pertanggungjawaban atas proses ini,” ungkap Herlambang.

“Nah sehingga apa yang kita saksikan hari ini, adalah sebenarnya komitmen yang sangat lemah dari pemerintahan Jokowi terkait dengan hak asasi manusia,” kata Herlambang.

Selain itu, Herlambang menyoroti kekerasan kepada mahasiwa sejak 2019 sampai tahun 2020 yakni saat demonstrasi penolakan Revisi UU KPK dan penolakan UU Cipta Kerja.

“Di sepanjang protes penolakan ada serangan balik dalam bentuk macam-macam ada penyiksaan, penahanan, kriminalisasi, pembubaran paksa, intimidasi yang tidak kunjung berhenti,” katanya.

Tak hanya itu, Herlambang juga menyoroti kasus pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua.

“Ini adalah fakta saya kira harus serius. Negara harus bertindak dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kalau enggak, ini untuk praktik yang dianggap normal-normal saja lah,” kata dia.

Lalu serangan dan kriminalisasi terhadap pekerja media atas ekspresi kritik kebijakan kepada pemerintah.

Dari catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia sebanyak 28 jurnalis yang mendapatkan serangan. Kemudian YLBHI mencatat 6.000 lebih peserta aksi unjuk rasa yang ditangkap saat penolakan UU Cipta Kerja.

Kemudian adanya kriminalisasi terhadap aktivitas ekspansi perkebunan, tambang dan konflik agraria.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Belum Ada Listrik, Para Warga di Geruguk Pilih Golput

Read Next

Jelang Puncak Musim Hujan, BMKG Minta Warga Untuk Waspada