ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Sengketa Hasil Pilkada yang Bisa Digugat ke MK

Sengketa Hasil Pilkada yang Bisa Digugat ke MK

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/12/2020). Calon Kepala daerah yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara, maka bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), selama memenuhi syarat yang telah diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Lampiran V Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Peraturan ini adalah turunan dari UU terkait.

Berikut syarat selisih suara yang bisa digugat ke MK. Bila selisih suara di luar rentang perhitungan berikut, dipastikan MK tidak akan menerima permohonan tersebut.

Pemilihan Gubernur

– Provinsi dengan penduduk kurang dari 2 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah.
– Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.
– Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah.
– Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Pemilihan Bupati/Wali Kota

– Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah.
– Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.
– Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa- 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah.
– Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Adapun terkait kecurangan pemilu, diselesaikan lewat jalur non-MK seperti Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pidana.

Pilkada 2020 dilaksanakan di lebih dari 200 wilayah secara serentak dari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Seluruh daerah pelaksana diwajibkan menerapkan protokol kesehatan.

Di Pilkada kali ini, ada 9 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur. Kemudian, 37 kota di berbagai daerah menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Sedangkan untuk kabupaten yang menggelar pemilihan bupati ada 223. Ada satu wilayah yang terkonfirmasi menunda Pilkada hari ini, yaitu di Boven Digoel, Papua.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Muhammadiyah, Perlu Autopsi dan Olah TKP oleh Tim Forensik Independen

Read Next

Rizieq, Siap Mati Syahid dan Tidak Biarkan yang Terlibat Tidur Tenang