ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Muhammadiyah, Perlu Autopsi dan Olah TKP oleh Tim Forensik Independen

Muhammadiyah, Demi Hukum Perlu Dilakukan Autopsi dan Olah TKP oleh Tim Forensik Independen

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/12/2020). Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas menyampaikan pernyataan resmi PP Muhammadiyah, agar dilakukan autopsi dan olah TKP oleh tim Forensik Independen untuk mengusut penembakan yang menewaskan enam laskah Front Pembela Islam (FPI).

“Fakta adanya 6 anggota FPI yang meninggal akibat peristiwa ini, demi hukum perlu dilakukan autopsi dan olah TKP oleh tim Forensik Independen untuk mendapatkan keterangan ilmiah, sebab kematian, waktu kematian dan arah peluru atau benda yang menyebabkan kematian”, Kata Busyro Muqoddas saat menyampaikan pernyataan resmi PP Muhammadiyah.

Lanjut Eks Komisioner KPK ini, PP Muhammadiyah sangat menyesalkan karena tidak adanya upaya petugas Polri untuk sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku dalam pengolahan mengamankan TKP.

“Sangat disayangkan seolah tidak terdapat upaya-upaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengolahan dan pengamanan TKP. Apabila peristiwa terjadi kemarin karena polisi sedang melaksanakan penyelidikan, seharusnya mengikuti prosedur dalam penyelidikan dan bila mendapatkan hambatan, apalagi hambatan tersebut merupakan bentuk kekerasan, maka penyelidik melaporkan kejadian tersebut, dan sesuai prosedur melakukan pengamanan TKP”, terangnya.

“sehingga peristiwa tersebut menjadi langkah awal pembuktian adanya tindak pidana penyerangan terhadap petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas”, lanjutnya.

Busro menegaskan, petugas Polri yang menangani penyelidikan terkait tewasnya laskar FPI telah mengabaikan prinsip penanganan perkara. Dan PP Muhammadiyah meminta dilakukan pemeriksaan terhadap petugas terkait oleh mabes Polri serta mendorong jika terjadi pelanggaran prosedur yang telah dilakukan, maka pertanggungjawaban hukum harus dilakukan tidak hanya secara etik, tetapi juga secara hukum pidana, untuk disidangkan di pengadilan secara terbuka.

“Peristiwa ini telah mengabaikan prinsip penanganan perkara sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap 6 petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan beserta atasan yang bertanggungjawab”, tegas Busro.

“Apabila penggunaan kekerasan dengan senjata api dilakukan di luar prosedur yang telah ditetapkan maka pertanggungjawaban hukum harus dilakukan tidak hanya secara etik, tetapi juga secara hukum pidana, untuk disidangkan di pengadilan secara terbuka”, pinta Busro.

Busro juga menyebutkan, penjelasan Kapolda Metro Jaya melalui media atas peristiwa tewasnya laskar FPI, menunjukkan sikap defensif dan sepihak dari Kepolisian yang mirip dan merupakan pengulangan terhadap berbagai peristiwa penembakan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana di masa lalu.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Muhammadiyah Desak Presiden Bentuk Tim Independen

Read Next

Sengketa Hasil Pilkada yang Bisa Digugat ke MK