ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
17 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

KPK Sebut Persoalan Utama dalam Penyelenggaraan Bansos

KPK Temukan Persoalan Akurasi Data Penerima Bansos

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus memantau pemerintah pusat maupun daerah yang menyelenggarakan bantuan sosial sebagai salah satu program jaring pengaman sosial dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19.

KPK menemukan sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos, selain soal pengadaan yang telah menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Diantaranya adalah akurasi data penerima bansos.

“KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos hingga saat ini adalah akurasi data penerima bantuan sosial, baik itu terkait kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati, kepada awak media, Senin (07/12/2020).

Rendahnya kualitas dan transparansi data berdasarkan keluhan yang masuk ke aplikasi JAGA Bansos mengakibatkan muncul persoalan dalam penyaluran bansos, seperti bansos tidak tepat sasaran, tumpang tindih serta tidak transparan.

Per 9 November 2020 dari 1.650 keluhan yang diterima KPK, sebagian besar adalah masyarakat merasa tidak menerima bantuan meski sudah didata, yaitu 730 keluhan.

“Permasalahan tersebut berpangkal dari masalah pendataan, salah satunya DTKS yang tidak padan data NIK dan tidak terbaharui sesuai data kependudukan, serta minimnya informasi tentang penerima bantuan,” kata Ipi.

KPK juga menemukan data pada dua Dirjen di Kemsos berbeda. Untuk itu, KPK mendorong Kemensos untuk mengintegrasikan kedua data internal tersebut. 

“Saat ini KPK sedang melakukan kajian atas pengelolaan data di Kementerian Sosial,” kata Ipi.

Bukan cuma persoalan pendataan, potensi kerawanan lainnya dalam penyelenggaraan bansos, juga terjadi dalam belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya. 

Selain itu, dalam pengadaan barang, KPK juga memitigasi potensi timbulnya gratifikasi atau penyuapan dalam pemilihan penyedia/vendor tertentu untuk penyaluran bansos.

“Potensi lainnya menimbulkan benturan kepentingan dari para pelaksana, hingga pemerasan dan penggelapan bantuan,” katanya. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Lebih dari 49 ribu TPS Rawan di Pilkada 2020

Read Next

FPI Yakin Senpi yang Dijadikan Bukti Bukan Milik Laskar