ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
16 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Komnas HAM Bentuk Tim Khusus, FPI Respon Begini

komnasham

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/12/2020). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), telah membentuk tim khusus melalui divisi Pemantauan Dan Penyelidikan Komnas HAM. Tim itu dibentuk untuk melakukan pemantauan langsung terkait peristiwa penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh petugas Polda Metro Jaya.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya tengah menggali informasi untuk memperdalam ragam informasi yang beredar di publik, termasuk terhadap FPI.

“Tim sedang mendalami informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak langsung. Termasuk menggali keterangan dari FPI secara langsung yang saat ini sedang berlangsung,” kata Choirul, dalam keterangan tertulis, Senin (07/12/2020).

Menanggapi langkah Komnas HAM, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) mengapresiasi langkah Komnas HAM yang membentuk tim khusus itu.

“Tentu kita apresiasi Komnas yang jemput bola dan inisiatif memulai penyelidikan ini,” kata Sekretaris Umum FPI, Munarman, dalam keterangannya kepada media, Selasa (08/12/2020).

Munarman menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan data dan dokumen yang dimiliki pihaknya kepada Komnas HAM. Agar, penembakan terhadap enam laskar dapat menemui titik terang.

“Kita berikan data data dan dokumen yang kita punya,” ungkapnya.

Identitas lengkap 6 Laskar yang Ditembak mati Polisi

  1. Andi Oktiawan, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Oktober 1987, usia 33 Tahun
  2. Ahmad Sofiyan alias Ambon, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Juli 1994, usia 26 Tahun
  3. Faiz Ahmad Syukur alias Faiz, tanggal lahir  15 September 1998, usia 22 Tahun
  4. Muhammad Reza alias Reza, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Juni 2000, usia 20 Tahun
  5. Lutfi Hakim, 27 September 1996, usia 25 Tahun
  6. Muhammady Suci Khadavi, kelahiran tahun 1999 21 Tahun

Kasus penembakan 6 Laskar FPI disebut praktik extrajudicial killing atau unlawful killing 

Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pihaknya mengindikasikan adanya praktik extrajudicial killing atau unlawful killing dalam peristiwa tersebut. KontraS pun menyatakan lima desakan terkait hal ini.

Pertama, mendesak Kapolri untuk melakukan proses hukum secara terbuka dan adil terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan penembakan terhadap para korban. Kedua, Kapolri juga diminta memastikan bahwa tidak ada upaya tekanan dan ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap korban.

Ketiga, Propam Polri harus melakukan pemeriksaan dan audit senjata api dan amunisi secara berkala yang digunakan oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam proses pembuntutan tersebut.

Keempat, KontraS juga mendesak Komnas HAM dan Kompolnas secara independen harus melakukan pemantauan langsung dan mendalam terhadap peristiwa penembakan ini.

“Komnas HAM dan Kompolnas juga harus memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan nantinya akan memiliki tekanan pada proses hukum yang berjalan serta memenuhi hak-hak dari korban penembakan,” kata Fatia.

Kelima, Ombudsman RI mereka minta untuk melakukan investigasi terkait dengan dugaan maladministrasi dalam proses penyelidikan yang menyebabkan tewasnya 6 orang tersebut.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Di Malang, Kunjungan Kerja dari Luar Kota Dibatasi

Read Next

Bentrok Polisi vs FPI, Pemerintah Didesak Bentuk Tim Independen