ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
16 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Bentrok Polisi vs FPI, Pemerintah Didesak Bentuk Tim Independen

Bentrok Polisi vs FPI, Pemerintah Didesak Bentuk Tim Independen

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/12/2020). Dengan latar belakang berbedanya versi keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan FPI terkait peristiwa tewasnya laskar FPI, dimana kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebagai pihak yang lebih dulu diserang, maka banyak pihak ramai-ramai mendesak agar pemerintah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut insiden bentrokan antara aparat kepolisian dan FPI di Tol Cikampek, Senin (07/12/2020) dini hari.

ICW inta dibentuknya tim pencari fakta independen

Indonesia Police Watch (IPW) juga meminta agar pemerintah membentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap bentrokan tersebut. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menduga terdapat sejumlah kelalaian yang dilakukan Polri dalam melakukan deteksi dini terkait insiden tersebut.

“Pertama, jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Baintelkam tidak tahu dan tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkannya,” kata Neta.

Kami desak pemerintah bentuk tim independen

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk sebuah tim independen pencari fakta untuk mengusut insiden bentrokan tersebut.

Menurutnya, tim tersebut bisa menyingkap insiden secara objektif dan mengungkap para pelaku atas penembakan tersebut.

“KAMI mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk mengusut peristiwa tersebut secara obyektif, imparsial, dan transparan, guna menyingkap pelaku dan pemberi perintah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa,” kata Gatot, Selasa (8/12).

Komnas HAM sendiri telah membentuk tim untuk mendalami informasi seputar insiden bentrokan tersebut. Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menyatakan tim tersebut akan mendalami berbagai informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait, termasuk menggali keterangan dari FPI secara langsung.

Anam pun meminta agar semua pihak mau bekerja sama dan terbuka, termasuk aparat kepolisian.

“Proses awal ini tim telah mendapatkan beberapa keterangan secara langsung dan sedang memperdalam,” ujar Anam.

DPR Desak bentuk tim investigasi independen

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen khusus yang melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya, upaya tersebut sangat penting agar proses hukum berjalan adil dan transparan.

“Agar tidak ada penghakiman dini kepada siapapun selama investigasi berjalan, baik kepada kepolisian maupun kepada Habib Rizieq dan FPI serta pengikutnya,” tutur Habiburokhman, dalam keterangannya.

Senada Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta menilai langkah untuk melakukan investigasi mendalam penting dilakukan. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah langkah yang ditempuh polisi sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) atau sebaliknya.

“Terhadap hal ini kita tetap harus melakukan investigasi secara mendalam. Apakah sudah benar dalam melaksanakan SOP yang dilakukan petugas kepolisian,” kata Wayan.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai insiden bentrokan polisi dengan FPI tersebut tak bisa dianggap sepele. Ia menilai perlu ada keterlibatan tim independen untuk mengusut tuntas peristiwa yang menewaskan enam orang tersebut.

Mardani mendesak pihak-pihak terkait untuk membentuk tim pencarian fakta sama halnya dengan insiden yang terjadi di Papua.

“Satu kematian di Papua dibuatkan tim pencari fakta, ini enam orang. Perlu segera diusulkan tim pencari fakta. Semua mesti mengambil pelajaran dari kasus luar biasa ini,” kata Mardani dilansir dari situs PKS.

Muhammadiyah minta polisi terbuka

Pihak kepolisian didesak untuk terbuka dalam kasus penembakan terhadap enam anggota laskar FPI.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti melalui akun Twitter pribadinya.

“Sebaiknya kepolisian bersikap terbuka dan merespons permintaan investigasi secara positif,” tulis Abdul di Twitter.

Abdul menegaskan, proses investigasi secara terbuka tersebut perlu dilakukan guna menjawab berbagai spekulasi liar yang beredar di kalangan masyarakat.

(Investigasi) untuk menjawab berbagai spekulasi di masyarakat yang menegarai polisi melakukan kekerasan,” ungkapnya.

Abdul mengapresiasi langkah FPI yang meminta Komnas HAM mengusut tuntas adanya dugaan pelanggaran HAM oleh polisi.

abdul muti

Komnas HAM sudah bentuk tim khusus

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), telah membentuk tim khusus melalui divisi Pemantauan Dan Penyelidikan Komnas HAM. Tim itu dibentuk untuk melakukan pemantauan langsung terkait peristiwa penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh petugas Polda Metro Jaya.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya tengah menggali informasi untuk memperdalam ragam informasi yang beredar di publik, termasuk terhadap FPI.

“Tim sedang mendalami informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak langsung. Termasuk menggali keterangan dari FPI secara langsung yang saat ini sedang berlangsung,” kata Choirul, dalam keterangan tertulis, Senin (07/12/2020).

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Komnas HAM Bentuk Tim Khusus, FPI Respon Begini

Read Next

Yuk Intip Gaji PNS yang Akan Dirombak Pemerintah