ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
16 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Benny Wenda Disebut Makar

Benny Wenda Disebut Makar

Konfirmasitimes.com-Jakarta (06/12/2020). Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Benny Wenda telah melakukan tindakan makar, karena mendeklarasikan pemerintahan sementara di Papua Barat dan mengangkat dirinya sebagai presiden.

“Dia telah melakukan makar. Bahkan, Ketua MPR (Bambang Soesatyo) menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melangkah untuk melakukan makar. Pemerintah menanggapi itu dengan meminta Polri melakukan penegakan hukum,” kata Mahfud, Jum’at (04/12/2020).

Menkopolhukam menegaskan, Polri akan melakukan penindakan secara hukum atas tindakan makar Benny Wenda.

“Makar itu kalau skalanya kecil cukup gakkum, penegakan hukum. Tangkap, gunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara. Jadi, cukup gakkum,” terang Mahfud.

Mahfud mengatakan Benny Wenda sedang beriliusi mendirikan sebuah negara, karena tidak memenuhi syarat-syarat sah berdirinya suatu negara.

“Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yg tidak ada dalam faktanya. Negara Papua Barat itu apa?” kata Menkopulhukam.

Selanjunya, Mahfud menjelaskan syarat berdirinya sebuah negara setidaknya ada tiga, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah, kemudian ditambah pengakuan dari negara lain.

“Negara itu syaratnya ada tiga. Syarat itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah dia kuasai, kemudian ada pemerintah. Dia tidak ada. Rakyatnya siapa? Dia memberontak. Wilayahnya kita menguasai. Pemerintah, siapa yang mengakui dia pemerintah? Orang Papua sendiri tidak juga mengakui,” lanjut Mahfud.

Kemudian, syarat lain adanya pengakuan dari negara lain yang tergabung dalam organisasi internasional.

“Dia tidak ada yang mengakui. Memang didukung satu negara kecil di Pasifik, namanya Vanuatu. Tapi kecil itu daripada ratusan negara besar, Vanuatu kan kecil dan tidak masuk juga ke organisasi internasional, hanya disuarakan secara politik,” kata Mahfud.

Mahfud juga mengingatkan pihak-pihak yang menginginkan referendum di Papua, bahwa Papua melalui referendum pada 1969 sudah final dan sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Referendum yang berlangsung pada November 1969 tersebut disahkan Majelis Umum PBB bahwa Papua itu adalah sah bagian dari kedaulatan Indonesia.

“Karena itu tidak akan ada (referendum) lagi, PBB tidak mungkin membuat keputusan dua kali dari hal yang sama atau terhadap hal yang sama,” katanya.

Sebelumnya, Benny Wenda di akun Twitternya, Selasa (01/12/2020), mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat dan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat.

Senada dengan Mahfud, mantan Kepala BAIS, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, menilai, deklarasi yang dilakukan Benny Wenda hanya keinginan kelompoknya saja. Hal itu, menurutnya, terlihat dari banyaknya kelompok di Papua yang menentang deklarasi tersebut.

“Saya lihat bahwa ada kelompok-kelompok yang menolak deklarasi Benny Wenda. Berarti mereka merasa tidak diwakili. Dari situ kita bisa nyatakan bahwa itu hanya kepentingan golongan saja, tidak untuk kepentingan semua,” jelas beliau.

Lanjutnya, Benny Wenda juga saat ini juga sudah menjadi warga negara Inggris. Sehingga, sangat tidak masuk akal bila dia mengklaim mewakili masyarakat Papua.

“Bagaimana warga negara Inggris kok mewakili Papua, itu enggak masuk akal. Yang ketiga, untuk negara yang mendukung, dalam resolusi PBB melarang negara manapun untuk mendukung suatu gerakan yang dapat memisahkan diri dari negara yang sudah punya pemerintahan. Jadi tidak mungkin ada suatu negara yang mendukung kelompok-kelompok dari suatu negara yang sudah berpemerintahan,” tegasnya.

Sedangkan pakar resolusi konflik Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira, mempertanyakan kontribusi tokoh-tokoh separatis Papua terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

I Nyoman menilai, selama ini kontribusi Benny Wenda tak terlihat bagi Papua.

Ia juga mempertanyakan rekam jejak Benny Wenda di Papua.

“Gini saja, selama ini apa sih catatan yang sudah dilakukan Beni Wenda terhadap Papua yang merasa dia wakili? Di dalam teori resolusi konflik seorang mungkin bisa menjadi first maker. Kalau kelompok ini masih jauh. Masih banyak tahapan yang harus ditempuh,” kata I Nyoman dalam sebuah Webinar yang diselenggarakan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) dengan tajuk “Pendekatan Kemanusiaan dan Keamanan Bagi Papua”, Kamis (03/12/2020).

I Nyoman juga mempertanyakan kemampuan Benny Wenda dan para tokoh separatis lainnya di Papua. Diantaranya, bentuk pemerintahan yang ingin dibangun oleh mereka.

“Saya masih mempelajari kelompok-kelompok yang ingin merdeka. Kalau merdeka mau mendirikan negara apa, mau membentuk pemerintah seperti apa, mau bagaimana struktur organisasinya. Jelas enggak ini. Itu menjadi persoalan juga,” ujarnya.

Dia juga menyebut, ada banyak kelompok separatis di Papua, termasuk di ULMWP sendiri.

“Bicara mengenai Benny Wenda, kita bicara ULMWP. Jangan salah, tokoh ULMWP itu ada empat bisa disebut tiga tokoh besarnya. Ada Benny Wenda di London, Octavianus Mote di New York, ada Rex Rumakiek yang di Austalia,” sebutnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Joe Biden Resmi Menangkan Suara Elektoral yang Dibutuhkan Untuk Memasuki Gedung Putih

Read Next

Kemenlu Protes Keras ke Dubes Inggris terkait Benny Wenda