ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Sudah 43 Gedung di Jakarta Diperbolehkan Gelar Resepsi Pernikahan

Mempelai Wanita Meninggal Di Resepsi Pernikahannya

Konfirmasitimes.com-Jakarta (30/11/2020). Setidaknya sudah ada 99 pengelola gedung atau venue mengajukan permohonan untuk diizinkan menggelar kegiatan resepsi pernikahan saat masa PSBB transisi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Total sudah 99 venue atau gedung yang mengajukan permohonan,” kata Kepala Bidang Industri Parekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi dalam keterangannya kepada media, Minggu (29/11/2020).

Dikatakan oleh Bambang, saat penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, pihak pengelola harus mengatur jarak kursi pengunjung minimal 1,5 meter, kemudian dilarang menggunakan makanan sistem prasmanan, hingga makan atau minuman hanya dilayani oleh petugas.

Lebih lanjut menurutnya, tamu hanya bernamaste dan duduk ditempat yang sudah disediakan dan dilarang berjalan atau hilir mudik.

“Saat berfoto dilarang melepas masker. Dilarang membawa anak usia dibawah 9 tahun dan di atas 60 tahun, tidak disarankan pemberian amplop langsung, dan data tamu tercatat lengkap,” terang Bambang.

Menurut Bambang, dari data 99 permintaan yang diajukan, 43 permohonan sudah sudah disetujui atau diperbolehkan untuk menggelar acara resepsi pernikahan. Untuk surat keputusannya sudah diterbitkan oleh Dinas Parekraf.

“Sisanya 56 gedung masih diproses. Intinya pengetatan protokol kesehatan harus dipatuhi di antaranya kapasitas maksimal 25 persen,” kata Bambang.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan untuk resepsi pernikahan di rumah ataupun masjid hingga gedung pertemuan juga harus mengajukan proposal kepada Pemprov DKI Jakarta.

Kata Ahmad, hal terpenting yakni pengajuan tersebut berdasarkan ketentuan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Yang ajukan bisa perorangan kalau di rumah-rumah, perkampungan, yang penting semua ajukan proposal sesuai ketentuan,” kata Riza di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (09/11/2020).

Ahmad menyebut, setiap pengelola atau penyelenggara harus membuat pakta integritas pelaksanaan protokol kesehatan. Lalu pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Makruh dan Sempurna Wudhu

Read Next

Buruan Terakhir Hari Ini, Catat Cara Dapat Bantuan Kuota Internet Gratis Kemdikbud