ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Menkeu Beberkan Alasan Beli Minuman Dibebankan Pajak

menkeu

Konfirmasitimes.com-Jakarta (30/11/2020). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberkan alasan harus bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap melakukan pembelian minuman.

Alasan beli minuman dibebankan pajak

Menkeu berdalih pajak tersebut akan digunakan untuk keberlangsungan negara Indonesia.

Dengan tegas, ia beranggapan pungutan pajak tidak bermaksud untuk membebani masyarakat.

“Jadi, kalau kalian bilang kok kami harus bayar, ya itu untuk menjaga Indonesia sendiri, untuk kembali lagi ke masyarakat, kenapa kok kita beli minuman ada itu pajaknya, PPN-nya atau kalau kalian orang tuanya bekerja mereka membayar pajak, itu semuanya bukan karena negara mau menyusahkan orang tua, tapi itu uang dikumpulkan untuk membuat Indonesia bisa jalan lagi, karena Indonesia negara yang punya cita-cita,” kata Menkeu dalam acara Hari Mengajar Kemenkeu, Senin (30/11/2020).

Lebih lanjut, Menkeu mengklaim bahwa pajak tersebut dikumpulkan sebagai penerimaan negara.

Negara tidak hanya terima pendapatan dari pajak, Bea dan cukai juga termasuk

Menkeu menekankan penerimaan negara, selain dari pajak, ada juga berasal dari bea dan cukai, kemudian royalti yang bersumber dari perusahaan yang mendapatkan penghasilan dari pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Dikatakan Menkeu, pendapatan negara tahun ini ditargetkan sebesar Rp1.699,1 triliun. Selanjutnya, pendapatan negara tersebut digunakan untuk belanja.

“Kalau sudah dikumpulkan dananya dipakai untuk belanja sama seperti di rumah, kalau orang tua bekerja pendapatannya dipakai untuk kebutuhan rumah, bayar listrik, makan, minum, bayar kuota internet,” tuturnya.

Bendahara negara menjelaskan belanja tersebut dialokasikan untuk setiap kementerian dan lembaga (k/l), belanja pegawai, maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sebagai contoh, Menkeu menggambarkan, belanja pegawai tersebut digunakan untuk membayar gaji TNI, Polri, dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat dan daerah. Selanjutnya, anggaran setiap K/L digunakan untuk mendukung realisasi proyek dan program pada K/L tersebut.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengirimkan dana ke pemerintah daerah setiap bulannya.

“Jadi, menkeu tiap bulan transfer ke daerah dana itu dipakai oleh daerah untuk bekerja supaya mereka melayani masyarakat mulai dari menjaga supaya kebersihan terjaga, bagaimana keamanan setempat, kalau ada yang lahir register surat keterangan kelahiran, nomor penduduk, itu semua dilayani oleh pemda dan pemda dibayar melalui APBN yaitu melalui transfer daerah ini,” katanya.

Sementara tahun ini, belanja negara meningkat karena pandemi covid-19 menjadi Rp2.738,4 triliun. Dengan selisih antara pendapatan dan belanja, maka defisit anggaran sebesar Rp1.039,2 t atau 6,34 persen dari PDB.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Danau Tambing Tutup Sementara Pasca Serangan Teroris di Sigi

Read Next

Gunung Ile Lewotolok Meletus, 5 Anak Dilaporkan Hilang