ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
17 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Ini Daftar 10 Lembaga Negara yang Dibubarkan Presiden

jokowi peringati hari anak sedunia

Konfirmasitimes.com-Jakarta (30/11/2020). Presiden Joko Widodo membubarkan sepuluh lembaga negara. Pembubaran tersebut tertera pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2020 tentang pembubaran 10 lembaga negara non-kementerian.

Keppres tertanggal 26 November 2020 dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

Lembaga yang dibubarkan

  1. Dewan Riset Nasional,
  2. Dewan Ketahanan Pangan,
  3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura,
  4. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
  5. Komisi Pengawas Haji Indonesia,
  6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional,
  7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi.
  8. Komisi Nasional Lanjut Usia,
  9. Badan Olahraga Profesional Indonesia
  10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Usai pembubaran, fungsi semua lembaga tersebut dialihkan kepada kementerian terkait.

Pengalihan fungsi lembaga ke masing-masing kementerian

Pertama, Dewan Riset Nasional yang dibentuk pada 2005 dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kedua, Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk pada 2006 dialihkan ke Kementerian Pertanian.

Ketiga, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang dibentuk pada 2008 dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Keempat, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kelima, Komisi Pengawas Haji Indonesia yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Agama.

Keenam, Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk pada 2016 dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketujuh, Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang dibentuk pada 1989 dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kedelapan, Komisi Nasional Lanjut Usia yang dibentuk pada 2004 dialihkan ke Kementerian Sosial.

Kesembilan, Badan Olahraga Profesional Indonesia yang dibentuk pada 2015 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kesepuluh, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dibentuk pada 2018 dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini,” demikian bunyi pasal 4 ayat 2 Keppres tersebut.

Pengalihan fungsi tersebut juga nantinya akan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Gunung Semeru Meletus, Pendakian Ditutup

Read Next

Bantuan UMKM Tutup Hari Ini, Siapkan Syarat dan Ketahui Cara Daftarnya