ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Edhy Prabowo, Kronologis Penangkapan hingga Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Ekspor Benur

Edhy Prabowo

Konfirmasitimes.com-Jakarta (26/11/2020). Penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin berujung pada pengunduran dirinya atas jabatan yang sebelumnya di emban, baik di kementerian dan partai.

Atas keterlibatannya terhadap kasus korupsi hingga akhirnya ditangkap KPK, Edhy Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak, sekaligus ke Partai Gerindra.

Selain menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra.

KPK sendiri, telah resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benur.

Edhy Prabowo memilih untuk mundur dari jabatannya.

“Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum,” kata Edhy kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Edhy juga memilih mundur dari jabatannya sebagai menteri.

“Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan,” kata Edhy.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menjadi Menteri KKP ad interim sejak Edhy ditangkap KPK.

“Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar,” sambung Edhy Prabowo.

Kronologis penangkapan Edhy Prabowo dkk

KPK menangkap Edhy Prabowo pada Selasa (24/11/2020) dini hari di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Waktu itu Edhy Prabowo turun dari pesawat kedatangan dari Jepang. Sebelumnya Edhy Prabowo dan rombongan melakukan kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat (AS) dan pulang ke Indonesia dengan transit dulu di Jepang.

Setelah 24 jam penangkapan, KPK menetapkan Edhy Prabowo menjadi tersangka termasuk 6 orang lainnya. Edhy dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Penetapan tersangka itu dilakukan usai KPK melakukan gelar perkara. KPK menyimpulkan adanya dugaan korupsi berupa penerimaan suap atau janji oleh penyelenggara negara.

“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam jumpa pers.

Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan di Gedung Merah Putih, KPK, selama 20 hari sampai 14 Desember nanti. Namun masih ada dua tersangka yang ditunggu KPK untuk menyerahkan diri. Mereka adalah Andreu Pribadi Misanta Staf Khusus Menteri KKP yang menjadi Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas eksportir benur, dan Amiril Mukminin.

“KPK mengimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Nawawi.

Nama-nama tersangka kasus dugaan suap ekspor benur

Edhy Prabowo ditangkap bersama istrinya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu tim KPK juga melakukan penangkapan di Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan.

Total ada 17 orang yang ditangkap KPK dalam operasi senyap ini. Dalam penangkapan ini KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim.

1. Edhy Prabowo (EP) sebagai Menteri KKP;
2. Safri (SAF) sebagai Stafsus Menteri KKP;
3. Andreau Pribadi Misanta (APM) sebagai Stafsus Menteri KKP;
4. Siswadi (SWD) sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
5. Ainul Faqih (AF) sebagai Staf istri Menteri KKP; dan
6. Amiril Mukminin (AM)

Sebagai pemberi:
7. Suharjito (SJT) sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP).

Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kilas Balik

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Saat itu Susi Pudjiastuti dengan tegas melarang ekspor benur dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang digunakan untuk mencuri ikan di Indonesia.

Dua kebijakan fenomenal Susi Pudjiastuti itu langsung distop oleh Edhy Prabowo begitu menjadi menteri.

Orang dekat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini langsung membuka kran ekspor benur dan kapal yang ditangkap tidak lagi ditenggelamkan, tetapi disita.

Latar belakang Edhy Prabowo

Edhy Prabowo merupakan kader Partai Gerindra yang juga bagian dari lingkarang orang terdekat Prabowo Subianto.

Namanya masuk sebagai Menteri KKP di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 setelah Prabowo memutuskan berkoalisi dengan pemerintah.

Edhy Prabowo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional ini, menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP periode 2014-2019.

Edhy Prabowo pernah menjadi anggota dewan tiga periode berturut-turut mewakili kampung halamannya, Dapil I Sumatera Selatan.

Terakhir, Edhy duduk sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan, termasuk di dalam KKP.

Latar belakang Edhy Prabowo sebenarnya berasal dari prajurit TNI.

Edhy yang sempat masuk Akabri angkatan tahun 1991, belakangan dia tak bisa melanjutkan karirnya di militer.

Setelah keluar dari Akabri, Edhy Prabowo merantau ke Jakarta.

Dari situlah kesuksesannya bermula.

Secara tak sengaja dirinya bertemu dengan Prabowo yang saat itu masih berdinas di TNI AD dengan pangkat Letkol.

Seiring waktu berjalan, Edhy menjadi orang kepercayaan Prabowo.

Sembari bekerja, dia juga melanjutkan pendidikan dengan berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo.

Edhy jadi orang pertama yang bergabung di Gerindra saat partai itu baru didirikan Prabowo.

Selain sibuk sebagai pengurus partai dan anggota dewan, Edhy diketahui juga memiliki beberapa bisnis.

Harta kekayaan Edhy Prabowo

Berdasarkan informasi yang dibagikan dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Selasa (7/7/2020), Edhy Prabowo terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2019.

Pelaporan harta dalam LHKPN dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri KKP.

Total harta kekayaannya tercatat sebesar Rp 7 miliar atau tepatnya Rp 7.422.286.613.

Aset terbesar milik pria asal Sumatera Selatan ini berasal dari properti berupa bidang tanah dan bangunan yang nilainya Rp 4.349.236.180.

Dari 10 aset properti miliknya, sebanyak 7 bidang tanah berada di Kabupaten Muara Enim, dan tiga properti sisanya berada di Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Lalu untuk harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin, total yang dimiliki Edhy Prabowo tercatat sebesar Rp 890.000.000.

Rinciannya, 2 unit mobil, 2 unit motor, 1 sepeda, dan 1 genset. Kendaraan roda empat paling mahal yang dipunyai Edhy Prabowo yakni mobil Mitsubishi Pajero Sport Jeep dengan nilai Rp 500 juta.

Lalu kendaraan paling rendah yang dilaporkan yaitu Yamaha RX-King tahun 2002 senilai Rp Rp. 4.000.000.

Edhy juga mencantumkan kepemilikan 1 sepeda BMC sport dengan harga Rp 65.000.000.

Aset lain yang dilaporkan Edhy yakni berupa harta bergerak lain yang taksiran nilainya Rp 1.926.530.000.

Kemudian aset berupa kas dan setara kas sebesar Rp 256.520.433. Dalam laporan LHKPN, Edhy tak diketahui tak memiliki surat berharga dan utang.

Harta yang dilaporkan Edhy terbilang naik pesat. Pada 31 Desember 2018 atau saat duduk sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerinda, harta yang dilaporkannya yakni sebesar Rp Rp.4.562.804.877.

Edhy Prabowo, Gunakan Uang Izin Ekspor untuk Belanja Barang Mewah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Edhy Prabowo membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi ekspor benih lobster saat berkunjung ke Honolulu, Amerika Serikat pada 21-23 November.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan uang belanja barang mewah Edhy dan kawan-kawan itu berasal dari rekening dua pemilik perusahaan forwarder ekspor benih lobster PT ACK, ABT dan AMR.

PT ACK sendiri menampung uang yang diterima dari sejumlah perusahaan yang diloloskan untuk menjadi eksportir benur tersebut atas arahan Edhy Prabowo.

Kedua pemilik perusahaan itu, lanjut Nawawi, mentransfer sejumlah uang kepada staf istri Menteri KP Iis Rosyta Dewi, AP.

“Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar Rp3,4 Milyar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF dan APM,” kata Nawawi, Rabu (25/11/2020) malam.

“Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu AS ditanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta diantaranya berupa Jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy,” lanjutnya

Duduk Perkara Suap ke Edhy Prabowo

Duduk perkara kasus ini ditulis berdasarkan keterangan dari jumpa pers KPK, mulai Rabu (25/11/2020) malam, disiarkan langsung lewat kanal YouTube KPK RI.

Pada 14 Mei 2020, Edhy menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Pihak yang hendak menjadi eksportir benur harus memenuhi penilaian Tim Uji Tuntas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan itu.

Tim Uji Tuntas dipimpin oleh Staf Khusus Edhy bernama Andreau Pribadi Misanta (APS) selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. Ada pula Staf Khusus Menteri Edhy bernama Safri (SAF) selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.

Pada awal Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) bernama Suharjito (SJT) datang ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bertemu SAF. PT DPPP hendak menjadi eksportir benur. Untuk mengekspor benur, maka syaratnya harus melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK). PT ACK ini bertindak sebagai ‘forwarder’ benur dari dalam negeri ke luar negeri.

Selanjutnya, suap dari calon eksportir benur mengalir ke rekening PT ACK, berakhir untuk belanja-belanja:

Supaya diterima sebagai eksportir benur, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564,00.

“Selanjutnya PT DPP atas arahan EP melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster benur, dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakna perusahaan PT ACK,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam jumpa pers.

Uang-uang dari perusahaan-perusahaan yang berminat menjadi eksportir benur kemudian masuk ke rekening PT ACK. Adapun PT ACK sendiri dipegang oleh Amri dan Ahmad Bahtiar, diduga merupakan calon yang diajukan pihak Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja.

Uang dari rekening PT ACK kemudian ditarik masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar. “Masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar,” kata Nawawi.

5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih (staf istri Edhy) sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, istrinya bernama Iis Rosyati Dewi, stafsus Edhy bernama Safri, dan stafsus Edhy bernama Andreau Pribadi Misanta. Duit Rp 3,4 miliar itu dipakai belanja-belanja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS).

“Penggunaan belanja oleh EP dan IRW di Honolulu AS ditanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sekitar Rp 750 juta, di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy,” kata Nawawi.

“Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100 ribu dari SJT melalui SAF dan AM. Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total Rp 436 juta dari AM,” kata Nawawi.

Jadi, dugaan KPK, uang dari para calon eksportir benur yang terkumpul di rekening PT ACK itu kemudian ditransfer ke rekening lain dan digunakan untuk belanja-belanja di luar negeri.

Barang bukti

Sejumlah barang bukti dari kegiatan tangkap tangan diperlihatkan oleh KPK. Ada satu unit sepeda balap dalam kardus, jam tangan Rolex, hingga kartu ATM.

“Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, tas LV (Louis Vuitton), tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob n Co, tas koper Tumi dan Tas Koper LV,” kata Nawawi.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Rumah literasi Desa Gantarang

Read Next

Cara Ajukan Kartu Indonesia Pintar