ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
17 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Jokowi, Lelang Bisa Dimulai Desember 2020

Jokowi, Lelang Bisa Dimulai Desember 2020

Konfirmasitimes.com-Jakarta (25/11/2020). Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25//11/2020).

Presiden Jokowi berpesan agar APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan melakukan lelang bisa dimulai sejak Desember 2020 agar di awal Januari program sudah bisa dijalankan.

“Saat perekonomian kita masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan K/L, kepala Daerah terutama yang memiliki anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, dan lainnya, daerah juga sama, lakukan lelang sedini mungkin di Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya Januari sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA diserahkan,” pesan Jokowi.

Sedikit berbeda dengan prosesi di tahun-tahun sebelumnya, penyerahan tahun ini dilakukan baik secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), maupun secara virtual kepada seluruh Pimpinan K/L dan Daerah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari dalam keterangannya menjelaskan, penyampaian daftar secara lebih awal merupakan komitmen Pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi lebih cepat. Upaya ini merupakan bukti bahwa Indonesia dapat tetap produktif di masa pandemi Covid-19.  

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Proses penyusunan sampai penetapan APBN TA 2021 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu, meskipun dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Berbagai tahapan pembahasan, baik di internal Pemerintah maupun bersama DPR, sebagian besar dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, antara lain melalui rapat virtual”, kata Rahayu.

Lanjut Rahayu, “Ini menunjukkan bahwa Pemerintah tetap dapat melaksanakan tugas kenegaraan dan memberikan pelayanan dengan baik, melalui inovasi dan cara kerja baru, termasuk prosesi penyerahan DIPA ini”, terangnya.

Delapan menteri menerima DIPA secara simbolis, yang merupakan representasi dari fokus belanja bidang prioritas Pemerintah tahun 2021, yaitu kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, perlindungan sosial, pariwisata, ketahanan pangan, serta pertahanan keamanan.

Selain itu, penerima DIPA secara simbolis juga mempertimbangkan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan. Ke delapan K/L tersebut, yaitu: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Dampak Pandemi Covid-19, Bisnis Perhotelan Di Bali Alami Penurunan Drastis

Read Next

Menlu Rusia: AS Timbulkan Ancaman Teroris di Irak dan Suriah