ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
17 January 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

ILO Percaya Kemnaker Menjamin Kebebasan Berserikat dan Berunding di Indonesia

ILO Percaya Kemenaker Menjamin Kebebasan Berserikat dan Berunding di Indonesia

Konfirmasitimes.com-Jakarta (07/11/2020). Komite Kebebasan Berserikat ILO percaya dengan kebijakan dan komitmen terus menerus dari pemerintah Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI) dalam hal menjamin kebebasan berserikat dan berunding bersama di Indonesia.

Anwar Sanusi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyampaikan, ILO Geneva sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan karena sejak 2018 telah menjawab dan mengcounter semua tuduhan-tuduhan IUF dengan cara yang sangat baik, elegan, dan dengan didukung data yang akurat dan lengkap.

Pasalnya, kasus ketenagakerjaan Indonesia yang didaftarkan dan diadukan oleh International Union Food (IUF) sejak tahun 2018 ke ILO Geneva dinyatakan selesai. Kasus tersebut bernomor 3305.

“Alhamdulillah per hari ini kasus tersebut sudah dinyatakan closed (ditutup) dan selesai,” kata Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi kepada Konfirmasitime.com, Jumat (06/11/2020) di Jakarta.

Anwar Sanusi menceritakan, kasus tersebut dilaporkan oleh IUF ke ILO pada Februari 2018 dengan tuduhan telah terjadi pelanggaran kebebasan berserikat di PT Champ Resto Indonesia (CRI). Tuduhan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mutasi terhadap anggota serikat pekerja di CRI, yang semena-mena dan Pemerintah Indonesia dituduh melakukan keberpihakan kepada PT CRI.

Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengikuti sidang Governing Body ILO ke-340 yang dimulai setiap petang sampai dini hari melalui zoom pada setiap hari. Dan salah satu hasil Sidang Governing Body ILO ke-340 November 2020 ini adalah ditutupnya Kasus No. 3305.

Lebih lanjut, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa sejak 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara konsisten berjuang untuk menyanggah segala tuduhan di kasus tersebut dengan memberikan penjelasan kepada ILO Geneva beserta bukti-bukti dan data.

“Komite Kebebasan Berserikat di ILO Geneva mengapresiasi bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah pertemuan, dialog sosial yang produktif dan memfasilitasi penyelesaian di dalam negeri,” kata Indah kepada Konfirmasitime.com, Sabtu (07/11/2020) di Jakarta.

Akhirnya Komite Kebebasan Berserikat ILO Geneva menerima dan memahami penjelasan dan sanggahan dari pemerintah Indonesia bahwa kasus PHK yang dilaporkan telah memiliki putusan hukum di Indonesia dan para pihak berkomitmen untuk melaksanakan putusan hukum tersebut; proses mutasi yang dilakukan adalah karena kebutuhan CRI yang sudah dikomunikasikan ke pekerja melalui dialog sosial; sehingga mutasi bukan karena alasan keanggotaan dalam serikat pekerja.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Perdana! Debat Publik Pilkada Solo Paslon Gibran vs BaJo

Read Next

Terjadi Lagi! Baku Tembak Dengan KKB Di Papua, Prajurit TNI Kembali Gugur