Menlu AS Kunjungi PBNU, NU Guarantor Stabilitas Global

Menlu AS Kunjungi PBNU, NU Guarantor Stabilitas Global

Konfirmasitimes.com-Jakarta (29/10/2020). Kunjungan Menlu AS Mike Pompeo ke Indonesia, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pompeo melalui akun Twitter-nya pada hari ini mengabarkan telah tiba di Indonesia.

“Menantikan pertemuan dengan Presiden @jokowi dan Menteri Luar Negeri @Menlu_RI untuk membahas visi bersama kita tentang #IndoPasifik yang bebas dan terbuka dan pidato saya kepada @nahdlatululama tentang nilai-nilai bersama yang mendukung perdamaian dan kemakmuran regional,” tulis Pompeo di akun Twitternya.

Dalam cuitannya Pompeo juga menuliskan akan menyambangi organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia, yaitu ormas Nahdlatul Ulama.

SEJARAH NAHDLATUL ULAMA SEBAGAI ORGANISASI ISLAM

Nahdlatul Ulama sendiri merupakan sebuah organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H) di kota Surabaya. Organisasi ini sendiri terbentuk oleh para Alim Ulama dan di prakarsai oleh:

K.H. Hasyim Asy’ari (Tebu Ireng), K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Bisri (Jombang), K.H. Riduwan (Semarang), K.H. Nawawi (Pasuruan), K.H.R Asnawi (Kudus), K.H.R. Hambali (Kudus), K. Nakhrawi (Malang), K.H. Doromuntaha (Bangkalan), K.H.M. Alwi Abdul Aziz dan masih banyak lagi. NU sendiri diketuai oleh K.H. Hasyim Asy’ari.

Organisasi Islam ini sendiri terbentuk oleh para Alim Ulama dan di prakarsai oleh: K.H. Hasyim Asy’ari (Tebu Ireng), K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Bisri (Jombang), K.H. Riduwan (Semarang), K.H. Nawawi (Pasuruan), K.H.R Asnawi (Kudus), K.H.R. Hambali (Kudus), K. Nakhrawi (Malang), K.H. Doromuntaha (Bangkalan), K.H.M. Alwi Abdul Aziz dan ulama-ulama nusantara lainnya. NU sendiri diketuai oleh K.H. Hasyim Asy’ari.

Dalam karyanya, Adab al-‘Alim wa-Al-Mutta’allim, KH. Hasyim Asy’ari terlihat banyak dipengaruhi oleh tradisi pendidikan Islam klasik dan penulis-penulis klasik seperti Imam al-Ghazali dan Al-Zarnuji.

Peran NU sebagai salah satu guarantor stabilitas global

The Huffington Post : “Stirrings of a Humanitarian Islam,” , oleh Kabir Helminski. “Adalah penting bahwa para pemimpin dan pembuat opini Barat menyadari bahwa ekstremisme dan teror Islam muncul dari jaringan faktor-faktor kompleks – sejarah, agama, ekonomi, dan politik – dan bahwa Islam bukanlah sistem kepercayaan yang monolitik. Terlepas dari maraknya mentalitas Wahhabi yang baru-baru ini dipromosikan, Islam tradisional memiliki sejarah panjang tentang nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, dan bahwa sebagian besar Muslim pantas dipandang sebagai sekutu dalam menciptakan dunia yang manusiawi dan adil. ”

Komite Hijaz

Pada tahun 1924-1925, Arab Saudi dipimpin oleh Ibnu Saud, Raja Najed yang beraliran Wahabi. Aliran ini sangat dominan di tanah Haram, sehingga aliran lain tidak diberi ruang dan gerak untuk mengerjakan mazhabnya.

Semasa kepemimpinan Ibnu Saud, terjadi eksodus besar-besaran ulama dari seluruh dunia. Mereka kembali ke negara masing-masing, termasuk para pelajar Indonesia yang sedang mencari ilmu di Arab Saudi.

Aliran Wahabi yang terkenal puritan menjaga kemurnian ajaran dari syirik dan bid’ah, juga berencana mengahancurkan situs dan beberapa tempat bersejarah milik umat Islam, seperti rumah Nabi Muhammad SAW dan sahabat, termasuk makam Nabi Muhammad pun hendak dibongkar.

Perjuangan kalangan pesantren yang saat itu diinisasi oleh KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) menunjukkan bahwa ulama pesantren juga melakukan perjuangan dalam skala internasional dengan melakukan upaya diplomasi global. Sebab, KH Hasyim Asy’ari, Kiai Wahab, KH Raden Asnawi Kudus, dan tokoh-tokoh pesantren lain melihat bahwa warisan intelektual para ulama dalam ijtihadnya yang berdampak munculnya beragam madzhab harus tetap dipertahankan.

Sentimen anti-madzhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Kiai Wahab bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung Centraal Comite Al-Islam (CCI)–dibentuk tahun 1921–yang kemudian bertransformasi menjadi Centraal Comite Chilafat (CCC)—dibentuk tahun 1925–akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam (Muktamar ‘Alam Islami) di Mekkah tahun 1926.

Sebelumnya, CCC menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21-27 Agustus 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam.

Usul Kiai Wahab antara lain: “Delegasi CCC yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Mekkah harus mendesak Raja Ibnu Sa’ud untuk melindungi kebebasan bermadzhab. Sistem bermadzhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan”.

Sebelumnya, Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh CCC yaitu W. Wondoamiseno, KH Mas Mansur, dan H.O.S Tjokroamonoto, juga Ahmad Soorkatti. Namun, diplomasi Kiai Wahab terkait Risalah yang berusaha disampaikannya kepada Raja Ibnu Sa’ud selalu berkahir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif dari para kelompok modernis tersebut.

Umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah merasa sangat perihatin kemudian dan merasa harus mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud. Hal ini, membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam ini telah mendapat restu KH Muhammad Hasyim Asy’ari (1871-1947).

Pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Mekkah. Para ulama dipimpin KH Hasyim Asy’ari datang ke Kertopaten, Surabaya dan sepakat menunjuk KH Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz.

Namun, setelah KH Raden Asnawi terpilih, muncul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi? Maka lahirlah Jam’iyah Nahdlatul Ulama (nama ini atas usul KH Mas Alwi bin Abdul Aziz) pada 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M.

Setelah berdiri, Komite Hijaz yang ahirnya diberi nama Nahdlatul Ulama, menemui Raja Ibnu Suud di Hijaz (Saudi Arabia) untuk menyampaikan beberapa permohonan, seperti meminta Hijaz memberikan kebebasan kepada umat Islam di Arab untuk melakukan ibadah sesuai dengan madzhab yang mereka anut.

Karena untuk mengirim utusan ini diperlukan adanya organisasi yang formal, maka didirikanlah Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926, yang secara formal mengirimkan delegasi ke Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud.

Adapun lima permohonan yang disampaikan oleh Komite Hijaz:

Pertama, memohon diberlakukan kemerdekaan bermazhab di negeri Hijaz pada salah satu dari mazhab empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Atas dasar kemerdekaan bermazhab tersebut hendaknya dilakukan giliran antara imam-imam shalat Jum’at di Masjidil Haram dan hendaknya tidak dilarang pula masuknya kitab-kitab yang berdasarkan mazhab tersebut di bidang tasawuf, aqidah maupun fikih ke dalam negeri Hijaz, seperti karangan Imam Ghazali, imam Sanusi dan lain-lainnya yang sudaha terkenal kebenarannya.

Kedua, memohon untuk tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah yang terkenal sebab tempat-tempat tersebut diwaqafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan bangunan Khaezuran dan lain-lainnya berdasarkan firman Allah “Hanyalah orang yang meramaikan Masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah” dan firman Nya “Dan siapa yang lebih aniaya dari pada orang yang menghalang-halangi orang lain untuk menyebut nama Allah dalam masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya.”

Ketiga, memohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia, setiap tahun sebelum datangnya musim haji mengenai tarif/ketentuan biaya yang harus diserahkan oleh jamaah haji kepada syaikh dan muthowwif dari mulai Jedah sampai pulang lagi ke Jedah. Dengan demikian orang yang akan menunaikan ibadah haji dapat menyediakan perbekalan yang cukup buat pulang-perginya dan agar supaya mereka tidak dimintai lagi lebih dari ketentuan pemerintah.

Keempat, memohon agar semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ditulis dalam bentuk undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Kelima, Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) memohon balasan surat dari Yang Mulia yang menjelaskan bahwa kedua orang delegasinya benar-benar menyampaikan surat mandatnya dan permohonan-permohonan NU kepada Yang Mulia dan hendaknya surat balasan tersebut diserahkan kepada kedua delegasi tersebut.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Komite Hijaz yang merupakan respons terhadap perkembangan dunia internasional ini menjadi faktor terpenting didirikannya organisasi NU.

Berkat kegigihan para kiai yang tergabung dalam Komite Hijaz, aspirasi dari umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah diterima oleh raja Ibnu Saud. Makam Nabi Muhammad yang akan dibongkar pun tidak jadi dihancurkan.

Peran Gus Dur damaikan konflik Palestina – Israel

Pada tahun 1994 Dr (Hc). KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan beberapa orang temannya diundang oleh Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania.

Dalam buku berjudul Damai Bersama Gus Dur Djohan Effendi menulis bahwa ketika berkunjung ke Israel Gus Dur menyempatkan diri bertemu dengan sejumlah warga negara Israel baik dari kalangan orang-orang Yahudi maupun dari kalangan orang-orang Arab Muslim dan Kristen.

Gus Dur juga merasakan adanya hasrat damai yang kuat dari warga Israel, bahkan mereka mengatakan kepada almarhum Gus Dur: “Hanya mereka yang berada dalam keadaan perang yang bisa merasakan apa mana kata damai”.  

Setelah mendengar curahan hati rakyat Israel inilah KH. Abdurrahman Wahid menjadi tersentuh dan tergerak nuraninya untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina secara jujur dan adil dengan mengedepankan win-win solution.

Dalam artikel berjudul “RI Dilamar Jadi Mediator Konflik Palestina – Israel,” Derek Manangka menulis bahwa Indonesia dan Israel telah membuka komunikasi informal jauh sebelum Gus Dur berkunjung ke Israel, yakni melalui kunjungan tidak resmi Perdana Menteri (PM) Yitzhak Rabin ke kediaman pribadi Presiden RI kedua, H. Muhammad Soeharto pada bulan Oktober 1992.

Kunjungan ini bertujuan meminta jasa baik Indonesia sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok (GNB) untuk menjembatani konflik Palestina – Israel.  

Gus Dur berpendapat bahwa Yitzhak Rabin perlu bertemu dengan Suharto karena dua hal utama. Pertama adalah posisi Soeharto sebagai Ketua Gerakan Non-Blok, dan Kedua terkait erat dengan persoalan internal negara-negara Islam.

Adapun mengenai isu hubungan diplomatik dengan Israel, Gus Dur menyatakan: “Indonesia dalam berhubungan dengan Israel hendaknya jangan membuat teman baru dengan meninggalkan teman lama. Masih banyak negara Islam yang memusuhi Israel. Selain itu hubungan diplomatik bukan satu-satunya cara bagi Indonesia untuk berhubungan dengan Israel”.

Sementara itu, hubungan dagang antara Indonesia dan Israel yang digagas oleh KH. Abdurrahman Wahid sepenuhnya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia serta sebagai media bagi RI untuk terlibat penuh dan ikut serta secara aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Dalam percakapan antara Gus Dur dengan Presiden Soka Gakkai Internasional, Daisaku Ikeda, mantan presiden RI keempat itu mengungkapkan beberapa alasan utama yang menjadi latar belakang kebijakannya agar Indonesia membuka hubungan perdagangan dengan Israel.  

“Saya selalu berpikir, selama ini negara kami telah lama berhubungan dengan Uni Soviet dan China yang tidak mengizinkan warga negaranya memeluk agama. Saya menganggap perlu diusahakan mencari kunci pembinaan hubungan dengan negara manapun, tanpa memandang bagaimana latar belakang masa lampau, maupun seberapa jauh kesulitan masalah yang ada diantara negara tersebut dengan negara kami,” ujar Gus Dur kepada Daisaku Ikeda sebagaimana tertulis dalam buku KH Abdurrahman Wahid & Daisaku Ikeda, Dialog peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian.

Hal ini menunjukkan bahwa Gus Dur ingin agar Indonesia melakukan hubungan interaktif dan berkomunikasi secara aktif kepada seluruh negara yang ada di dunia ini tanpa kecuali, baik dalam bentu hubugan diomatik, hubungan dagang, hubungan militer maupun jenis hubungan-hubungan antar negara lainnya.  

Apalagi Israel bukanlah negara atheis seperti hal-nya China, Vietnam, Kuba, Korea Utara, dan Uni Soviet melainkan negara demokrasi yang secara formal berbentuk sekuler tetapi sangat dipengaruhi oleh peradaban agama yahudi, sehingga dari sudut pandang ini tidaklah bertentangan dengan Pancasila.

“Bahkan selama ini saya telah berulang kali mengadakan kunjungan ke Israel, walaupun saya mengetahui adanya berbagai penentangan dan kritikan,” ujar Gus Dur kepada Daisaku Ikeda.

Almarhum Gus Dur memang dikenal publik termasuk pihak yang pernah beberapa kali berkunjung ke Israel guna mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina serta membina hubungan kultural, religius, budaya dan akademis dengan Israel demi seutuhnya kepentingan bangsa Indonesia.  

Peran aktif almarhum Gus Dur dalam mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel terlihat jelas dari keikutsertaan almarhum Gus Dur sebagai anggota dan pendiri Yayasan Shimon Peres (Shimon Peres Foundation).

Menurut Juru Bicara Kepresidenan di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar, Yayasan Shimon Peres didirikan untuk menciptakan perdamaian di dunia, inilah sebab mengapa Gus Dur bersedia menjadi salah satu pendiri Yayasan Shimon Peres jauh sebelum menjadi Presiden RI.

“Keberadaan Presiden Wahid di yayasan tersebut justru karena beliau konsisten untuk memperjuangkan perdamaian. Gus Dur mengenal orangnya dan tulisan Shimon Peres. Justru dari orang-orang semacam itu diharapkan lahir bibit-bibit perdamaian,” ujar Wimar Witoelar kepada media sebagaimana ditulis oleh “Koran Kompas” (16/10/2010). 

Saat Gus Dur Bela Holocaust ‘Yahudi’

Dalam satu persidangan bertema “Holocaust” di Ritz-Carlton Hotel, Jimbaran, Bali, pada 12 Juni 2007, Gus Dur mengajak rakyat membela holocaust. Ada apa dengan holocaust ?

Holocaust yang selalu didakwa sebagai pembunuhan jutaan orang Yahudi Eropa dan Afrika Utara pada masa Perang Dunia II. Kala itu, Iran mengadakan persidangan kontroversi, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka, termasuk golongan yang membantah wujudnya peristiwa holocaust itu.

Menanggapi persoalan tersebut, Gus Dur menyampaikan dalam sebuah wawancara.

Di bawah ini adalah petikan wawancaranya yang dipetik dari Radio Nederland Wereldomroep [RNW].

Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Sebenarnya apa inti persidangan ini?

Gus Dur [GD]: Ya, seminar hubungan antara agama. Setelah selesai seminar, pagi tadi , saya kata kepada salah seorang penganjur seminar, Colin Tail, orang Amerika, bahwa kita harus buat kenyataan membela Holocaust.

Hubungan saya dengan Presiden Mahmoud Ahmadinejad baik, tetapi itu tidak berarti bahwa kita selamanya harus sependapat. Pandangan tentang itu (holocaust) saya jauh berbeda dengan dia. Saya membela, dia menentang, berbeda dari dia. Itulah kenyataannya.

RNW: Maksudnya membela holocaust? Ini bagaimana Gus Dur?

GD: Lho iya, bahwa Holocaust itu ada. Kan Ahmadinejad mengatakan tidak ada.

RNW: Kalau dia mengatakan tidak ada alasannya adalah anti Israel?

GD: Iya, tetapi yang jelas, buktinya yang ada menyatakan Holocaust itu wujud. Saya pernah ke museum holocaust di Tel Aviv, melihat ratusan ribu sepatu. Itu menunjukkan bahwa dulu sepatu itu kan dipakai orang.

RNW: Tetapi apa perlunya Gus Dur mengadakan seminar seperti ini ?

GD: Seminarnya tentang masalah lain iaitu hubungan antara agama. Holocaust itu kan tambahan saja.

RNW: Kalau begitu apa perlunya menambah kes holocaust Gus Dur?

GD: Ya, untuk membela kebenaran.

RNW: Tapi pihak lain mengatakan peristiwa itu provokasi?

GD: Ya biar aja. selama kita membuat kenyataan, adakah kita buat kenyataan melulu atau memikir soal orang lain.

Gus Dur pemimpin agama paling berpengaruh di dunia Muslim

Gus Dur, digambarkan oleh Wall Street Journal sebagai “satu-satunya pemimpin agama paling berpengaruh di dunia Muslim” dan ” sekutu terpenting yang dimiliki Barat dalam perjuangan ideologis melawan radikalisme Islam. “

Gus Dur menghubungkan para pemimpin Muslim moderat dalam jaringan ‘mercusuar dalam dunia Islam’ yang akan mempromosikan toleransi dan kebebasan berpikir dan beribadah.”

Nilai Tawar NU di OKI

OKI merupakan organisasi dunia kedua terbesar setelah PBB, dengan keanggotaannya yang terdiri dari 57 negara Islam atau berpenduduk Islam – tentu diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan OKI dapat memberi warna pada situasi politik dan keamanan di tingkat global.

OKI didirikan atas prakarsa Raja Hussein II (Maroko) dan Raja Faisal (Arab Saudi) pada tanggal 25 September 1969 berdasarkan Deklarasi Rabat (Maroko) dan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, yang memiliki Sekretaris Jenderal yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi saat ini.

Selain Indonesia sendiri yang memiliki hak suara sebagai negara anggota OKI. NU sendiri melalui International Summit (KTT International) juga dapat mengeluarkan deklarasi.

Pada tanggal 9 dan 10 Mei 2016, sekitar 400 pemimpin dan cendekiawan Muslim tradisional dan moderat dari 30 negara berkumpul untuk menghadiri International Summit of Moderate Islamic Leaders (KTT Internasional Pemimpin Islam Moderat) yang disponsori oleh organisasi Muslim terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU). 

Pada kesimpulan KTT, PBNU mengumumkan 16 poin deklarasi yang menegaskan diantaranya, bahwa para peserta mendukung pemahaman dan praktik Islam Sunni tradisional NU; mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mendorong ekstremisme dan teror Islam di seluruh dunia; dan berkomitmen pada NU untuk mengembangkan aliansi global yang akan menangani ancaman double ekstremisme Sunni dan Syiah.

Mengakui signifikansi global acara tersebut, Associated Press (AP) menetapkan ISOMIL “The Big Story” pada Senin, 9 Mei. Acara ini diliput oleh ratusan media di seluruh Amerika Serikat dan internasional, mulai dari New York Times , Washington Post , Daily Mail dan Hindustan Times, surat kabar lokal, stasiun radio dan televisi di seluruh AS. Bahkan Koresponden senior CNN Ivan Watson juga ikut melaporkan kegiatan tersebut, langsung dari Jakarta.

NU: Ormas Islam terbesar di dunia

Saat menghadiri acara pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengakui NU merupakan salah satu ormas islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia.

“Indonesia tentu sangat mengetahuinya, bahwa kita adalah penduduk dengan pemeluk Islam terbesar. NU adalah salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, di samping juga Muhammadiyah. Bahkan bisa dikatakan NU juga ormas Islam terbesar di dunia,” kata JK di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (05/09/2015).

Dengan begitu, setiap pernyataan yang sampaikan PBNU ke publik sangat berpengaruh bagi stabilitas dunia itu sendiri.

Dari kunjungan Mike Pompeo ke PBNU, publik mulai mengira-ngira skema besar perubahan tatanan politik global dan domestik apa yang terjadi kedepan ?

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Kamrussamad: Semoga Tidak Ada Pembangkangan Sipil Menolak Bayar Pajak

Read Next

Arus Lalu Lintas Arah Puncak Terpantau Padat, Polisi Terapkan Skema One Way