UMP 2021 Tak Naik, Pengusaha dan Buruh Bersuara Hingga Ancam Mogok Massal

aksi buruh

Konfirmasitimes.com-Jakarta (28/10/2020). Upah minimum pada 2021 ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah sama dengan 2020 atau artinya tidak mengalami kenaikan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Menaker.

Menaker meminta kepada Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi 2021 dilakukan pada 31 Oktober 2020. Serta meminta gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Gubernur untuk menyampaikan surat edaran tersebut kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait,” kata Menaker.

Menanggapi hal tersebut, berdasarkan informasi yang dihimpun, Aliansi Buruh Jabar (AJB) berencana menggelar mogok nasional apabila pemerintah tidak meneken kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Meski saat ini Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan surat edaran (SE) yang isinya menyatakan tidak ada kenaikan upah pada tahun 2021 dikarenakan masih masa pandemi.

Menurut juru bicara ABJ, Roy Jinto Feriawan, SE tidak adanya kenaikan UMK tahun 2021 yang diterbitkan malam tadi hanya berlaku untuk internal dan bukan berlaku untuk buruh. Roy menegaskan pemerintah harusnya tunduk kepada aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

“Amanat PP 78 pasal 43 disebutkan lima tahun setelah diberlakukan maka dia harus melakukan survei kehidupan layak (KHL). Hari ini harusnya survei KHL tapi pemerintah tidak mau melaksanakan. Jadi bisa saja skemanya inflansi plus KHL atau KHL plus inflansi. Atau melihat kalau tidak survei adalah rata – rata kenaikan lima tahun, bisa dijadikan dasar, karena yang surat edaran itu tidak ada dasar hukumnya,” kata Roy didepan kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung.

Roy mengatakan adanya dasar hukum yang resmi tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Ridwan Kamil dan Dewan Pengupahan Jawa Barat agar segera meneken rekomendasi besaran UMP 2021. Karena pada hari ini juga, tengah berlangsung rapat soal hal serupa.

Roy mengancam, apabila tidak segera diteken besaran UMP 2021, rencana mogok nasional akan segera dilakukan. Langkah pertama adalah dengan menggelar unjuk rasa secara serempak di masing – masing kantor kepala daerah, sebelum puncaknya di kantor Gubernur Jawa Barat dan di Jakarta.

“Saya mendapatkan informasi bahwa saat ini Gubernur Jawa Barat dan Dewan Pengupahan tidak memutuskan menaikkan besaran UMP 2021. Sampai saat ini belum ada perwakilan dari pemerintah yang menemui perwakilan buruh didepan,” kata Roy.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menolak keras keputusan pemerintah yang tidak menaikan upah minimum atau UMP 2021. Andi Gani mengaku kecewa disaat kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, keputusan ini akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

“Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang lagi turun, tentu sangat berat,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Andi Gani meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan. Dia mengakui pengusaha memang banyak yang lagi dalam kondisi susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan UMP 2021.

Sementara, bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan UMP setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyampaikan keputusan pemerintah sudah sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam PP No.78 tahun 2015. Yakni UMP Tahun berjalan ditambah (UMP tahun berjalan dikalikan Pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun 2020).

“Jika kita hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan, maka kenaikan 0 persen sudah sangat bijak,” kata Sarman, dalam keterangannya kepada media, Selasa (27/10/2020).

Selain itu, Sarman beranggapan jika UMP dipaksakan untuk naik, maka implikasinya adalah terjadi PHK. Hal ini, kata Sarman, sebagai bentuk rasionalisasi pengusaha di tengah himpitan krisis pandemi covid-19 ini.

Keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimun pada 2021 mendatang dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

“Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak menambah karyawan baru,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, dalam keterangannya kepada media, Selasa (27/10/2020).

Sarman juga menekankan mengenai kondisi dunia usaha saat ini yang sudah tidak memungkinkan untuk menaikkan UMP 2021. Bisa bertahan saja, menurut dia, sudah sangat bagus.

“Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos-ngosan untuk mampu bertahan sangat tidak memungkinkan menaikkan UMP 2021. Banyak pengusaha sudah sangat terpuruk, cash flow sudah mengkhawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan semakin terpuruk,” ujarnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Harga Sawit Turun, Pekan Ini Dibayar Seharga Rp2.092,40 per Kg

Read Next

Bea Cukai Gagalkan Masuknya Impor Pisau Cukur Tiruan