Fakta Dibalik Keputusan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada Serentak Saat Pandemi

Konfirmasitimes.com-Jakarta (26/10/2020). Peneliti ICW menduga ada peran orang-orang kuat di balik keputusan pemerintah dan penyelenggara pemilu yang sepakat untuk tetap menggelar Pilkada 2020 pada Desember mendatang.

Dalam keterangannya Peneliti ICW, Egi Primayogha, Minggu (25/10/2020) mengatakan bahwa adanya paksaan dari orang kuat tersebut, Pilkada 2020 tetap digelar di tengah pandemi. Pemerintah seakan mengabaikan potensi munculnya klaster baru corona di tengah pilkada.

“Kami sejujurnya curiga bahwa pemaksaan pilkada di tengah pandemi adalah salah satu rangkaian upaya dari orang-orang kuat untuk menumpuk kekayaannya, dalam hal ini kita bicara oligarki yang ingin memastikan pencaplokan sumber daya di daerah,” ujar Egi.

“Jadi sekali lagi kami masih mendorong pilkada ditunda,” sambungnya.

Egi juga menambahkan bahwa memburuknya penularan corona pasca Pilkada, jelas menjadi ketakutan utama dari banyak pihak. Hal itu didukung fakta masih belum patuhnya masyarakat menjalankan protokol kesehatan corona yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau saya ambil data kemarin kasus positif terus berada di angka yang mengkhawatirkan, tentunya kalau Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi yang belum juga mereda, pasti pelaksanaannya akan memperparah kondisi COVID yang ada,” ucap Egi.

Lebih lanjut, ICW juga memprediksi kecurangan saat Pilkada di tengah pandemi akan makin merajalela. Hal ini dikarenakan pengawasan bakal mengendur di tengah pandemi corona.

“Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tentunya akan membuka potensi kecurangan di tengah pandemi yang semakin marak, pengawasan akan melemah,” ungkap Egi.

Tak hanya kecurangan, dalam Pilkada 2020 ini, ICW menilai politik uang juga akan marak. Sebab, ekonomi masyarakat tengah menurun karena adanya pandemi corona.

Sehingga, wajar jika ICW dan sejumlah pihak lainnya masih berharap agar Pilkada 2020 dapat ditunda penyelenggaraannya.

“Di tengah kondisi warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, politisasi bansos oleh petahana atau praktik jual beli suara akan makin marak,” kata Egi.

“(Hal) ini sudah kami prediksi sehingga sekali lagi kami masih mendorong agar pilkada di tengah pandemi untuk ditunda,” tutupnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Tahap 2! Begini Cara Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai UMKM

Read Next

Jakarta Tiadakan Sistem Ganjil Genap Selama PSBB Transisi, Ini Dia Jadwalnya