Wacana Pengadaan Mobil Untuk Pimpinan KPK Tuai Kritikan

Ketua KPK Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri

Konfirmasitimes.com-Jakarta (18/10/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri baru-baru ini menjadi sorotan sejumlah pihak terkait wacana pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, dewan pengawasan hingga pejabat struktural di lingkungan lembaga antirasuah.

Pengadaan mobil dinas tersebut diajukan KPK dalam anggaran tahun 2021. Besaran anggaran meliputi untuk mobil dinas Ketua KPK Firli Bahuri senilai Rp 1,45 miliar. Sementara empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar.

Usulan ini sudah disetujui Komisi III DPR selaku mitra kerja KPK. Namun, mengenai besaran rincian anggaran pengadaan mobil dinas itu saat ini belum final.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membenarkan DPR menyetujui anggaran mobil dinas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2021. Alasannya kebutuhan pimpinan KPK yang sejak lama tidak mengganti mobil dinas.

Arsul menjelaskan, anggaran pengadaan mobil dinas itu dimulai pada pembahasan trilateral antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan KPK. Kemudian anggaran diajukan ke DPR sebagai Rancangan APBN tahun 2021.

Wacana pengadaan mobil dinas itu menuai kritik dari pegiat anti korupsi. Pengadaan mobil dinas itu dinilai melunturkan semangat pembentukan KPK untuk memberantas korupsi dengan menjunjung nilai-nilai integritas, salah satunya yakni kesederhanaan.

“ICW mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukan keserakahan dari pimpinan KPK. Pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji pimpinan KPK. Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Melihat dari pelanggaran etik yang diterima Firli terkait penggunaan helikopter, Kurnia menyebut praktik hedonisme sepertinya menjadi hal wajar yang dilakukan para komisioner.

Sejatinya, menurut ICW, sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, para pimpinan peka dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang dilanda pandemi Covid-19. Sangat tidak etis jika meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran tersebut.

“Di luar dari itu, sampai saat ini tidak ada prestasi mencolok yang diperlihatkan oleh KPK, baik pimpinan maupun dewan pengawas itu sendiri. Harusnya, penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kerja yang maksimal,” kata Kurnia.

Pengadaan mobil dinas tersebut turut membuat mantan pimpinan KPK angkat bicara. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, sejatinya pimpinan KPK bisa memikirkan hidup lebih sederhana.

Saut menyarankan agar pimpinan KPK era Komjen Firli Bahuri jika ingin kendaraan lebih mewah bisa mengajukan kredit dibanding meminta kepada negara. Saat masih menahkodai lembaga antirasuah, Saut mengaku bersama pimpinan lain hanya mengajukan gaji untuk para pegawai tanpa pernah sekali pun terbesit meminta kendaraan dinas.

Hal Senada dikatakan Laode M Syarif. Wakil pimpinan KPK jilid IV ini mengatakan, pembahasan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan dan pejabat struktural tidak pernah dilakukan selama menjabat di lembaga antirasuah.

Menurut Laode, walaupun status para pegawai KPK telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), independen dan kesederhanaan yang menjadi nilai luhur lembaga antirasuah tidak boleh sampai ditinggalkan. Terlebih setelah melihat kondisi bangsa saat pandemi ini.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad, menilai wacana mobil dinas untuk jajaran pimpinan KPK era Firli Cs, tidak tepat. Selain diajukan dalam kondisi krisis ekonomi karena pandemi, prinsip kesederhanaan KPK yang selama ini dipegang teguh dapat sirna.

Dia menambahkan, sebaiknya wacana tersebut ditiadakan dulu untuk sementara. Walau anggaran tersebut direalisasi di akhir 2021, namun dia meyakini tidak ada yang bisa menjamin bahwa krisis ekonomi telah sirna di saat itu.

Lantaran menuai polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau ulang proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan bagi pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

“Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut dan saat ini kami sedang melakukan “review” untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku,” kata Sekjen KPK Cahya H Harefa, dalam keterangannya beberapa hari lalu.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Pilkada 2020; KPU Kota Padang Telah Menetapkan Daftar Pemilih Tetap

Read Next

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM SI Akan Turun Aksi Damai