Mengapa UU Cipta Kerja Ditolak Banyak Orang

Konfirmasitimes.com-Jakarta (18/10/2020). Pasca sidang paripurna DPR RI, empat draf UU Cipta Kerja muncul dalam waktu berdekatan. Menurut sejumlah akademisi, itu merupakan indikasi undang-undang tidak sah.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam keterangannya menyampaikan bahwa sejak awal penyusunan, UU Ciptaker menyalahi aturan.

“Naskah akademis dibuat bersamaan dengan penyusunan undang-undang, padahal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan, naskah akademis itu adalah perumusan masalah yang tidak tergambarkan dalam RUU,” kata Asfina.

Sementara, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sudah kehilangan legitimasi.

“Dalam hukum tata negara (undang-undang yang) tidak sah, tidak otomatis batal tapi bisa diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Presiden yang baik harusnya merespon dan membatalkan, ini clear sekali setelah paripurna dan kemudian diubah-ubah. Jadi batalkan atau tunda sehingga dapat dibuat dengan cara yang demokratik,” terangnya.

Meski sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR untuk mengulang proses penyusunan undang-undang, Presiden Joko Widodo menegaskan para pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Pembunuh Rangga di Aceh Meninggal di Tahanan

Read Next

Survei: PSBB Minta Dihentikan