Tiga Tahun Anies Menjabat, Janjinya yang Dulu Jadi Sorotan

anies baswedan corona

Konfirmasitimes.com-Jakarta (17/10/2020). Tiga tahun sudah, Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah janji Anies, menjadi sorotan, yakni rumah DP Rp 0 dan penanganan banjir.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam keterangannya menyampaikan bahwa dalam membuat program kerja itu sudah diatur. Ada yang selesai dalam satu tahun hingga 5 tahun.

“Ya kan Pak Gubernur sudah mengatur, program ini kan bukan tiga tahun, program kepemimpinan kan sudah diatur mana yang konsentrasi mana yang pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, terkait banjir ya kan dimulai dari tahun pertama sampai tahun kelima ada tahapannya,” kata Riza, Jumat (16/10/2020).

Mengenai janji DP Rp 0, kata Riza, itu bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, program rumah DP Rp 0 juga akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.

“Terkait dengan DP Rp 0 juga begitu dan itu kan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov. Pemprov bersama dengan BUMD, Dinas Perumahan, Sarana Jaya, kemudian juga dengan pihak swasta. Jadi kerja sama semua, bahkan juga Pemerintah Pusat jadi itu kerja sama kita semua, Pemerintah Pusat, Provinsi, BUMD dan pihak swasta,” ucapnya.

Lebih lanjut, Riza optimistis 23 janji kampanye Anies akan terealisasi di akhir periode.

“Ya kita optimis dong, waktu kita membuat janji Pak Anies-Sandi kan semua sudah dihitung. Kita optimis bahwa semua yang kita janjikan visi misi program kita laksanakan, juga janji-janji yang 23 itu,” kata Riza.

Diketahui, sejumlah fraksi DPRD DKI memberi kritik di tahun ketiga Anies memimpin Ibu Kota. DPRD DKI menyoroti mandeknya program DP Rp 0 dan penanganan banjir.

“Rumah (DP) Rp 0 sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP Rp 0. Kalau Pemprov DKI melibatkan BUMD yang ada, saya rasa cepat berhasil, karena kita tidak bisa menyerahkan program DP Rp 0 ini ke Dinas Perumahan misalnya. Dinas Perumahan tidak punya kemampuan tentang itu. Maka harus melibatkan pihak BUMD. DKI kan punya Jakpro, Sarana Jaya,” kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Jadi Sorotan, Masih Ada Cakada Kumpulkan Massa Kampanye

Read Next

Benarkah Kegaduhan Demo UU Cipta Kerja Karena Publik Lebih Percaya Medsos?