Ingat! Selain Di Tilang, ODOL Bisa Di Pidana

odol

Konfirmasitimes.com-Jakarta (16/10/2020). Kasus kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) bisa berujung pidana.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi.

Maka dari itu, kendaraan truk ataupun angkutan barang yang over dimensi harus dinormalisasi, disesuaikan dengan keadaan semula.

Telah diamanahkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 307 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

“Kendaraan yang kelebihan muatan atau overload, selain ditilang, harus melakukan transfer muatan, dan dihentikan untuk sementara tidak dapat melanjutkan perjalanan. Biaya yang timbul dari transfer muatan menjadi beban operator kendaraan angkutan tersebut,” kata Dirjen Budi, dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Disamping itu, terkait sistem manajemen keselamatan, telah pula diamanahkan oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 204 ayat 1 yang berisi perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan.

Kemudian, lanjut Dirjen Budi, dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ, sistem manajemen keselamatan ditargetkan untuk dapat menurunkan angka fatalitas kecelakaan yang melibatkan bus angkutan umum. Jika sering terlibat kecelakaan, secara finansial akan berpengaruh bagi perusahaan, selain itu, citra perusahaan juga akan jatuh.

“Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan,” katanya.

Menurutnya, dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan perlu adanya sinergi antara pemerintah dan operator. Pemerintah telah berupaya dengan menerbitkan regulasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap aspek keselamatan yang dapat mendukung untuk meningkatkan aspek keselamatan. Operator dapat ikut serta berupaya dengan cara memenuhi ataupun mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Oleh karena itu, pelaku usaha angkutan logistik sebagai sub sistem dalam transportasi jangan sampai melupakan aspek keselamatan, dan berkomitmen mendukung pemerintah dalam mewujudkan keselamatan jalan terutama dalam penanganan ODOL.

“Data dari Kementerian PUPR, negara harus mengeluarkan biaya sebesar 43 triliun setiap tahunnya, untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat banyaknya truk ODOL. Penanganan ODOL bukanlah persoalan yang mudah, sebab sudah lama semua pihak yang terlibat terjebak dalam zona nyaman, dari hulu hingga ke hilir. Kami sudah menargetkan, tahun 2023 permasalahan ODOL akan kami selesaikan,” tegasnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Pengaturan Lalin di Palangka Raya Gratis, Begini Cara Memanfaatkannya

Read Next

Fakta Gadis ‘Pamer IPhone 11 Pro’ Tapi Rumah ‘Jelek’