UU Cipta Kerja; Ekonom: Kalau Hoax, Mana Draf Finalnya

Kalau hoax, mana draf finalnya

Konfirmasitimes.com-Jakarta (11/10/2020). Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk segera menerbitkan naskah UU Cipta Kerja sebagai bentuk transparansi.

Hal tersebut disampaikan Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati.

Terlebih belakangan ini disebut banyak informasi bohong atau hoax tentang isi Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya pada klaster ketenagakerjaan.

“Kalau hoax, mana draf finalnya. Tolong sesegera mungkin disampaikan secara resmi, mana draf final yang resmi disampaikan oleh DPR,” ujar Enny dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (10/10/2020).

“Jadi sebenarnya yang menjadi kebingungan publik penjelasan pemerintah dengan aspirasi masyarakat. Kalau pemerintah semua yang disampaikan serikat buruh itu hoax. Kalau memang itu hoax itu disampaikan draft finalnya,” lanjutnya.

Lebih jauh, dia juga mengkritisi transparansi oleh DPR RI ataupun pemerintah selama proses penyusunan, pembahasan, sampai pengesahan UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Lalu, klaim atas pelibatan semua pihak terkait juga dianggap hanya untuk pencitraan semata.

“Jadi, paradoks adalah kalau tujuannya semulia itu, mengapa pembahasannya seolah sembunyi-sembunyi. Kesannya kayak gerabak-gerubuk,” tandasnya.

Adanya naskah final UU Cipta Kerja, kata Enny menjadi penting untuk semua kalangan mengetahui substansi beleid ini.

“Jadi tidak ada dusta diantara kita, jadi bukan pantun berbalas pantun. Karena ini UU yang melingkupi banyak sektor, ini ada manfaatnya iya tapi mudharatnya lebih banyak,” ujarnya.

Sementara ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai belum diterbitkannya naskah UU Cipta Kerja lantaran pihak pemerintah dan DPR tengah menyesuaikan naskah dengan aspirasi masyarakat yang sejauh ini telah disampaikan.

“Apa yang terjadi di publik akan pengaruhi hasil final UU yang sampai saat ini belum dikirimkan,” jelas dia.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU Cipta Kerja DPR RI memastikan naskah UU Ciptaker sudah final, tapi masih dalam penyisiran. Penyisiran dilakukan agar isi UU Ciptaker sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada salah pengetikan (typo).

“Kan memang sudah diumumkan, naskah final itu sudah. Cuma kita sekarang… DPR itu kan punya waktu 7 hari sebelum naskah resminya kita kirim ke pemerintah. Nah, sekarang itu kita sisir, jangan sampai ada yang salah pengetikan, tapi tidak mengubah substansi,” kata Ketua Panja RUU Ciptaker Supratman Andi Agtas dalam keterangannya kepada media, Jumat (09/10/2020) pukul 10.56 WIB.

Supratman mengungkapkan Panja RUU Ciptaker menggelar rapat hari ini untuk melakukan penyisiran terhadap naskah UU Ciptaker. Panja, sebut dia, bekerja sama dengan pemerintah dan ahli bahasa untuk melakukan penyisiran naskah.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan UU Cipta Kerja dibentuk untuk membantu tugas para pencari kerja dan menciptakan lapangan kerja, perlindungan buruh, hingga pemberantasan korupsi dan pungli. Dia menilai saat ini isi UU Cipta Kerja banyak yang tidak benar salahnya satunya terkait pesangon.

“UU Cipta Kerja dibentuk justru untuk membantu tugas untuk menciptakan lapangan pekerjaan, perlindungan buruh, penyederhanaan birokrasi serta memberantas korupsi dan pungli,” kata kata Mahfud, Kamis (8/10).

Dia meluruskan dalam UU tersebut terdapat beberapa peraturan yang dinilai kabar bohong. Mulai dari pesangon, cuti kerja hingga PHK.

“Sekarang ramai karena banyak hoaks. Di UU tidak ada pesangon itu tidak benar, pesangon ada. Dibilang tidak ada cuti, hoaks di sini ada. Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar. Justru sekarang PHK harus dibayar sebelum putus pengadilan,” ungkap Mahfud.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Kembali di Buka, Pendaftaran Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro Tahap II

Read Next

Tiga Tradisi Khas Buleleng Ditetapkan WBTB Nasional