Nadirsyah Hosen: Narasi ‘Gugat Saja Ke MK’, Bisa Salah Kaprah

Nadirsyah Hosen

Konfirmasitimes.com-Jakarta (11/10/2020). Nadirsyah Hosen, Dosen Fakultas Hukum Monash University, yang juga Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama ANZ mengingatkan untuk tidak gegabah dalam menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilakan bagi masyarakat yang tidak puas terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena, jika tidak hati-hati, maka bisa mengundang kesalahpahaman dan ketidaksesuaian.

Nadirsyah Hosen menjelaskan bahwa dalam mengajukan judicial review UU ke MK, harus jelas pasal yang dipermasalahkan.

Apabila gugatan tersebut dikabulkan, maka MK hanya membatalkan pasal yang digugat, sementara pasal lainnya tetap berlaku.

“Ini membutuhkan usaha ekstra untuk menggugat UU CK (cipta Kerja) per bidang dan per pasal,” kata Nadirsyah, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/10/2020).

Diakui, jika pasal yang digugat dan dibatalkan sangat krusial, maka MK bisa membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan. Namun UU Cipta Kerja mengatur banyak bidang, maka kemungkinan tidak ada satu pasal pun yang krusial dan dapat membatalkan undang-undang ini.

Senior Partner HICOn Law & Policy Strategies ini menjelaskan lebih jauh, bahwa semua pasal dalam UU Cipta Kerja dapat digugat ke MK sepanjang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, bukan perkara mudah untuk menentukan pasal mana dalam konsitusi yang dijadikan sebagai dasar gugatan.

Terkadang norma hukum dalam UU yang bersifat teknis kebijakan cenderung susah digugat karena ketiadaan pasal cantoal di UUD 1945 sebagai argumen.

“Tidak semua pasal bisa digugat ke MK. Yang bisa didalilkan itu yang bertentangan dengan UUD 1945. Kadang kala norma hukum dalam UU yang bersifat teknis kebijakan tidak bisa digugat karena ketiadaan pasal cantolan di UUD 1945 yang bisa dijadikan argumen. Misalnya: apakah soal upah buruh di UU CK bisa dicarikan pasal cantolan di UUD 1945 untuk membatalkannya? Kalau soal wewenang pemerintah pusat dan daerah tentu bisa ada cantolannya. Tapi soal kewenangan fatwa halal pada MUI gimana menggugatnya? Bertentangan dg pasal 29? Ini tidak mudah membuktikannya. Jadi perlu hati-hati mau menggugat ke MK agar bisa kuat argumentasi penggugat. Gak bisa cuma menggugat dengan argumentasi bahasa demonstran: “kami gak setuju pasal itu.” Tapi harus menunjukkan bahwa pasal dalam UU CK itu secara nyata dan jelas bertentangan dengan UUD 1945,” kata Nadirsyah.

Atas dasar itu, maka Nadir mengingatkan untuk hati-hati dan spesifik dalam menentukan argumen yang dapat dijadikan dalil gugatan, sehingga MK tidak bisa menolaknya.

“Kesimpulannya: silakan gugat ke MK, tapi dengan tetap harus hati-hati dan spesifik menentukan argumen-argumen yang dapat dijadikan dalil gugatan sehingga MK tidak begitu saja akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau di tolak. Maka jangan gegabah merespon pernyataan Presiden Joko Widodo. Kita perlu hati-hati,” kata Nadir.

Menurutnya, perlu kerja sama semua pihak (akademisi, tokoh masyarakat, ormas) untuk bersatu menggalang pemahaman soal substansi UU Cipta kerja yang bertentangan dengan konstitusi. 

“Kerjasama semua pihak (akademisi, tokoh masyarakat, ormas) untuk bersatu-padu menggalang pemahaman soal subtansi UU CK yang bertentangan dengan konstitusi juga sangat penting. Langkah yudisial ditempuh. Langkah sosial juga harus dilakukan. Tidak bisa gugatan dilakukan dengan terburu-buru dan tanpa melalui sosialisasi ke publik. Semua harus mendengar keberatan sejumlah pihak terhadap UU CK. Kalau tidak, elemen civil society akan melakukan langkah yang sama kelirunya dengan DPR yang terburu-buru membahas UU CK ini. Tentu ini harus dihindari bersama,” ujarnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Bahas Pidato Jokowi, Para Federasi Buruh Adakan Rapat

Read Next

151 Pekerja Migran Deportasi yang Mendarat di Juanda Terima Bantuan