Usai Demo UU Cipta Kerja, Jokowi dan Puan Tampung Masukan dari Masyarakat

Konfirmasitimes.com-Jakarta (10/10/2020). Presiden RI, Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani, sepakat untuk menampung masukan dari masyarakat termasuk kalangan pekerja dan buruh, dalam menyusun peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. Meski telah disahkan DPR, omnibus law uu cipta kerja masih harus dibuatkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunannya.

Dalam keterangannya Ketua DPR, Puan Maharani, Kamis (08/10/2020) mengatakan bahwa pihaknya mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja. Menurut Puan, hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.

“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan.

Puan mengatakan bahwa DPR akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.

Senada dengan Puan, Presiden Jokowi, Jumat (09/10/2020) mengatakan bahwa pihaknya siap menampung berbagai masukan, untuk merumuskan berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dari UU Cipta Kerja.

“Saya perlu tegaskan pula Undang-undang atau UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah atau PP dan Peraturan Presiden atau Perpres,” kata Jokowi.

Presiden juga menambahkan bahwa pihaknya terbuka untuk menampung berbagai masukan. Bahkan, Jokowi menyatakan akan mengundang kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikan masukan, termasuk masyarakat dari daerah di luar Jakarta.

Menurut Jokowi, berbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja itu akan diselesaikan pemerintah paling lambat 3 bulan setelah naskah UU Cipta Kerja diundangkan

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Waktu Haram Untuk Sholat

Read Next

Pengusaha Buka Suara Terkait UU Cipta Kerja Akan Menguntungkan Bagi Buruh