UU Omnibus Law Cipta Kerja Memberi Monopoli Fatwa Halal Kepada MUI

RUU Cipta Kerja menurut Waketum PBNU

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/10/2020). UU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai cacat hukum dengan memberikan monopoli fatwa halal kepada MUI.

Pasalnya, UU Omnibus Law Cipta Kerja bukan hanya memicu polemik masalah ketenagakerjaan dan pendidikan, melainkan masalah fatwa MUI juga menjadi sorotan PBNU.

Wakil Ketua Umum PBNU M. Maksum Machfoedz menyebut kekeliruan cara berpikir pemerintah dan DPR terkait ketentuan jaminan produk halal (JPH) pada UU Cipta Kerja berdampak pada pengambilan sikap yang cenderung melanggar asas keadilan sebagai prinsip legislasi.   

Prof. Maksum Machfoedz menegaskan monopoli fatwa halal MUI sebagaimana aturan pada UU Cipta Kerja merupakan masalah krusial. PBNU mempertanyakan dasar hukum UU Cipta Kerja terkait fatwa halal JPH secara mengikat yang diserahkan kepada MUI.

Lebih lanjut, menurut Prof. Maksum, seharusnya monopoli itu tidak terjadi karena lembaga keislaman yang memiliki kapasitas serupa bukan hanya MUI.   

“Para petinggi negara itu pahamnya bahwa NU itu anak buah MUI atau underbow dari MUI, Salah fatalnya disini. Konsekuensinya bisa macam-macam termasuk materi UU itu,” kata Prof Maksum.

Adapun monopoli fatwa halal disebutkan pada Pasal 48 dalam UU Cipta Kerja terkait ketentuan Pasal 33 ayat 1-4 pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH disusul Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal yang ditandatangani Menag RI pada 12 November 2019.

Prof Maksum mengatakan, sejak dikeluarkannya UU Nomor 33 2014 tentang JPH, PBNU sudah melayangkan rekomendasi atas pelanggaran asas keadilan dan cacat hukum UU tentang JPH tersebut.  PBNU juga mengingatkan bahwa NU dapat mengeluarkan fatwa sendiri sebagaimana MUI dan ormas lain.   

“PBNU sudah teramat sering mengingatkan bahwa NU itu bukan bagian dari MUI apalagi anaknya, Tidak sama sekali. Ini tidak pernah terjadi. Tetapi itulah politisasi yang masih dipertahankan oleh para anggota DPR dan pimpinan negara. Ini pemahaman keliru,” tegas Prof Maksum.

Pernyataan Prof Maksum juga dipertegas PBNU dalam dalam salah satu point pernyataan sikap PBNU terhadap pengesahan UU Omnibus law Cipta kerja.

Semangat UU Cipta Kerja adalah sentralisasi, termasuk dalam masalah sertifikasi halal. Pasal 48 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengokohkan pemusatan dan monopoli fatwa kepada satu lembaga. 

Sentralisasi dan monopoli fatwa, di tengah antusiasme industri syariah yang tengah tumbuh, dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi.

Selain itu, negara mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal. Kualifikasi auditor halal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 adalah sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian. Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal sangat bias industri, seolah hanya terkait proses produksi pangan, tetapi mengabaikan mekanisme penyediaan pangan secara luas.” Pernyataan resmi sikap PBNU

Sebelumnya PBNU pernah melayangkan surat rekomendasi untuk merevisi regulasi terkait kepada Ketua DPR dengan tembusan kepada Presiden RI, Ketua Komisi VIII DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, dan arsip.

Rekomendasi revisi total atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH itu didasarkan pada serangkaian kajian terbatas, seminar secara ekstensif, dan munazharahbahtsul masail dalam Rapat Pleno PBNU pada tanggal 20-22 September 2019 di Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta terkait UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Petani Temanggung Mengeluh, Harga Kacang Tanah Menurun Drastis

Read Next

Dilaporkan Terluka, Anggota TGPF Kasus Penembakan di Intan Jaya