Kerusuhan Aksi UU Cipta Kerja Ditunggangi? Pemerintah Siap Tindak Pelakunya

demo mahasiswa hari ini

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/10/2020). Pada Kamis (08/10/2020) malam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD bersama Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyampaikan sikap atas aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI.

Menurut Menko Polhukam, pemerintah menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat. Termasuk yang terkait dengan penolakan UU Cipta Kerja. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa terima apabila semua itu bercampur dengan tindakan di luar batas yang mengganggu ketertiban umum.

”Tindakan itu jelas merupakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi dan harus dihentikan,” tegasnya.

Menko Polhukam memastikan bahwa pemerintah akan bersikap tegas untuk menindak pelaku yang melanggar aturan dalam demo tersebut.

”Atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” katanya.

Pemerintah juga memastikan memproses hukum semua pihak yang terlibat. Bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi pihak-pihak di balik aksi tersebut juga bakal dikejar.

”Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis,” terang Menko Polhukam.

Lebih lanjut, Menko Polhukam menambahkan ketidaksetujuan terhadap UU Cipta Kerja seharusnya disalurkan melalui mekanisme konstitusi. Mahfud juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja dibuat untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan untuk menyengsarakan.

”Melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha,” katanya.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang dialog terkait dengan polemik UU Cipta Kerja. Bukan hanya di level pusat, ruang dialog tersebut juga harus dilakukan pemerintah daerah (pemda) dan DPRD.

”Karena aksi (penolakan UU Ciptaker) tersebar di seluruh Indonesia,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, dalam keterangannya.

Komnas HAM menyebutkan bahwa semakin banyak ruang dialog yang dibangun, akan semakin banyak pula kanal yang bisa digunakan massa untuk meluapkan gagasannya kepada pihak pemerintah dan wakil rakyat.

”Pemerintah dan DPR agar membuka dialog yang sejati dengan masyarakat secara luas didasarkan prinsip transparansi,” tambah Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Demo Ricuh di DPRD Sumut, Polda Tetapkan Tiga Tersangka

Read Next

Viral Video Ibu-ibu Blokade Jalan, Tuntut Mahasiswa Aksi Omnibus Law Dibebaskan