Protes Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dari Berbagai Kalangan

Protes Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dari Berbagai Kalangan

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/10/2020). Sejak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang undang oleh DPR RI pada Senin (05/10/2020), protes mulai bermunculan dari berbagai kalangan seperti, organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, para akademisi, partai politik hingga serikat buruh kerja dan aksi digelar di berbagai daerah di Indonesia.

Ketum PBNU: UU Cipta Kerja Menindas Rakyat Kecil, Menguntungkan Kapitalis

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj memandang UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada Senin (05/10/2020) itu, sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor. Tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil,” tegas Kiai Said saat memberikan sambutan dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta secara virtual, pada Rabu (07/09/2020) pagi.

Kiai Said juga mengungkapkan, warga NU harus punya sikap tegas dalam menilai UU Cipta Kerja yang kontroversi itu. Sikap itulah yang akan menemukan jalan keluar.

“Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang dan tawasuth (moderat). Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, dan pendidikan,” tegas Kiai Said.

Kiai Said menilai, UU Cipta Kerja menganggap lembaga pendidikan layaknya perusahaan. Hal tersebut, tegasnya, tidak bisa dibenarkan.

“Kita harus melakukan judicial review. Harus meminta ditinjau ulang tapi dengan cara elegan bukan dengan anarkis. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil,” tegas Kiai Said, dengan intonasi suara yang meninggi.

Pemkot dan Masyarakat Sukabumi menolak omnibus law

“Kami pemerintah kota sukabumi bersama seluruh masyarakat sukabumi menyatakan dengan tegas menolak omnibus law…,” kata perwakilan pemerintah kota Sukabumi dihadapan peserta aksi.

Simak videonya disini.

Pemkab Karawang dukung buruh Tolak UU Cipta Lapangan Kerja

Melalui surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Drs. H. Acep Jamhuri tertulis, ” Kami atas nama pemerintah kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, mendukung sepenuhnya perjuangan buruh Karawang untuk menolak undang undang cipta kerja…”.

DPRD Kalimantan Selatan desak pemerintah pusat keluarkan perppu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan mengeluarkan surat pernyataan yang mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan perppu.

“Kami DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan berangkat pada hari ini tanggal 8 Oktober 2020 ke Istana untuk menyampaikan keberatan terhadap Undang undang Cipta Kerja, Presiden harus mengeluarkan perppu sekarang juga,” tulis dalam pernyataan tersebut.

Tidak hanya itu, tertulis juga “Aliansi masyarakat Kalimantan Selatan tidak akan bubar sampai perppu dikeluarkan sekarang juga,”.

Simak videonya disini.

DPRD Kalimantan Selatan desak pemerintah pusat keluarkan perppu

Mahasiswa Batam gelar aksi tolak UU Cipta Kerja

“aksi damai mahasiswa kota batam tolak omnibus law ‘DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT.’,” tulis @msjkmy.

Simak videonya disini.

Pelajar Jambi terlibat aksi tolak UU Cipta Kerja berujung ricuh

Kaca kantor DPRD Provinsi Jambi menjadi korban pelemparan massa penolak UU Cipta Kerja. Bagian kaca tampak pecah namun tak hancur lebur terkena lemparan pengunjuk rasa.

Sebelum aksi pelemparan, Ketua DPRD Provinsi Jambi sempat ikut berorasi di depan massa. Edi menyebut apapun tuntutan massa sudah melalui kajian terhadap pasal bermasalah di UU Ciptaker. Karena itu Edi ikut mendukung gerakan mahasiswa.

“Maka saya satu rapat barisan dengan kalian, saya tak mewakili satu dua golongan saya mewakili rakyat jambi, dan akan kita tandatangani kesepakatan bersama, saya akan berjuang bersama bagaimana kedaulatan rakyat benar ada,” terang Edi.

Simak videonya disini

Ricuh demo di seputaran Harmoni Jakarta

massa harmoni

Tepat melewati pukul 14:38 WIB, aksi demonstrasi mulai pecah dan pihak kepolisian memukul mundur peserta aksi dengan menembakkan water canon.

Aksi berujung ricuh di Yogyakarta

Orasi demi orasi berlangsung damai secara bergantian. Namun, kerusuhan pecah saat massa dari berbagai elemen bergabung di kerumunan aksi.
 
Lemparan batu dan botol air minuman berterbangan di depan DPRD DIY, Jalan Malioboro. Polisi yang berjaga tidak bisa menahan massa.
 
Water canon dikerahkan untuk memukul mundur massa. Sejumlah gas air mata pun ditembak ke arah massa.
 
Kerusuhan terjadi lebih dari satu jam. Lemparan batu pun menyasar gedung DPRD DIY, dan membuah kaca gedung pecah.
 
Hingga berita ini diturunkan, situasi masih belum mereda. Massa masih melempar batu dan polisi masih berjaga di depan DPRD DIY.

DPRD Jember Siap ke DPR RI Suarakan Aspirasi mahasiswa dan rakyat Jember

DPRD Jember menyatakan menyanggupi menemui DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa dan rakyat Jember terkait pengesahan UU Cipta Kerja.

DPRD Jember Siap ke DPR RI Suarakan Aspirasi mahasiswa dan rakyat Jember

Simak video mahasiswa Jember turun ke jalan suarakan aspirasinya tolak UU Cipta Kerja, disini.

Protes UU Cipta Kerja Bermunculan, PP Muhammadiyah Bersuara

Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta kepada pemerintah untuk melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat terkait UU Cipta Kerja.

Cara tersebut dinilai penting sebagai bentuk penyikapan aksi unjuk rasa rakyat menolak Undang-Undang Omnibus Law. Mestinya pemerintah memahami suasana psikologis dan kekecewaan rakyat terhadap produk undang-undang itu.

“Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan  yang berkeberatan. Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata,” ujar Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (08/10/2020).

Muhammadiyah, kata Mu’ti, masih akan mempelajari UU Cipta Kerja setelah secara resmi diundangkan oleh pemerintah.

Judicial review dilakukan apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ada kerugian konstitusional akibat pelaksanaan suatu undang-undang,” katanya.

Akademisi ramai-ramai tolak pengesahan UU Cipta Kerja

Para akademisi yang terdiri dari guru besar, dekan dan ratusan dosen dari puluhan perguruan tinggi menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, Senin (05/10/2020) lalu.

Guru Besar Hukum Unpad, Susi Dwi Harijanti yang membacakan pernyataan sikap para akademisi tersebut melalui virtual, Rabu (07/10/2020).

Susi mengatakan, mereka menyatakan sikap penolakan lantaran melihat banyak penyimpangan dalam proses pembahasan hingga isi undang-undang yang disahkan.

Sejumlah akademisi bidang hukum lainnya yang turut menolak UU Ciptaker seperti Guru Besar Hukum UGM Eddy Hiariej, Maria Sri Wulan Sumardjono dan Zainal Arifin Mochtar.

Berikut pernyataan sikap para akademisi lintas perguruan tinggi tersebut sebagaimana dibacakan Susi Dwi Harijanti:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk seluruh peserta webinar pada sore hari ini.

Pertemuan yang kita adakan pada sore hari ini pada dasarnya adalah pertemuan, sebuah forum untuk memperlihatkan sebagian dari tanggung jawab kaum akademik atau kaum intelektual.

Oleh karena itu, izinkan saya pada sore hari ini mewakili teman-teman yang sudah menandatangani pernyataan sikap untuk membacakan di hadapan para guru besar yang saya hormati, para doktor, kemudian juga saudara-saudara mahasiswa atau pun juga peserta webinar yang lainnya.

Pengesahan undang Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dilaksanakan pada tengah malam sungguh mengejutkan kita semua.

Sebuah pekerjaan politik yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan. Tetapi juga pengesahan pada tengah malam menjungkirbalikkan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR dan pemerintah, terhadap pembentukan peraturan atau pembentukan undang-undang.

Biasanya DPR dan pemerintah lamban dalam membuat undang-undang. Bahkan undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan oleh rakyat malah ditunda pembahasannya.

Kenapa undang-undang cipta kerja yang prosedur dan materi muatannya sebagaimana tadi telah disampaikan banyak bermasalah harus terburu-buru disahkan bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat.

Begitu banyak telaah ilmiah yang mengkritik kehadiran undang-undang cipta kerja, tapi pembuat undang-undang bergeming.

Lalu dianggap apa sesungguhnya partisipasi publik yang harus diadakan menurut pasal 96 undang-undang nomor 12 Tahun 2011 juncto undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan?

Apakah memang tidak ingin mendengar suara kami, suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini?

Untuk siapa sebetulnya undang-undang Cipta Kerja ini jika rakyat tidak didengarkan? Padahal undang-undang itu adalah cara rakyat untuk menentukan bagaimana cara negara diatur dan bagaimana cara negara diselenggarakan.

Undang-undang cipta kerja ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahkan seringkali, bahkan melanggar nilai-nilai konstitusi yang ada dalam undang-undang Dasar 1945. Contohnya pasal 18 ayat 5 undang-undang Dasar 1945 menyatakan pemerintah daerah dijalankan dengan otonomi seluas-luasnya kecuali terhadap kewenangan yang ditentukan sebagai kewenangan pusat.

Ternyata Undang Undang Cipta Kerja ini banyak sekali menarik semua kewenangan ke pusat dengan ratusan peraturan pemerintah yang menjadi turunan undang-undang ini.

Peran pemerintah daerah dengan demikian seakan-akan dikerdilkan. Jakarta menjadi terlalu kuat. Bahkan pendapatan asli daerah bisa berkurang karena undang-undang inisiatif dari pemerintah.

Hak-hak buruh pun bagaimana kita lihat kemarin demonstrasi terjadi besar-besaran, seakan-akan diambil alih dengan menyerahkan melalui peraturan perusahaan.

Bagaimana relasi buruh dan perusahaan dapat adil jika buruh diwajibkan mematuhi aturan perusahaan yang dibentuk oleh perusahaannya?

Jangankan hak manusia, hak lingkungan hidup pun diabaikan.

Pak Presiden, Bapak menteri, para anggota DPR yang terhormat, serta semua tim yang terlibat dalam pembentukan undang-undang cipta kerja, ini adalah keberatan yang disampaikan oleh kami, para rakyat Indonesia, terutama dari kaum akademisi yang berasal dari berbagai Universitas sebgaimana tadi sudah saya sampaikan, forum yang ada pada sore hari ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kaum intelektual.


Kami berharap agar bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, serta saudara-saudara yang lainnya yang terlibat di dalam pembentukan undang-undang Cipta Kerja ini dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara keberatan kami. Kami rakyat Indonesia.

Sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip pandangan dari Muhammad Hatta. Salah satu Founding Fathers Indonesia yang mengucapkan pidato pada hari sarjana di Universitas Indonesia.

Pada saat itu Bung Hatta mengatakan:
Karena semua dipandang mudah dengan semangat avonturir mengalahkan rasa tanggung jawab, timbul lah anarki dalam politik dan ekonomi serta penghidupan sosial. Dengan akibatnya yang tidak dapat dielakkan yaitu korupsi dan demoralisasi. Muhammad Hatta, tanggung jawab moral intelegensia.

Pak Jokowi, Bapak-bapak menteri, ibu-ibu anggota dewan yang terhormat, salam hormat dan salam sayang dari kami semua, karena kami tidak menginginkan Indonesia bergerak ke arah negara di mana demoralisasi dan korupsi itu terjadi secara meluas akibat dibuatnya dan disetujuinya Undang Undang Cipta Kerja.

Para guru besar, perwakilan dosen, perwakilan dekan, dari berbagai Universitas.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh“.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

BPBD Jelaskan Kondisi Terkini Kapuas Terkait Karhutla

Read Next

Desa-Desa di Buleleng Bentuk Kawasan Perdesaan Denbukit