UU Cipta Kerja; Pengusaha Ancam Buruh, Warganet ‘Guyon’ Pindah Negara

UU Cipta Kerja; Pengusaha Ancam Buruh, Warganet 'Guyon' Pindah Negara

Konfirmasitimes.com-Jakarta (07/10/2020). Kelompok pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dikabarkan menentang keras aksi mogok nasional hingga aksi demo yang dilakukan buruh dan para pengusaha disebut telah menyiapkan sanksi kepada pekerjanya yang terlibat dalam aksi tersebut.

“Kita berikan sanksi, jelas-jelas engga ada alasan di dalam perusahaan, ya kita berikan sanksi,” ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, dalam keterangannya kepada media, Rabu (07/10/2020).

Adapun sanksinya akan diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya, diberikan surat peringatan atau tak dapat uang harian seperti uang makan.

“Sanksinya bisa dianggap mangkir, surat peringatan dan engga dapet uang harian, kan no work no pay,” jelasnya.

Menanggapi kabar tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, dalam keterangannya kepada media, buruh kini sudah siap menerima segala macam resiko.

“Karena kan ini merupakan perjuangan untuk masa depan mereka tentang UU yang tidak pro pada pekerja dan buruh. Jadi ketika ada ancaman tidak diberikan uang makan saya kira jiwa militansi mereka tidak akan terpengaruh dengan itu,” kata Elly, Rabu (07/10/2020).

Menurut Elly, ancaman-ancaman seperti memberikan surat peringatan hingga tak ada uang makan merupakan tindakan tak wajar dari pengusaha.

Lebih lanjut, Elly juga menuturkan jika banyak juga pengusaha lain yang justru memberikan izin bagi buruh untuk berpartisipasi ikut dan menggelar aksi.

“Barangkali itu juga sebenarnya tidak bisa karena ini kan hak menyampaikan pendapat tapi juga bagaimana buruh membuat peran dan melakukan komunikasi dengan itu saya kira ini memang kemarahan pengusaha saat ini,” tuturnya.

Megawati: Aksi penolakan UU Cipta Kerja Rawan Kepentingan politik

Sementara itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kadernya untuk waspadai gelombang demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap rawan ditunggangi kepentingan politik.

Pesan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada seluruh kader banteng dalam Rapat Koordinasi Bidang atau RAKORBID Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan.

“Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut,” kata Hasto kepada kader PDIP secara virtual, Rabu (07/10/2020).

Hasto mencontohkan, kepentingan politik itu sudah terlihat dalam gerakan demonstrasi yang berujung rusuh di Bandung kemarin.

“Dengan masuk di dalam berbagai demo sebagaimana terjadi di kota Bandung tadi malam, sempat terjadi ketegangan kerusuhan dan ternyata itu adalah massa yang disusupkan yang mengaku sebagai buruh,” klaimnya.

Pindah negara gegara UU Cipta Kerja

Sedang ramai-ramainya isu penolakan UU Cipta Kerja, netizen digegerkan dengan ‘guyonan’ warganet pindah negara karena UU Cipta Kerja.

Rakyat yang kecewa bahkan berniat ingin ikut kerajaan “Sunda Empire” yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

Sebuah akun Twitter @janghyuun, kemudian memamerkan foto motornya di tengah hamparan salju sebagai bukti kalau ia sudah pindah kewarganegaraan.

“Aku udah pindah, kalian kapan?” tulis @janghyuun menjelaskan foto unggahannya, Selasa (06/10/2020).

Warganet lainnya pun turut membagikan guyonan senada.

Pindah negara gegara UU Cipta Kerja
Pindah negara gegara UU Cipta Kerja
Pindah negara gegara UU Cipta Kerja
Pindah negara gegara UU Cipta Kerja

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Waspada Cuaca Ekstrem, Puluhan Rumah Terdampak Banjir dan Jembatan Gantung Hanyut

Read Next

Waspada! Potensi Bencana dan Penyakit Saat Musim Penghujan