Dibalik Penolakan, Pemerintah Beberkan Positifnya UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja

Konfirmasitimes.com-Jakarta (07/10/2020). Keberadaan RUU Cipta Kerja diharapkan Pemerintah bisa mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

Pandemi Covid-19 diklaim menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor ekonomi sehingga Indonesia tak kehilangan momentum untuk bangkit pasca pandemi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya, Sabtu (03/10/2020) mengatakan RUU Cipta Kerja juga dirancang untuk menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional, seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru.

“Jika sudah disahkan menjadi undang-undang dan berlaku efektif, UU Cipta Kerja diharapkan bisa memberikan kepastian dan kecepatan perizinan investasi, serta adanya kepastian hukum,” kata Susiwijono.

Pemerintah menargetkan keberadaan RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional sehingga bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7 persen hingga 6 persen, yakni dengan:

• Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 2,7 s.d. 3 juta/tahun (meningkat dari saat ini 2 juta/tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru).

• Peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja.

• Peningkatan Produktivitas Pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas Indonesia (74,4 persen) masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN (78,2 persen).

• Peningkatan Investasi sebesar 6,6 sampai 7,0 persen, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong Peningkatan Konsumsi (5,4 sampai 5,6 persen).

• Pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen.

Tanpa pembenahan mendasar struktur ekonomi nasional yang dilakukan melalui RUU Cipta Kerja, risiko-risiko yang mengancam ekonomi Indonesia di masa mendatang meliputi: (i) Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, (ii) Daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain, (iii) Penduduk yang Tidak/Belum Bekerja akan semakin tinggi, dan (iv) Indonesia terjebak dalam middle income trap.

Sebagai informasi, jumlah angkatan kerja Indonesia menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2020, tercatat sebanyak 137,91 juta orang. Dari jumlah itu, yang terserap lapangan kerja sebanyak 131,01 juta orang sementara 6,88 juta lainnya masih menganggur. Dari jumlah yang bekerja pun, 39,44 juta di antaranya merupakan pekerja paruh waktu dan setengah menganggur.

“Artinya, jumlah pengangguran dan angkatan kerja yang bukan pekerja penuh seluruhnya mencapai 46,32 juta. Kondisi pandemi Covid-19 membuat masalah ketenagakerjaan makin kompleks, karena total ada 3,06 juta pekerja yang terdampak. Dari jumlah pekerja yang terdampak pandemi, 1,44 juta di antara berstatus terkena PHK atau dirumahkan,” ujar Susiwijono.

Ia menambahkan, biaya investasi di Indonesia pun terbilang mahal dan kurang kompetitif dibandingkan negara tetangga. Hal ini didasarkan pada ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yakni perbandingan atau rasio antara tambahan investasi yang dibutuhkan, untuk menghasilan setiap satu unit output.

ICOR Indonesia pada 2019 sebesar 6,77 persen, lebih buruk dari 2018 yang di posisi 6,44 persen. Sementara negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam punya ICOR di posisi ideal yakni 3 persen. Selain ICOR yang tidak kompetitif, regulasi Indonesia juga terbilang rumit sehingga menjadi penghambat investasi. Hal ini terjadi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Dua hal tersebut menjadi penghambat investasi yang bersifat padat modal. Sedangkan investasi yang bersifat padat karya, lebih terkendala lagi oleh masalah ketenagakerjaan. Salah satunya karena besarnya standar upah minimum Indonesia dibandingkan negara lain, serta mahalnya biaya pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Secara rerata, upah minimum di Indonesia ada di kisaran USD 170, lebih mahal daripada Vietnam yang di kisaran USD 150 per bulan. Bahkan rerata upah minimun di India dan Bangladesh, masing-masing di kisaran USD 100 per bulan.

Demikian juga dengan jumlah pesangon yang dibayarkan, secara rerata di Indonesia mencapai 52 minggu. Jauh lebih mahal daripada negara peer-nya seperti Thailand (32 minggu), Vietnam (25 minggu), Filipina (23 minggu), dan Malaysia (17 minggu). Pada saat yang sama, mahalnya biaya tenaga kerja tidak diimbangi oleh kemampuan tenaga kerja untuk mengadopsi teknologi dalam proses produksi di perusahaan. Padahal hal ini menjadi tren global dengan berkembangnya otomasi dan industri 4.0, termasuk kelak pascapandemi berakhir.

“Untuk itu, RUU Cipta Kerja sebagai sebuah terobosan regulasi diharapkan dapat mengurai masalah ketenagakerjaan yang makin kompleks dan mempermudah investasi. Setiap investasi diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru, sehingga bisa menyerap angkatan kerja yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny Gerard Plate dalam keterangannya mengatakan, perundangan Cipta Kerja mendorong transformasi digital di dalam negeri. Sehingga, dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas pada beberapa waktu kedepan.

“Membawa perubahan penting dalam sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos di Indonesia, terutama dalam percepatan transformasi digital, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Jhonny Gerard Plate dalam Konferensi Pers Virtual tentang Kontribusi Legislasi Cipta Kerja Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran terhadap Transformasi Digital, Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru, dan Pertumbuhan Ekonomi Digital dari Aula Anantakupa Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (06/10/2020).

Menurut dia, Undang-Undang Cipta Kerja dipahami secara utuh dan selalu menghindari hanya memahami dari satu sisi parsial belaka. Bahkan menurutnya diperlukan sikap cerdas penuh komitmen karena Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

”Kami tentu berharap melihat keseluruan secara holistik Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi kita. Hindarkan diri atau jauhilah melihat undang-undang kita kerja ini hanya dari satu atau subkomponen saja,” pintanya.

Menteri Komifo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja disusun untuk menciptakan pekerjaan bagi rakyat.

“Tidak hanya terbatas kepada ketenagakerjaan yang dalam hal ini untuk upah atau pesangon belaka,” tegasnya.

Menteri Johnny menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan tiga aspek kebijakan Pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

“Setidaknya aspek yang pertama terhadap tenaga kerja yang sedang bekerja untuk dapat tetap bekerja. Aspek yang kedua bagi tenaga kerja yang dengan alasan tertentu terpaksa dirumahkan atau tadi terkait dengan pemutusan hubungan kerja perlu diberi perlindungan. Dan pemerintah melakukan berbagai perlindungan sosial untuk kepentingan itu,” jelasnya.

Aspek ketiga menurut Menteri Kominfo berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. “Secara khusus di Undang-Undang Cipta Kerja ini menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat melalui dibukanya ruang-ruang investasi baik domestik maupun penanam penanam modal asing di Indonesia,” tandasnya

Sebelumnya juga telah diadakan pertemuan antara pemerintah dengan para tokoh serikat pekerja yang mana menghasilkan sejumlah masukan untuk pembahasan RUU Cipta Kerja.

Masukan-masukan itu akan menjadi materi yang akan melengkapi pembahasan oleh tim tripartit yang sudah terbentuk sebelumnya.

Tadi kita mendapatkan berbagai masukan yang umumnya bagus dan kita apresiasi itu semua.

“Itu akan semakin memperkaya nanti saat pembahasan omnibus law tentang RUU Cipta Kerja,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD usai memimpin pertemuan sesi kedua dengan para tokoh serikat pekerja dan serikat buruh di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (10/06/2020) malam.

Dialog dengan tokoh buruh ini berlangsung siang dan malam hari. Dengan pertimbangan protokol kesehatan untuk tetap menjaga jarak, dialog pada sesi siang dihadiri oleh 9 organisasi serikat pekerja atau buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Andi Gani Nena Wea berharap agar pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh bisa duduk bersama untuk membahas masalah ketenagakerjaan agar terbentuk kesepahaman bersama.

“Kami berharap agar bisa dibentuk tim teknis segera, tim yang isinya tripartit, ada serikat buruh, ada Kadin dan juga ada pemerintah yang duduk bersama untuk mencapai kesepakatan bersama” ujar Andi Gani.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua KSPI Said Iqbal.

“Kami sangat mengapresiasi bahwa respon pemerintah sangat baik, dengan dialog seperti ini. Tantangan kita ke depan adalah perubahan pola hubungan kerja dan ternyata ini terjadi saat pandemi,” ungkap Said Iqbal.

Sebelumnya, pada bulan Maret dan April lalu sudah dilakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan serikat pekerja.  

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Waspada! Potensi Bencana dan Penyakit Saat Musim Penghujan

Read Next

Ketum PBNU: UU Cipta Kerja Menindas Rakyat Kecil, Menguntungkan Kapitalis