Waketum PBNU : UU Cipta Kerja Sarat Aneka Kezaliman, AHY : Saya Bangga, Terima Kasih Fraksi Partai Demokrat

RUU Cipta Kerja menurut Waketum PBNU

Konfirmasitimes.com-Jakarta (06/10/2020). Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang undang mendapat banyak sorotan publik di dalam hingga luar negeri. Pasalnya banyak yang berasumsi, RUU tersebut sengaja segera di sahkan saat Indonesia sedang dalam status pandemi Covid-19.

RUU Cipta Kerja menurut Waketum PBNU

Sementara itu Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) M Maksum Machfoedz menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini tengah dalam pembahasan di DPR penuh dengan kezaliman terhadap rakyat kecil. Menurut dia, pembahasan RUU tersebut seharusnya dihentikan.

“Jelas sekali bahwa RUU Cipta Kerja ini sarat dengan aneka kezaliman, kalau sarat dengan aneka kezaliman, tentu tidak harus dilanjutkan,” kata M Maksum Machfoedz dalam diskusi online yang ditayangkan YouTube Kanal Pembaruan Agraria, Selasa (28/04/2020).

M Maksum Machfoedz mencontohkan beberapa pasal di dalam draf RUU tersebut yang sarat kezaliman terhadap masyarakat kecil dan kedaulatan pangan.

Salah satunya, kata dia, pasal yang menyebut bahwa penyediaan pangan akan berasal dari tiga sumber. Pertama, produksi pangan dalam negeri. Kedua, cadangan pangan nasional. Ketiga, impor pangan.

Aturan itu ada dalam draf draf Pasal 66 angka 2 RUU Ciptaker. Padahal, kata Maksum, sebelumnya di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dijelaskan bahwa Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi

“Nah kalau pasalnya begitu kan berarti menghalalkan impor. Tidak membedakan impor dan produksi dalam negeri,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan RUU Cipta Kerja tersebut sangat pro terhadap investor kelas kakap, namun di sisi lain, menganaktirikan investor-investor kecil maupun masyarakat-masyarakat kecil.

Ia lalu menyinggung salah satu ayat Al-Quran yang menyebut bahwa ‘mereka yang mendustakan agama adalah yang tidak memberi makan kepada fakir miskin’.

“Tidak memberi makan saja tidak boleh, nah ini malah cenderung memotong kesempatan orang cari makan, fakir miskin yang lahannya kecil jelas akan digusur karena pro investasi yang luar biasa,” ucap dia.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas mengatakan sebagai negara yang beragama, seharusnya setiap keputusan yang diambil pemerintah mendasarkan pada nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.

“Kalau kami semua sekarang ormas agama sudah hadir dan memberikan pandangan, sebaiknya pemerintah dengan jiwa besar, itu menarik kembali naskah itu,” ujar dia.

Sementara itu, Koordinator Komisi Hukum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jhony Simanjuntak juga meminta agar pembahasan RUU tersebut dihentikan, karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

“Sangat mengingkari hak asasi manusia, hak asasi untuk berkembang, bertahan hidup,” ujarnya.

Partai politik menolak RUU Cipta Kerja disahkan

Sedari awal ada dua fraksi yang menolak pengesahan RUU tersebut untuk diundangkan, salah satunya fraksi dari partai Demokrat.

Ketum Partai Demokrat AHY membagikan momen dirinya menonton aksi F-PD walk out dari paripurna UU Cipta Kerja dan menuliskan pernyataan tertulis.

Saya ikuti pembacaan Pendapat Akhir FPD yang MENOLAK RUU Cipta Kerja.
Alasan kita jelas, kuat, dan legitimate.

Kita berpihak pada akal sehat dan keadilan, terutama keadilan bagi rakyat kita yang rentan dan membutuhkan pembelaan dan perlindungan dari negara.

Sampai dengan detik terakhir, Demokrat perjuangkan nasib kaum buruh dan pekerja lainnya yang jumlahnya besar sekali di negeri ini.

Jangan mereka ditinggalkan dan dipinggirkan.

Walk Out yang tadi kita saksikan bersama, merupakan wujud keseriusan dan persistensi kita.

Lanjutkan Perjuangan!
Tuhan Bersama Kita.

Saya Bangga,

AHY

pernyataan AHY dalam keterangan tertulis

AHY menegaskan harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali.” tulis AHY.

Ia juga memohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat.” kata AHY. 

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Surabaya Menjadi Tuan Rumah The Global Observance of The World Habitat Day 2020

Read Next

Bom Mobil Tewaskan Puluhan Orang Di Al Bab Suriah