UU Cipta Kerja Disahkan, Publik Murka, Muncul Seruan Blokir Jokowi

Heboh Video Jokowi Omeli Menteri, Ini Komentar Rocky Gerung

Konfirmasitimes.com-Jakarta (06/10/2020). Media sosial hari ini kembali diramaikan oleh kemunculan gerakan memblokir akun milik Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Gerakan tersebut muncul seusai pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, Senin (05/10/2020).

Tagar #BlokJokowi masuk dalam daftar trending topic di Twitter. Ribuan cuitan menggunakan tagar tersebut memenuhi linimasa Twitter.

Publik merasa dibohongi dan dikecewakan oleh sikap pemerintah. Mulai dari penanganan covid-19 yang dinilai tak jelas arahnya, hingga pengesahan UU Cipta Kerja yang diyakini publik merugikan rakyat.

Seniman sekaligus juru masak Chef Rahung Nasution menyerukan gerakan Blokir Jokowi dalam akun media sosial Twitter miliknya @rahung.

Rahung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya memberikan manfaat untuk oligarki, bukan untuk seluruh masyarakat.

Ia juga mengunggah foto bukti telah memblokir akun Jokowi dan mengajak warganet lainnya untuk mengikuti gerakannya memblokir akun media sosial resmi Jokowi @jokowi.

Saya sudah blok @jokowi. Orang ini enggak ada gunanya buat hidup saya. Sebagai presiden NKRI pun, dia bermanfaat untuk oligarki. Siapa yang ikut saya? Silakan singkirkan racun berbahaya dari hari-hari Anda #BlockJokowi” cuit @rahung.

Ajakan Rahung tersebut ramai disorot oleh publik. Warganet yang merasa kecewa terhadap pemerintahan ikut melakukan gerakan Blokir Jokowi, tak ketinggalan politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana.

Melalui akun Twitter miliknya @panca66, Panca turut mengikuti gerakan Blokir Jokowi.

Ia juga mengunggah foto tangkapan layar sebagai bukti bahwa ia telah memblokir akun Twitter Jokowi.

block jokowi

Bahkan ada warganet lainnya yang sudah memblokir hingga satu keluarga Presiden.

RUU Cipta Kerja Resmi Sah menjadi Undang Undang

Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10/202) secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

“Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?” tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

“Setujuuuu,” sahut mayoritas anggota yang hadir.

Rapat pengesahan RUU Cipta Kerja digelar langsung di Gedung DPR dengan setengah anggota dewan hadir sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan. Sebagian lain mengikuti rapat secara daring.

Mayoritas dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Ciptaker ini. Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Ciptaker.

Dalam pandangan mini fraksi, Partai Demokrat menyebut mekanisme pembahasan RUU Cipta Kerja yang ideal. Demokrat menilai RUU Cipta Kerja dibahas terlalu cepat dan terburu-buru. “Sehingga pembahasan pasal-per pasal tidak mendalam,” kata juru bicara Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan.

Selain itu, RUU Cipta Kerja juga disebut telah memicu pergeseran semangat Pancasila. “Terutama sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik,” ujar dia.

Demokrat menyatakan RUU Cipta Kerja memiliki cacat baik secara substansial maupun prosedural. Marwan mengungkapkan dalam pembahasannya RUU Cipta Kerja tidak melibatkan masyarakat, pekerja, dan civil society.

“Berdasarkan argumentasi di atas maka Fraksi Partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja. Banyak hal perlu dibahas lagi secara komprehensif agar produk hukum RUU ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial,” ujar dia.

Pengesahan RUU Cipta Kerja dihadiri langsung perwakilan pemerintah, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

RUU Cipta Kerja mulai dibahas DPR dan pemerintah pada April 2020. Sepanjang pembahasannya RUU Ciptaker mendapat banyak penolakan dari masyarakat sipil.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Tertangkap Basah Kamera, Puan Maharani Diduga Matikan Mic Saat Fraksi Demokrat Sedang Bicara

Read Next

Gawat! Investor Angkat Bicara, UU Cipta Kerja Timbulkan Kerusakan Lingkungan