Susi Protes Kebijakan Impor Garam yang Dinilai Rugikan Petani

Konfirmasitimes.com-Jakarta (06/10/2020). Kebijakan pemerintah Indonesia kembali dikritik oleh mantan menteri presiden Jokowi. Kali ini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti protes perihal kebijakan impor garam yang menurutnya hasil petani garam tidak terserap pasar.

“Impor garam industri tanpa kontrol dan jor-joran. Garam impor bocor ke pasar konsumsi. Akhirnya garam petani tidak ada yang beli. Akhirnya mereka tidak bisa produksi lagi. Tahun 2015, 2016, 2017 sampai dengan awal 2018 sebelum ada PP 9 Tahun 2018 harga garam mencapai Rp2.500 minimal Rp1.500,” tulis Susi di Twitter Selasa (06/10/2020).

twitter susi

Warganet turut memberikan tanggapan dengan membalas cuitan mantan menteri tersebut.

“industri ga ada yg menyerap garam rakyat krn kualitasnya yg kurang, yg namanya petani di indonesia itu psti btuh pendampingan edukatif dari pemerintah, hasil produksi yg kualitasnya kurang ya pasti pendampingannya pun kurang,” tulis @guediponi.

“ngga mgkn slma 4 tahun kualitas hasil produksi yg kurang selalu di pengaruhi oleh faktor alam. Negara Maritim kok Impor garam, kan lucu,” lanjut @guediponi.

“Di madura banyak sekali bu petani garam dan sekarang harganya anjlok tidak sesuai dengan proses pekerjaannya, Jika garam petani tidak layak industri seharusnya pemerintah memberikan solusi tidak harus impor sedangkan indonesia negara maritim., tulis @wawathea.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk melakukan pembenahan besar-besaran dan menyeluruh dalam rantai pasok (supply chain) guna mengoptimalkan penyerapan produksi garam rakyat.

“Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai pembenahan besar-besaran mulai dari supply chain, mulai hulu sampai hilir,” kata Presiden dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyerapan Garam Rakyat, di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/10/2020). 

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, berdasarkan laporan yang terimanya, terdapat dua masalah utama dalam penyerapan garam rakyat yaitu kualitas garam yang belum sesuai standar industri dan kapasitas produksi nasional yang masih rendah.

“Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi enggak pernah dicarikan  jalan keluarnya,” tegas Presiden.

Diungkap Kepala Negara, terkait kualitas, berdasarkan data yang diterimanya, per 22 September 2020 masih terdapat 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri.

“Ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” perintah Presiden kepada jajarannya yang terhubung melalui konferensi video ini.

Tingkat produksi garam nasional yang masih rendah, tambah Presiden, berdampak pada dilakukannya importasi untuk memenuhi kebutuhan.

“Sebagai contoh, dari kebutuhan garam nasional di tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional kita baru mencapai 2 juta ton. Akibatnya, alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi, yaitu 2,9 ton,” kata Kepala Negara.

Untuk menyelesaikan persoalan garam nasional ini, Presiden memerintahkan jajarannya untuk memperhatikan ketersediaan lahan produksi serta mempercepat integrasi dan ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di sepuluh provinsi produsen garam.

“Ini harus betul-betul diintegrasikan, harus terintegrasi dan ada ekstensifikasi,” perintah Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga memerintahkan upaya perbaikan dalam produktivitas dan kualitas garam rakyat. “Penggunaan inovasi teknologi produksi terutama washing plan harus betul-betul kita kerjakan, sehingga pasca produksi itu betul-betul bisa memberikan ketersediaan, terutama dalam gudang penyimpanan,” kata Presiden.

Terakhir, Presiden minta dipersiapkan pengembangan hilirisasi industri garam dengan mengembangkan industri turunannya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Sudah Siap Travelling? Ini Destinasi Wisata Pacitan yang Sudah Dibuka

Read Next

Surabaya Menjadi Tuan Rumah The Global Observance of The World Habitat Day 2020