RUU Cipta Kerja, Menaker Tulis Surat Terbuka Hingga Polri Larang Demo

menaker

Konfirmasitimes.com-Jakarta (06/10/2020). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menuliskan surat terbuka bagi para pekerja Indonesia melalui serikat pekerja dan serikat buruh.

Demikian isi surat yang sudah ditulisnya:

Menaker Tulis Surat Terbuka
Menaker Tulis Surat Terbuka
Menaker Tulis Surat Terbuka

Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh,
Sejak awal 2020, kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini, kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama, kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan.

Saya berupaya mencari titik keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya.

Saya paham, ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur.

Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid-19 masih tinggi, masih belum ada vaksinnya.

Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. Bacalah secara utuh RUU Cipta Kerja ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama.

Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang.

Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat.

Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur

Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan.

Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat. #kitarawatkita

Saya, Ida Fauziyah
Dan saya peduli

Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan

Sebagaimana diketahui, pada Senin (05/10/2020) kemarin, DPR RI telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Dan pada Selasa (06/10/2020), kaum buruh berencana melakukan aksi penolakan RUU tersebut di sejumlah wilayah salah satunya di Senayan. Bahkan diinformasikan pula rekayasa pengalihan arus lalu lintas sudah diumumkan.

Sementara itu, sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja yang rencananya akan dilakukan oleh para buruh pada 6-8 Oktober 2020. Demo itu terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja.

Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 itu ditandatangani oleh Asops Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis. Sebagaimana tertulis dalam surat itu, unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral dan hukum.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan adanya surat telegram rahasia tersebut yang pernah disampaikan oleh Idham.

“Ya benar telegram itu, sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah Pandemi Covid-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (05/10/2020).

Surat telegram tersebut dikeluarkan demi menjaga kondusifitas situasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah Pandemi Covid-19. Terlebih lagi, pemerintah sedang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Menurutnya, dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, penyampaian aspirasi atau demonstrasi memang tidak dilarang.

Namun, di tengah situasi pandemi virus corona seperti ini, kegiatan yang menimbulkan keramaian massa sangat rawan terjadinya penyebaran virus corona lantaran mengabaikan penerapan standar protokol kesehatan.

“Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demontrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya,” jelasnya.

Selain antisipasi adanya demonstrasi, surat telegram tersebut juga meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan patroli cyber di media sosial terkait dengan potensi merebaknya penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu Omnibus Law.

“Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita berita Hoaks,” ujarnya.

Selain itu, dalam surat telegram itu juga Kapolri meminta agar jajarannya melaksanakan kegiatan fungsi intelijen dan pendeteksian dini guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang berpotensi terjadinya konflik sosial serta aksi anarkis di wilayah masing-masing.

Melakukan pemetaan di perusahaan atau sentra produksi strategis dan memberikan jaminan keamanan dari adanya pihak-pihak yang mencoba melakukan provokasi atau mencoba memaksa buruh ikut mogok kerja serta unjuk rasa.

Mencegah, meredam dan mengalihkan aksi unjuk rasa kelompok buruh demi kepentingan pencegahan penyebaran virus corona. Melakukan koordinasi dan bangun komunikasi yang efektif dengan Apindo, Disnaker, Tokoh Buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dalam rangka memelihara Sitkamtibmas kondusif di tengah Pandemi Covid-19.

Melakukan patroli cyber pada media sosial dan manejemen media untuk membangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi Unras di tengah Pandemi Covid-19. Lakukan kontra narasi isu yang mendeskreditkan pemerintah.

Secara tegas tidak memberikan izin kegiatan, baik unjuk rasa maupun izin keramaian. Upaya harus dilakukan di Hulu dan lakukan pengamanan terbuka dan tertutup.

Seluruh jajaran di wilayah tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa. Antisipasi harus dilakukan di hulu dan lakukan pengamanan terbuka serta tertutup.

Jangan lakukan pencegatan di jalan tol karena dapat berimbas penutupan jalan tol yang dapat menjadi isu nasional dan Internasional. Melakukan pencegahan adanya aksi unjuk rasa yang menyasar penutupan jalan tol. Menerapkan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan kekarantinaan kesehatan.

Menyiapkan rencana pengamanan dengan tetap mempedomani Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis.

Dan yang terakhir, seluruh jajaran Polri di wilayah masing-masing diminta untuk terus melaporkan kesiapan dan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Kapolri dan Asops.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Warganet Luapkan Kekecewaan Pengesahan RUU Cipta Kerja Dengan Blokir Akun DPR RI Hingga Aksi Penolakan di Medsos

Read Next

Cegat Buruh ke DPR, Ribuan Aparat Perketat Perbatasan Menuju Jakarta