Ini Dia Rangkuman RUU Cipta Kerja, Mulai Perizinan Sampai UMKM

Polemik Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Konfirmasitimes.com-Jakarta (04/10/2020). Pemerintah Indonesia bersama Badan Legislasi DPR (Baleg) dalam Panitia Kerja RUU Cipta Kerja telah menyepakati membawa RUU Cipta Kerja ke pembahasan tingkat rapat paripurna.

Hal tersebut ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang dilaksanakan pada Sabtu (03/10/2020) malam.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah berjanji akan mempercepat pengerjaan RUU Cipta Kerja karena dianggap membuat izin usaha lebih mudah dan lapangan kerja yang lebih luas. Kendati, penyusunan RUU ini mendapat beragam sentimen negatif terutama dari kalangan buruh.

Berikut detail isi RUU Cipta Kerja yang sudah dirangkum:

1. Kluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha, antara lain:

a. penerapan perizinan berbasis risiko dari tinggi ke rendah
b. kesesuaian tata ruang
c. persetujuan lingkungan melalui integrasi. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) tetap ada untuk kegiatan yang berisiko tinggi
d. persetujuan bangunan gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
e. penataan kewenangan perizinan usaha baik di tingkat pusat dan daerah

2. Kluster Peningkatan Ekosistem Investasi

a. sektor pertanian, berupa perubahan 4 UU UU Pangan, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Hortikultura, dan UU Perlindungan dan pemberdayaan Petani)
b. sektor kelautan dan perikanan, berupa integrasi izin usaha kapal
c. sektor ESDM, berupa regulasi terkait sektor minerba dan pencabutan ketentuan BUMN khusus untuk melaksanakan kegiatan hulu migas karena akan diatur dalam perubahan UU Migas (sudah masuk dalam Prolegnas)
d. kemudahan penerbitan sertifikasi halal dan keringanan biaya
e. perumahan, mencakup pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mengelola dana pembangunan rumah umum terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
f. sektor pendidikan dan kebudayaan meliputi izin usaha pendidikan, pelaksanaan pendidikan asing hingga pencabutan 5 UU pendidikan (UU Pendidikan Nasional, UU Nomor Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Kedoteran, UU Kebidanan) serta pengaturan pendidikan nirlaba
g. sektor penyiaran, berupa kewajiban migrasi dari TV teresterial ke digital dalam 2 tahun
h. sektor pertahanan, berupa pengawasan menyeluruh Kemenhan terhadap industri alutsista mulai dari produksi hingga penjualan. Kepemilikan modal mengacu ketentuan penanaman modal
i. kawasan hutan, berupa pengaturan besaran minimal kawasan hutan dan ketentuan pelaksanaan Dampak Penting, Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS
j. penyelesaian keterlanjuran kawasan hutan dan penetapan sanksinya
k. persyaratan investasi (bidang usaha tertutup dan terbuka)
l. pencabutan UU pers dari RUU Cipta kerja karena tidak relevan dalam mendorong investasi

3. Kluster Ketenagakerjaan

a. Pemberian jaminan kompensasi terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
b. pengaturan tenaga alih daya/outsourcing
c. pengaturan upah minimum
d. kemudahan RPTKA (untuk TKA ahli)
e. perubahan besaran pesangon dari 32 kali gaji menjadi 26-28 kali gaji
f. pengaturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
g. pengaturan waktu kerja untuk pekerja paruh waktu, ekonomi digital, dan pekerjaan khusus yang dapat melebihi 8 jam per hari.

4. Kluster UMKM dan Koperasi

a. perizinan tunggal bagi UMK melalui pendaftaran
b. insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK
c. pengelolaan terpadu UMK
d. insentif fiskal dan pembiayaan. Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM
e. pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK
f. prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
g. kemitraan UMK: tempat istirahat dan pelayanan (rest area), stasiun, dan terminal (angkutan, Pelabuhan dan bandara) melakukan pemasaran produk UMK dengan pola kemitraan
h. kemudahan koperasi, mencakup pembentukan koperasi primer minimal 9 orang, dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat diwakilkan, buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik dan dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah

5. Kluster Riset dan Inovasi serta Kemudahan Berusaha

a. penugasan BUMN untuk riset dan inovasi serta pembentukan lembaga riset dan inovasi di daerah
b. kemudahan berusaha mencakup imigrasi, paten, pendirian PT perseorangan, penghapusan izin gangguan, serta aturan terkait BUMDes

6. Kluster Perpajakan

a. pengaturan pajak penghasilan
b. pengaturan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
c. ketentuan umum dan tata cara perpajakan
d. pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)

7. Kluster Kawasan Ekonomi dan Pengadaan Lahan

a. pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
b. pengaturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Perlabuhan Bebas (KPBPB)
c. pengaturan pengadaan lahan dan bank tanah

8. Kluster Administrasi Pemerintahan

a. pengaturan kewenangan menteri
b. penerapan standar administrasi pemerintah
c. diskresi Presiden
d. penerapan keputusan elektronik
e. aturan pengawasan izin
f. aturan penetapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)
g. kewenangan kepala daerah menerbitkan obligasi daerah atau sukuk daerah atas persetujuan Menteri Keuangan
h. penyederhanaan pelayanan perizinan dan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK
i. ketentuan Perda dan Perkada

9. Kluster Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN)

a. membentuk Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah Pusat (Sovereign Wealth Fund) untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara
b. pemerintah menyediakan lahan (tanah atau kawasan hutan) dan seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD. Dapat disediakan swasta jika tidak tersedia anggaran.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Penghina Wapres Ngaku Menyesal, Ingin Minta Maaf dan Mau Cium Kaki Wapres

Read Next

Banyak Tunggak Pajak! Warga Dihimbau Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan