Total Suap Djoko Tjandra ke Jenderal Bernilai Miliaran

Djoko Tjandra Ditangkap Di Malaysia

Konfirmasitimes.com-Jakarta (03/10/2020). Tiga jenderal polisi yang terlibat dalam pelarian buronan Djoko Tjandra ternyata disebut-sebut menerima suap hingga bernilai miliaran.

Djoko Tjandra memberikan suap dengan tujuan untuk melancarkan agendanya keluar masuk Indonesia meski berstatus buron Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jenderal Polri pertama yang terlibat dalam kasus suap ini adalah Brigjen Prasetijo Utomo yang dulunya menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Keterlibatannya pada kasus suap Djoko Tjandra berujung pada pencabutan jabatan terhadap jenderal bintang satu ini pada 15 Juli lalu. Pada bulan yang sama, tepatnya tanggal 31, mulai dilakukan penahanan terhadap Prasetijo.

Keterlibatan Prasetijo dengan Djoko Tjandra yakni ketika ia mengurus surat jalan palsu atas nama Djoko Tjandra. Surat jalan palsu ini juga menyebutkan bahwa pekerjaan Djoko Tjandra adalah sebagai konsultan Bareskrim. Surat jalan ini kemudian digunakan Djoko Tjandra untuk berangkat dari Jakarta ke Pontianak pada 19 Juni dan kembali lagi pada 22 Juni.

Selain surat jalan, Prasestijo juga membantu Djoko Tjandra dalam pembuatan surat sehat berkop Polri yang diterbitkan pada 19 Juni. Surat sehat ini menyatakan bahwa Djoko Tjandra bebas Covid-19. Tak sampai di situ, Prasetijo juga mengawal perjalanan Djoko Tjandra saat menggunakan jet pribadi dari Jakarta ke Pontianak.

Kasus suap dilakukan Djoko Tjandra juga melibatkan dua jenderal polisi lainnya. Mereka adalah Irjen Napoleon Bonaparte yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo yang saat itu menjabat sebagai Ses NCB Interpol Indonesia Div Hubinter Polri. Keduanya terlibat dalam dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra. Dalam kasus keduanya polisi menyita 20.000 dolar Amerika sebagai barang bukti kasus suap.

Dalam kasus suap red notice ini, Tim hukum Bareskrim Polri menjelaskan bahwa pada awalnya pihak Djoko Tjandra menawarkan uang sebesar Rp 3 miliar, akan tetapi nilai tersebut kemudian batal dan akhirnya Napoleon menyepakati di angka Rp 7 miliar. Uang suap sebesar Rp 7 miliar ini kemudian diberikan secara bertahap dari April hingga Mei dalam bentuk dolar Amerika dan dolar Singapura.

Sementara itu, Inspektur Jenderal atau Irjen Napoleon Bonaparte membantah telah menerima uang Rp 7 miliar sebagai imbalan atas mengurus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Saat Mabes Polri dimintai keterangan untuk menanggapi pernyataan Napoleon tersebut, pihaknya menyarankan agar melihat kebenarannya saat dipersidangan nanti.

“Silakan rekan-rekan ikuti persidangan saja. Di persidangan, semua terbuka,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat dikonfirmasi pada Jumat (02/10/2020).

Dalam sidang praperadilan, Tim Divisi Hukum Mabes Polri menyebut bahwa Napoleon menerima uang Rp 7 miliar secara bertahap atas jasanya menerbitkan surat-surat untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.

Uang diterima dalam bentuk Dolar Amerika dan Singapura. Duit tersebut diberikan kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu melalui Tommy Sumardi.

Pengacara dari Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, Gunawan Raka kemudian mempertanyakan temuan tersebut.

“Kalau urusan duit itu, duitnya bawa sini deh. Saya enggak mau tanggapi. Kalau narasi, cerita, aduh saya enggak mau tanggapi. Duitnya mana? Itu saja,” kata Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 September 2020.

Dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka. Selain Napoleon Bonaparte, tersangka lain adalah Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi sebagai pemberi suap. Kemudian Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo sebagai penerima suap, sama seperti Napoleon.

Tidak terima atas dirinya ditetapkan sebagai tersangka suap, Napoleon mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara Napoleon menyebut penetapan tersangka itu cacat hukum. Mereka yakin bahwa Mabes Polri tidak memiliki barang bukti.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Manfaatkan Lahan Subur, Petani Klaten Tanam Bawang Merah

Read Next

Dari Status Penyapu Jalan di Kota Bandung Beralih Menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan