Draf Raperda Jakarta Covid-19: Anda Perlu Tahu Apa Saja yang Dilarang

Polisi melakukan imbauan kepada pengendara mobil untuk dapat mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Menteng, Jakarta (11/4/2020). Iimbauan ini dilakukan agar masyarakat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 14 hari, yang salah satu aturannya adalah pembatasan penumpang kendaraan serta anjuran untuk menggunakan masker jika berkendara. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

Konfirmasitimes.com-Jakarta (03/10/2020). Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di masa pandemi Covid-19 saat ini tengah disusun Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta.

Dalam draf tersebut diatur berbagai hal termasuk terkait aturan pedagang kaki lima (PKL) atau lapak jajanan pada lokasi binaan hingga aturan terkait keikutsertaan warga untuk kesediaan di tracing.

“Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara, serta lokasi tertentu lainnya wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat,” tulis dalam draf Raperda.

Peraturan untuk pedagang kaki lima dan sejenisnya

Dalam draf Raperda disebutkan pedagang kaki lima dan sejenisnya harus melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 dengan melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit satu meter antar pengunjung.

Kemudian pedagang kali lima dan sejenisnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat bakal dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

“Sedangkan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi tertentu lainnya dilaksanakan oleh Satpol PP,” bunyi draf.

Peraturan untuk warga Jakarta, salah satunya warga tidak bisa menolak tracing

Disebutkan dalam draf Raperda, setiap orang dilarang menolak untuk dilakukan tracing, menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat, vaksin, dan alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Covid-19.

“Menolak upaya pengobatan, vaksinasi, dan/atau intervensi kesehatan lainnya,” tulis dalam draf Raperda.

Warga juga dilarang mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun limbah medis Covid-19 di luar peraturan perundang-undangan.

“(Dilarang) memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, kontak erat, petugas kesehatan dan petugas penunjang lainnya,” bunyi isi draf.

Selain itu, warga DKI dilarang memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan data pribadi pada kasus positif. Dilarang menolak mengikuti Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM) dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku bagi yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19.

Dilarang menghasut orang lain untuk tidak mengikuti Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM) dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku.

Dilarang menghalangi dan/atau mengancam tenaga kesehatan dan petugas penunjang lainnya dalam melakukan tugas penanggulangan Covid-19. Dilarang menyembunyikan hasil Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM) dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman kepada petugas yang berwenang.

“Dilarang menolak protokol Covid-19 untuk pengurusan jenazah yang berstatus suspek, probable, yang berada di luar fasilitas kesehatan,” bunyi draf.

Kemudian dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait Covid-19.

“Terakhir, dilarang menyalahgunakan data pribadi dari hasil kegiatan surveilans epidemiologi informatika,” bunyi draf.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Ari Askhara, Mantan Dirut Garuda Ditetapkan Tersangka Kasus Penyelundupan

Read Next

Erdogan Ancam Akan Melakukan Operasi Militer Baru di Suriah Utara