Sulbar Peringkat Ke-3 Angka Pernikahan Anak Tertinggi

Menteri PPA

Konfirmasitimes.com-Sulbar (02/10/2020). Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia menjadi salah satu aspek yang harus diselesaikan, Khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Data  BPS ada sekitar 19,2% penduduk Sulawesi barat yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun. Hal itu membuat Sulawesi barat menduduki peringkat ketiga tertinggi angka pernikahan anak di bawah umur, setelah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Data tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga. Menurutnya bahwa angka pernikahan dini di Indonesia cukup tinggi, hal ini terbukti ada 22 Provinsi selain Sulawesi Barat melewati rata-rata angka nasional yang telah ditetapkan yaitu 10.82%.

Tingginya angka pernikahan anak tersebut tentunya memberikan efek baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya.

“Permasalahan ini harus kita prioritaskan untuk diselesaikan, karena berhubungan dengan ketahanan nasional,” tegasnya saat memberikan sambutan pada acara webinar peluncuran surat edaran gubernur tentang strategi dan penanganan perkawinan anak di Sulawesi Barat, Rabu (30/09/2020).

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa ada beberapa faktor penyebab perkawinan anak yaitu diantaranya pendidikan masyarakat, keadaan ekonomi, ketimpangan gender, konstruksi sosial, dan keadaan tertentu.

“Beberapa praktik perkawinan anak dilaksanakan dengan mengatasnamakan tradisi, budaya ataupun agama. Bahkan risiko anak perempuan dinikahkan semakin tinggi dalam situasi setelah terjadinya bencana alam. Alasan inilah yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia,” imbuhnya.

Sebagai Menteri PPPA, ia mengapreasi langkah pemerintah Sulawesi barat dalam membuat surat edaran dalam rangka menangani permasalahan tingginya angka pernikahan dini. Menurutnya setiap kebijakan harus dikuatkan dari provinsi, kemudian ke kabupaten/kota, kecamatan  dan terakhir ke desa dan kelurahan.

“langkah strategis yang sudah diambil harus ditindaklanjuti dengan aksi dan kerja nyata yang strategis pula. Hal ini mempercepat Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi layak anak. Semoga menjadi inspirasi bagi provinsi lain.” terangnya

I Gusti Ayu Bintang Puspayoga dalam acara webinar tersebut berharap agar setelah surat edaran itu diluncurkan, tidak hanya menjadi dokumen semata yang tersimpan rapi dalam arsip pemerintah provinsi, tapi benar-benar diimplementasikan dengan baik.

“Harapan saya, Tim penngerak PKK, agar aktif untuk melakukan sosialisasi, tapi tidak hanya sosialisasi, tapi isi surat edaran tentang pernikahan di bawah umur dipahami dan kemudian ditaati,” terangnya.

Ketua Penggerak PKK Prov. Sulawesi Barat, Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal, Mengungkapkan efek dari pernikahan di bawah umur yang marak di Sulawesi Barat

“Sulawesi barat menduduki peringkat ke-3 di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabakan efek pada angka stunting, putus sekolah, perceraian dan lain-lain. Sehingga berakibat rendahnya indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Barat.

Ia juga meminta adanya komitmen bersama, antara pemerintah, NGO, LSM, dan masyarakat umum untuk mencegah dan menangani angka perkawinan anak di Sulawesi Barat.

“Mari kita, Memberikan perhatian khusus terhadap masalah tingginya pernikahan dini yang ada di Sulawesi barat,” Ucap Ruskati.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Destinasi Wisata Baru! Gunung Gupak Menyuguhkan Pemandangan Tujuh Gunung

Read Next

PSBB Jakarta Diperpanjang, Ganjil Genap Tidak Diberlakukan